LiputanIslam.com — Media Barat (dan media nasional serta media takfiri Indonesia) beramai-ramai menyebut hasil pilpres Suriah tidak sah. Benarkah demikian? Tulisan berikut ini mengkritisi hal tersebut. Saya sarikan dari tulisan Thierry Mayssan (jurnalis independen asal Prancis).

Lelucon London Group

Selama beberapa bulan terakhir, 11 negara anggota yang tersisa dari London Group (sebelumnya dikenal sebagai “Friends of Syria” yang beranggotakan 114 negara) mengecam pemilihan presiden (pilpres) Suriah 3 Juni sebagai “lelucon”. Menurut mereka , di satu sisi akan menggelikan untuk menyelenggarakan pemilihan di negara diganggu oleh “perang saudara”, di sisi lain, Presiden keluar Bashar al-Assad adalah seorang tiran, yang menggunakan penyiksaan besar-besaran dan pemboman rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, kata London Group, pilpres Suriah tidak sah.

Namun, demonstrasi besar-besaran di Libanon dan Yordania, yang dihadiri para pengungsi Suriah, untuk menyatakan dukungan pada Assad dan pilpres, membuat justru pernyataan London Group yang menjadi lelucon.

Media-media mainstream (dan media Islam takfiri) selalu menyebut orang-orang Suriah di luar negeri sebagai massa yang melarikan diri dari “represi politik Assad.” Namun, kehadiran masif mereka dalam pilpres di TPU-TPU luar negeri membuktikan bahwa mereka telah melarikan diri dari kejahatan tentara bayaran asing yang menyerang negara mereka. Lebih dari 250.000 tentara bayaran (yang menamakan diri sebagai ‘mujahidin’) telah membanjiri Suriah selama 3 tahun terakhir, menghancurleburkan negara itu.

Republik Suriah sejak 2012 berusaha mengikuti standar-standar demokrasi Barat dengan teliti. Parlemen mengadopsi aturan-aturan pemilu ala Barat, termasuk hak para kandidat untuk kampanye di koran dan televisi, serta menjamin keselamatan para kandidat. Suriah pun telah meninggalkan sistem satu partai dan beralih menjadi sistem multipartai. Pergantian sistem ini dilakukan sejak disahkannya konstitusi baru Suriah tanggal 26 Februari 2012.

Sejak November 2011 pun, Republik Suriah telah membuka pintu bagi kehadiran wartawan Barat. Lebih dari 360 media internasional yang terakreditasi, dengan kebebasan penuh, bergerak di seluruh negeri, meskipun dalam kondisi perang. Artinya, sesungguhnya proses transisi politik di Suriah bisa diliput dengan baik oleh wartawan. Namun, lagi-lagi, media mainstream (dan media Islam takfiri) selalu memutarbalikkan fakta.

 

Hipokritas London Group
Menurut London Group (LG), adalah tidak mungkin mengadakan pilpres dalam kondisi perang. Padahal, negara-negara anggota LG baru-baru ini mengakui hasil pilpres di Afghanistan dan Ukraina. Anggota LG adalah Mesir, Prancis, Jerman, Italia, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Turki, the Uni Emirat Arab, Inggris, dan AS.

Di Afghanistan, pada tanggal 5 April, putaran pertama pilpres berlangsung di bawah pengawasan tentara NATO. Satu dari tiap tiga orang yang punya hak pilih di Afghan berada di luar negeri, tapi bisa memilih dari luar negeri. Mengingat tingkat abstain adalah 67%, artinya presiden yang terpilih hanya mendapat suara dari 16,5%.

Di Ukraina, jumlah pemilih yang hadir pada 25 Mei adalah 60%. Tapi pemerintah hasil kudeta tidak menghitung pemilih Krimea, meskipun mereka menyatakan bahwa Krimea adalah bagian dari negara Ukraina. Presiden terpilih Poroshenko mendapatkan 54% suara yang diberikan. Namun, jika dihitung dari total jumlah rakyat dengan hak pilih, sejatinya dia hanya meraih 27% .

Selain itu, bagaimana dengan pemilu di Eropa sendiri? Dalam pemilihan Parlemen Eropa terakhir (25 Mei), tingkat partisipasi sangat rendah (hanya 13% di Republik Ceko). Namun, pemilu di negara-negara itu tetap dianggap “demokratis”. Bertolak belakang dari ‘standar’ yang mereka tetapkan untuk Suriah.

Peran Media Mainstream dalam Menyulut Perang Suriah (2011-2012)
Perang melawan Suriah yang dimulai pada tahun 2011 bisa dikategorikan sebagai “perang generasi ke-4”. Dalam perang model ini, LG dan NATO menyulut perang tidak secara langsung mengirim senjata dan pasukan, melainkan dengan menakut-nakuti rakyat Suriah agar tidak membela negara mereka sendiri (padahal sudah diserang pasukan asing bayaran).

LG dan NATO melakukannya melalui media mainstream (Al-Arabiya, Al-Jazeera, BBC, CNN, France24, Sky) dan di-broadcast ulang secara masif oleh media-media Islam takfiri. Pemberitaan yang dilakukan bertujuan menyeret opini publik agar percaya bahwa negara mereka berada dalam cengkeraman “revolusi” dan pemerintah mereka akan pasti akan digulingkan. Rencana mereka, perang akan mencapai puncaknya pada awal 2012 dengan berita palsu dari kantor berita Suriah (mereka memalsukan saluran televisi nasional), mengenai kaburnya Presiden Assad ke luar negeri dan dan pembentukan sebuah “pemerintah transisi.” Namun rencana ini gagal dilakukan.

Lalu, Perancis, Israel, tim perang Obama (Hillary Clinton, David Petraeus, James Stavridis) meluncurkan perang dalam bentuk lain. Kali ini metode yang dipakai adalah menyerang Suriah dengan kekuatan non-negara (non-state force), serupa dengan model Condottieri pada era Renaissance atau model Contras di Nikaragua. LG pun mendanai dan memfasilitasi dikirimnya ‘mujahidin’ dari berbagai penjuru dunia. Mereka adalah orang-orang yang mengaku Muslim dan merasa sedang melakukan perang suci (jihad).

Selama periode kedua ini, media mainstream (dan media Islam takfiri) melanjutkan upaya mereka untuk membelokkan opini publik: seolah-olah ada revolusi melawan kediktatoran yang kejam. Namun upaya mereka tetap gagal, karena justru rakyat Suriah berdemo besar-besaran mendukung Assad.

Strategi Media Mainstream dalam ‘Menampar’ Assad dalam Pilpres 2014

Menjelang pemilu, media mainstream (dan media Islam takfiri) menggunakan beberapa argumen untuk mendiskreditkan proses pemilu. Antara lain:
-”Hasilnya diketahui sebelumnya,” tulis mereka. Memang, tidak ada keraguan bahwa Bashar al-Assad, akan terpilih kembali. Indikasi dukungan rakyat Suriah yang sudah lelah selama tiga tahun diserang oleh tentara bayaran asing, sudah sangat jelas. Namun, media mainstream menulis pernyataan ini untuk memunculkan opini bahwa pemilu tidak akan adil.

Jika saja orang Eropa mau mengingat apa yang terjadi di Eropa pada akhir PD II, mereka akan melihat bahwa situasi saat itu mirip Suriah hari ini. Pada tanggal 26 Agustus 1944, Presiden Pemerintahan Sementara Republik Perancis (GPRF), yang didirikan di Aljir beberapa hari sebelum invasi Normandia, Jenderal Charles De Gaulle, memasuki Champs-Elysees dikawal oleh orang yang tak terhitung banyaknya. Saat itu bahkan tidak ada pemilu. De Gaulle dianggap sah begitu saja sebagai presiden oleh rakyat Prancis karena dia diyakini mampu memimpin perang untuk membela rakyat. Inilah yang terjadi di Suriah. Melalui pilpres, mayoritas rakyat Suriah kembali memilih Assad karena yakin bahwa hanya Assad yang mampu memimpin mereka untuk mencapai kemenangan melawan tentara bayaran asing.

-”Dua calon lainnya hanya antek,” tulis mereka, dengan tujuan menciptakan opini bahwa adanya tiga kandidat pilpres Suriah hanya sandiwara.

Tuduhan ini terbantahkan dengan mudah oleh tingginya tingkat partisipasi rakyat. Bahkan dalam situasi perang pun, di mana sebagian wilayahnya diduduki oleh setidaknya 90.000 tentara bayaran asing; bahkan meskipun Koalisi Nasional Suriah (oposisi Suriah yang bermarkas di luar negeri) menyerukan boikot, 73,42% rakyat Suriah yang punya hak pilih tetap hadir dalam pilpres.

Sebagai perbandingan, tingginya kehadiran pemilih di pilpres Suriah lebih baik daripada semua pemilu di Perancis sejak tahun 1979 (pemilu parlemen, walikota, dll). Memang, khusus untuk pilpres, tingkat partisipasi Prancis lebih tinggi, yaitu 80,34%, namun harus diingat bahwa Prancis adalah negara damai dan makmur.

-”Negara ini sebagian besar hancur dan terjadi pengeboman terus-menerus,” tulis mereka, untuk meyakinkan pemilu tidak mungkin berjalan baik. Bahkan AFP menulis, pemerintah hanya menguasai 40% wilayah negara dan hanya melindungi 60% dari populasi.

Angka yang ditulis AFP ini imajiner, mengingat tingkat partisipasi lebih dari 60%. Kontrol Tentara Arab Suriah jauh lebih luas karena telah berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah pantai. Tentara bayaran masih ada di perbatasan Turki dan di beberapa kantung. Distrik Damaskus adalah 18 000 km2 dan hanya 75 km2 yang diduduki tentara bayaran. Tetapi AFP menyebut bahwa seluruh wilayah ada di tangan “revolusioner”.

Selain itu, meski di beberapa daerah Tentara Arab Suriah tidak hadir, pejabat negara selalu hadir. Misalnya, wilayah berpenduduk Kurdi. Tidak ada tentara Suriah di sana, namun pasukan lokal melindungi keselamatan warga sambil tetap mengakui Republik Suriah. Warga Kurdi pun ikut serta dalam pilpres.

Kesimpulan
Dari uraian di atas, bisa disimpulkan:
1. Isu kediktatoran Assad adalah imajinasi media mainstream.
Tidak ada bangsa di dunia yang mau memilih seorang diktator. Partai Nazi Jerman tidak pernah mendapat lebih dari 43,9% suara (Maret 1933) dan mereka pun langsung membubarkan sistem pemilu multipartai.

2. Koalisi Nasional Suriah tidak mewakili rakyat Suriah.
Warga Suriah yang berada di dalam negara mereka tentu saja lebih tahu apa yang terjadi di rumah daripada orang-orang elit Suriah yang bergabung di Koalisi Nasional, yang sebagian besar telah tinggal di luar negeri selama sedikitnya dua puluh tahun terakhir. Koalisi diciptakan oleh Perancis dan sekarang dikuasai oleh Arab Saudi, setelah sebelumnya dikendalikan Qatar. Koalisi ini oleh London Group diakui sebagai “satu-satunya wakil rakyat Suriah”. Buktinya, meskipun koalisi menyerukan boikot, hanya 26,58% dari pemilih yang terdaftar, yang tidak hadir dalam pilpres, dan jumlah ini adalah mereka yang berada di wilayah-wilayah yang masih diduduki tentara bayaran asing. 

Sumber tulisan: Dina Y. Sulaeman, Penulis buku Prahara Suriah

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL