Iman Sugema

Iman Sugema

“Anda amnesia semua sih ya, tidak ingat bagaimana pemerintah menyakiti kita?” kritik Dr. Ir. Iman  Sugema, M.sc,  dari International Center for Applied Finance and Economys, di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas.

Ruangan Bale Santika, Universitas Padjajaran, yang awalnya begitu dingin, perlahan menghangat.  Ketiga pembicara yang hadir dalam diskusi “Pencabutan BBM Bersubsidi dan Kesejahteraan Rakyat” (25 November 2014), dengan penuh semangat mendorong mahasiswa yang hadir untuk berpikir kritis, namun menjauhkan diri dari sentimen emosional.

Dr. Iman menilai, mahasiswa selaku ‘pengawal’ negara, selalu lupa menagih janji kepada pemerintah. Pernyataannya ini terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada 18 November 2014, yang pada akhirnya semakin membebani rakyat.

“Coba lihat kebijakan SBY tahun 2013 saat menaikkan harga BBM, dan bandingkan dengan kebijakan Jokowi saat ini, sama kan?” tanya dia. Perhatikan tabel berikut:

liputan unpad 1

SBY pada tahun 2013 berjanji orang miskin kan terlindungi karena diberikan BLSM. Jokowi pun melakukan hal yang sama.

“Jika BLSM efektif, harusnya ngga ada kenaikan orang miskin kan? Namun faktanya, di bulan September 2013 jumlah penduduk miskin naik  sekitar 500,000 orang. Lalu sekarang, Jokowi menerbitkan kartu KIS, KIP, KSKS, dengan menggunakan data yang sama dengan SBY. Ini terlalu tergesa-gesa,” lanjut Iman.

“Seharusnya pemerintah lebih kreatif, bukan hanya sekedar meniru kebijakan pemerintah sebelumnya yang sudah terbukti semakin menyulitkan rakyat. Kalaupun harus menaikkan harga BBM karena dinilai tidak tepat sasaran, lakukan sesuatu agar subsidi tepat sasaran. Misalnya, tetap menyediakan BBM bersubsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum. Itu bukan hal yang sulit. Saya jamin, jika pola subsidi ini diberlakukan, maka tidak akan ada kenaikan tarif angkutan, ataupun kenaikan harga-harga barang,” jelas dia.

Prima: Indonesia Tak Lagi Kaya, Kilang Kita Sudah Nenek-nenek

Di ruangan Bale Santika, Unpad. Foto: LI

Di ruangan Bale Santika, Unpad. Foto: LI

Prima Mulyasari Agustina, Direktur Eksekutif Centre for Energy and Strategic Resources Indonesia, pembicara kedua, menjelaskan kondisi riil migas Indonesia. Prima yang berkecimpung di dunia energi selama puluhan tahun, mendapati realita bahwa kondisi energi Indonesia, tidak lagi kaya.

“Saat ini kita harus mengimpor. Sebenarnya saya berharap, agar kita mengimpor crude oil (minyak mentah) saja, dan kita olah sendiri di dalam negeri. Namun apa daya, infrastruktur energi tidak siap. Kita punya kilang, yang semuanya sudah ‘nenek-nenek’,” jelasnya.

“Bayangkan jika negara pengimpor energi mengalami chaos, seperti perang, dan mereka tidak bisa mengirim BBM ke Indonesia, maka kita pun akan turut kalang kabut,” ungkapnya.

Prima menilai, harga BBM sebelumnya tidak kompetitif bagi pengembangan diversifikasi energi. Minat untuk beralih ke gas pun sangat rendah.

“Buat apa konverter kit kalau premiumnya murah? Contohnya, dulu banyak taksi di Surabaya memasang konverter kit, yang harganya 10 juta. Tapi mereka kemudian mencabut kembali lantaran ketersediaan gas juga tidak banyak. Di lain sisi, pengusaha enggan untuk bermain di sini lantaran balik modalnya lama dan pembeli pun jarang” jelas Prima.

Prima menyatakan bahwa ia setuju subsidi BBM dialihkan ke sektor lain, tetapi ia menyatakan, bahwa pemerintah harus menjamin peningkatan koordinasi antar lembaga saat melakukan kebijakan.

“Jangan sampai seperti yang terjadi tempo hari. Saat ada upaya untuk melakukan konversi ke gas, eh lembaga lainnya melah melakukan pengadaan mobil murah. Itu kan tidak bersinergi,” jelasnya.

Selain itu, tambah Prima, pemerintah wajib untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur energi), regulasi harga, dan melibatkan pendidikan dan masyarakat untuk energy literacy. Pemerintah juga harus lebih jeli dalam memahami geo-politik, geo-strategi, dan geo-ekonomi di kawasan.

“Dengan harga BBM yang mendekati harga keekonomian, maka efeknya adalah, kita akan diserbu oleh SPBU asing. Jika itu terjadi, pemerintah harus meningkatkan bargaining position (daya tawar). Misalnya ada yang mau bangun SPBU, ajukan persyaratan seperti mereka harus membangun kilang terlebih dahulu. Jika Malaysia bisa melakukan itu, mengapa kita tidak? Kondisi kita hari ini adalah akibat rezim-rezim sebelumnya yang salah urus negara.”

Muradi: Ayo Kawal Pemerintah

Muradi

Muradi

Narasumber ketiga adalah Muradi, S.S, M. Sc, M.Si, Ph.D, yang saat ini aktif mengajar di Unpad. Meski ia adalah salah satu Timses Jokowi-JK pada masa kampanye, namun sebagai seorang akademisi, ia merasa wajib mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

“Pemerintah kan bilang bahwa subsidi ini akan dialihkan ke sektor produktif, dan pembangunan infrastruktur. Mari kita kawal janji-janji itu. Jika dalam waktu tiga bulan tidak ada perubahan, ayo turun ke jalan,” ajaknya.

Muradi mengingatkan, mahasiswa harus berperan sebagai pengawal kebijakan pemerintah. Bila mahasiswa dari universitas-universitas besar tidak bergerak ketika ada kebijakan pemerintah yang salah, bisa dipandang sebagai pemberian ‘restu’.  Namun Muradi mengingatkan bahwa mengawal dan mengkritisi pemerintah harus berlandaskan argumen yang benar, bukan berdasarkan sentimen atau emosionalitas.

Karena itulah Muradi menyayangkan sikap-sikap para aktor politik yang menjadikan segala macam isu untuk membangkitkan sentimen masyarakat. Menurut dia, itu sama sekali tidak mendidik.

Bale Santika, foto: LI

Bale Santika, foto: LI

“Pahami dulu ya, siapapun yang jadi presiden, baik Prabowo ataupun Jokowi, maka BBM pasti akan naik. Nah sekarang kita melihat, perpecahan di DPR RI, ditularkan hingga ke daerah-daerah. Di Jakarta sudah terbukti. Apakah kita mau di Bandung juga terjadi hal serupa? Saya harap tidak. Saat ini, Ketua DPRD Bandung berasal dari PDI Perjuangan, dan semua wakilnya berasal dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Aman saja kan? Ayo dong jangan ikut-ikutan dengan sentimen ‘asal bukan Jokowi,’ ajaknya.

“Selama kita semua masih terbelenggu dalam ego, apalagi sangat meninggikan ideologi kelompok Anda sendiri dan mengabaikan semangat nasionalisme, maka Indonesia akan terpuruk, “ kata Muradi, mengingatkan.

Seorang peserta diskusi mempertanyakan, kemana uang yang didapat dari kenaikan harga  BBM?  Ia merasa bahwa pembangunan infrastruktur tidak ada.

“Anda juga harus ingat, bahwa Jokowi baru menaikkan harga BBM, yang pembangunan infrastrukturnya baru bisa lihat dalam beberapa bulan ke depan. Lalu bagaimana dengan pemerintahan sebelumnya? Anda bilang tidak merasakan ada pembangunan yang signifikan. Bukankah selama beberapa tahun terakhir BBM  juga naik?” tanyanya.

Mengapa Kita Tidak Bekerjasama Dengan Iran?

iran indonesia 2“Untuk mencapai ketahanan energi, mau tidak mau kita harus mencari sekutu baru. Ingat, kita sudah tidak kaya lagi. Jika Tiongkok sudah melakukan ekspansi ke Afrika, maka mengapa kita tidak bekerja sama dengan sahabat dekat kita, Iran? Saat ini, Iran memiliki cadangan energi yang tidak akan habis dalam waktu 250 tahun,” papar Muradi.

Seperti diketahui, Iran telah menyatakan kesediaannya untuk menjalin kerjasama di bidang energi dengan Indonesia. Selain memberikan harga yang relatif murah, Negeri Mullah tersebut juga bersedia bersama-sama membangun kilang di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu, Iran – Indonesia telah kembali menandatangani MoU (nota kesepahaman) untuk membangun perusahaan bersama, guna melakukan ekspor produk minyak dan petrokimia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Perusahaan Pertokimia Iran (IPCC), Mehdi Sharifi Niknafs.

Kesepakatan ini bukan kali pertama. Dalam era SBY, kesepakatan kerjasama Iran-Indonesia sudah terjadi berkali-kali. Namun hingga hari ini, belum terealisasi.

“Mari lakukan sesuatu. Ketika kita melihat pemerintah ‘masuk angin’, jangan ragu untuk mengkritisi. Namun jangan hanya mengkritik saja, tawarkan juga solusi alternatif. Ketika penguasa tak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, baru kita lawan,” tutupnya. (Putu Heri/LiputanIslam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL