LiputanIslam.com — Ada dua pemandangan kontras yang bisa kita saksikan antara Indonesia dan Jepang, terkait penggunaan alat transportasi. Di Jepang, kita melihat penduduk menggunakan sepeda, termasuk yang orang yang memakai dasi sekalipun. Rasanya, orang berdasi dan  mengenakan jas dan menaiki sepeda, tidak akan bisa ditemukan di Indonesia.

Sedangkan penduduk Indonesia, memilih menggunakan sepeda motor dan bagi yang mampu, akan menggunakan mobil. Akibatnya, jalan macet total. Meski demikian, jumlah pembelian sepeda motor di Indonesia terus meningkat.

Padahal seperti yang kita ketahui bersama, Jepang adalah negara produsen kendaraan. Berbagai macam sepeda motor di Indonesia, diimpor dari Jepang.  Namun Jepang sendiri, malah mengalihkan penduduknya ke transportasi masal.

Pemerintah Jepang memiliki kebijakan yang efektif untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia seharusnya mencontoh Negeri Sakura tersebut.

Dari laporan Detik, 24 Maret 2013, Atase Perhubungan Indonesia di Tokyo Jepang Popik Montanasyah mengatakan, pemerintah Jepang secara prinsip tidak membatasi atau melarang secara langsung kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor berapapun jumlahnya.

“Pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan di Jepang dimulai dari sisi eksternal pendukung yaitu tempat parkir yang sangat terbatas, pengenaan biaya parkir, biaya tol dan harga BBM yang tinggi serta hukuman dan denda yang memberatkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran,”

Ia menuturkan, kapasitas parkir untuk gedung kantor pemerintah di kota-kota besar seperti Tokyo berkisar untuk 20 sampai dengan 40 kendaraan setara mobil sedan. Untuk bangunan gedung perniagaan berkisar antara 50 sampai 100 kendaraan dengan biaya sebesar 600 yen/jam atau jika di kurs ke rupiah sekitar Rp 60.000/jam (1 yen= Rp 100).

Sedangkan untuk biaya tol di Jepang berlaku sama baik di kota Tokyo maupun kota lainnya yaitu sekitar 600 yen untuk jarak terdekat dan 3.000 yen untuk jarak terjauh.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan dalam berkendaraan, pemerintah Jepang memberlakukan sanksi yang sangat ketat mulai dari sanknsi teringan yaitu berupa denda sampai yang terberat yaitu hukuman kurungan.

Ia mencontohkan pelanggaran terhadap aturan parkir akan dikenakan denda 6.000 yen (Rp 600.000). Menelepon pada saat mengemudikan kendaraan dikenakan denda 6.000 yen. Pelanggaran terhadap rambu maupun lampu lalu-lintas dikenakan denda 15.000 yen.

Salah satu faktor lain yang mendukung Jepang mengalihkan warga yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum yaitu tingginya harga BBM yang diberlakukan pemerintah. Saat ini harga BBM di Jepang berkisar antara 140 sampai dengan 170 yen per liter (Rp 17.000) tergantung kualitas.  BBM yang mahal, juga membuat warga Jepang memilih naik sepeda. Murah, sehat, dan tidak menimbulkan polusi. (ba)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL