pakta integritas dan kampanye untuk pemilih (25 Feb)LiputanIslam.com — Kemacetan lalu lintas diiringi hujan deras yang mengguyur Jakarta tidak menyurutkan semangat peserta “Temu Nasional Kebangsaan” (TNK) yang diselenggarakan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Mereka berkumpul tepat waktu di ruang pertemuan lantai dua Hotel Grand Cempaka. Panitia pelaksana pun terlihat begitu profesional, sehingga acara berlangsung lancar.

Forum dialogis tersebut dimulai pukul 09.00 hingga 17.30 WIB. Selama tiga hari, 25-27 Februari 2014 delegasi dari berbagai lembaga/ organisasi yang bergerak di bidang penguatan kapasitas para calon wakil rakyat di parlemen, mekanisme pemilu, serta isu-isu perempuan mengikuti kegiatan ini. Pertemuan yang dihadiri mayoritas perempuan generasi tua ini berhasil menginisiasi perumusan “Manifesto Kebangsaan”.

Panitia mengundang 30 perwakilan organisasi masyarakat dari daerah, 30 tokoh nasional perempuan (akademisi, peneliti, dan kalangan media massa), 45 perwakilan organisasi perempuan, 40 perwakilan organisasi masyarakat sipil, 30 perwakilan calon legislatif, 15 perwakilan partai politik (parpol), dan 10 perwakilan komunitas korban pelanggaran HAM. Para peserta begitu antusias mengikuti rangkaian acara hingga akhir.

Kegiatan tersebut diawali dengan sesi pertama dengan Seminar Hasil Putusan Eksaminasi Publik “Mendorong Pengadilan Terbuka dan Akuntabel dalam Mekanisme Judicial Review di Mahkamah Agung” pada hari Selasa (25/2). Para narasumber adalah eksaminator (dari eksaminasi termaksud) yang terdiri dari Dr. Maruarar Sirait, Dr. I Dewa Gede Palguna, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, dan Kamala Chandrakirana, M.A. Mereka menyampaikan hasil eksaminasi publik  tentang peraturan daerah Kota Tangerang dan Kabupaten Bantul mengenai pelarangan pelacuran yang telah mendiskriminasi perempuan.

Selanjutnya, panitia memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemerintah Kota Tangerang untuk menanggapi hasil eksaminasi tersebut.

Pada sesi kedua (25/2) dipaparkan tentang pakta integritas dan kampanye untuk pemilih, yang menghadirkan dua narasumber selaku Komisioner Komnas Perempuan yang menggagas Komunitas Pemilih JITU (Jeli, Inisiatif, Toleran, dan Ukur), yakni Ninik Rahayu dan Andy Yentriyani.  Acara hari pertama ditutup dengan diskusi pakta integritas dan sharing penguatan bagi pemilih yang melibatkan peserta.

Keesokan harinya, Rabu (26/2) digelar “Seminar TNK: Medorong Komitmen Pemimpin Bangsa Hasil Pemilu Tahun 2014”. Bertindak sebagai narasumber adalah Ronald Rofiandri perwakilan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Sri Palupi selaku peneliti Institute for Ecosoc Rights, Kamala Chandrakirana sebagai mantan Ketua Komnas Perempuan yang kini berkiprah di PBB, dan Yenny Sucipto dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Tarian KhatulistiwaSeminar kebangsaan ini dimaksudkan sebagai pendidikan publik agar masyarakat dapat memilih dengan tepat wakil mereka yang akan duduk di parlemen, juga sosok presiden pada Pemilu tahun ini, yang memiliki komitmen pada penegakan HAM, termasuk hak konstitusional perempuan; dan juga yang memiliki wawasan kebangsaan dan kebhinekaan.

Sesi selanjutnya (26/2), peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang merujuk pada isu-isu strategis yang dibahas: Kesatuan, Kemerdekaan dan Kedaulatan, Kesejahteraan, serta Keadilan. Peserta mendiskusikan kendala dan pencapaian selama 5 tahun (2009-2014), juga tawaran solutif berdasarkan isu yang menjadi concern kelompok. Setelah diidentifikasi, setiap kelompok membuat rumusan yang kemudian dipresentasikan oleh perwakilan kelompok masing-masing di hadapan seluruh peserta.

Perjuangan yang Tak Kunjung Usai

Pada tahun 2009 Komnas Perempuan pernah menyelenggarakan temu perempuan nasional dalam rangka memberikan rekomendasi kepada negara, khususnya para pemimpin bangsa. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan komitmen pemenuhan HAM dan Hak konstitusional perempuan, yang kemudian melahirkan delapan agenda. Agenda ini dimasukkan sebagai prioritas dalam RPJMN 2010-2014 yang implementasinya terlihat pada sejumlah forum strategis yang diselenggarakan pemerintah.

Namun menjelang Pemilu 2014, Komnas Perempuan memandang banyak persoalan yang belum diselesaikan dengan baik. Cita-cita kebangsaan yang diamanatkan dalam konstitusi belum optimal terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi dari makna kemerdekaan, kedaulatan, kesejahteraan, keadilan, dan persatuan yang merupakan agenda besar bangsa ini semestinya menjadi prioritas para pemimpin bangsa.

Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, ketidakkonsistenan penegakan HAM dan hak konstitusional perempuan semakin menjurus pada intoleransi, pemiskinan, dan diskriminasi. Terlebih lagi semakin maraknya praktik korupsi berdampak pada penurunan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan memandang penting untuk kembali menyelenggarakan pertemuan nasional yang melibatkan perwakilan sejumlah lembaga sipil dan organisasi perempuan (termasuk para tokoh perempuan), baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat disumbangkan kepada para calon presiden dan caleg agar menjadi bekal bagi mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.

Dalam TNK kali ini, Komnas Perempuan memandang penting pelibatan para caleg guna merumuskan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan, dan juga untuk membangun kerja sama serta komitmen dalam penentuan langkah-langkah strategis sebagai salah satu upaya pemenuhan hak perempuan di masa mendatang, dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan integritas mereka sebagai caleg yang memiliki akuntabilitas.

Atas dasar itu, Komnas perempuan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil: Kemitraan, Del Institute, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Politik dan Perempuan (ANSIPOL), Pusat Kajian Politik UI (PUSKAPOL UI), Gerakan Bhineka dan Kampanye Berkualitas, dan Perludem memandang urgen penyelenggaraan TNK untuk menghasilkan rekomendasi nasional dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan.

 

Perumusan dan Penandatanganan Manifesto Kebangsaan

Diskusi dan Presentasi KelompokPada hari terakhir, Kamis (27/2), tiga komisioner Komnas Perempuan menyampaikan hasil refleksinya mengenai kondisi bangsa, salah satunya adalah KH. Husein Muhammad, yang juga dikenal sebagai Kyai Feminis.

Kemudian, panitia membacakan hasil Manifesto Kebangsaan yang merupakan rumusan sementara dari tim perumus yang didasarkan pada hasil diskusi kelompok (yang membahas isu-isu strategis). Setelah itu, peserta memberikan tanggapan untuk penyempurnaan teks.

Pada sesi kedua (27/2), panitia memutar film dokumenter mengenai situasi di tanah air. Selain itu, peserta disuguhkan tarian Khatulistiwa yang merupakan gabungan sejumlah tarian dari berbagai daerah.

Sesi kedua tersebut merupakan puncak acara yang dihadiri para tokoh nasional yang mewakili DPR, DPD, KPU, Bawaslu, dan Partai Politik hadir. Awak media pun, terutama dari televisi, meliput moment penting itu hingga selesai.

Sebelum memasuki acara inti, lima narasumber dari Komnas Perempuan dan Komunitas JITU memberikan paparan tentang “Janji Kebangsaan”. Ini dimaksudkan untuk memberi arah prioritas bagi para pemimpin bangsa (hasil Pemilu 2014 nanti), baik di tingkat nasional maupun daerah. Para narasumber memandang masih rapuhnya demokratisasi dan penegakkan HAM dalam 15 tahun ini (era reformasi).

Dalam kesempatan itu, perwakilan calon pemimpin dari Indonesia Barat, Tengah dan Timur juga menyampaikan Manifesto Kebangsaan yang berisi 6 isu utama: (1) memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan kemerdekaan hakiki warga negara; (2) memastikan integritas sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945; (3) meneguhkan demokrasi dan menata ulang desentralisasi; (4) mengubah orientasi pembangunan ke arah pemenuhan hak hidup sejahtera lahir dan batin; (5) menyegerakan pemenuhan hak atas keadilan; dan  (6) mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, Manifesto Kebangsaan menggarisbawahi langkah-langkah prioritas yang menjadi ukuran pencapaian setiap isu utama.

Terkait dengan ini panitia mempersilakan perwakilan parpol dan caleg untuk menanggapi rumusan Manifesto. Tanggapan juga diberikan oleh Ida Budiati selaku perwakilan KPU dan Endang Widyaningtyas mewakili Bawaslu. Mereka juga memaparkan urgensi pendidikan politik seraya mengajak masyarakat sipil untuk mengawal jalannya Pemilu.

Selain penandatangan Manifesto, puncak acara TNK juga ditandai dengan penandatanganan: (1) Pakta Integritas oleh sejumlah parpol dan lembaga negara; (2)  Kontrak Politik (oleh caleg); dan (3) Janji Pemilih (untuk memilih dengan JITU calon pemimpin bangsa yang memiliki komitmen, integritas, dan kompetensi).

***

Diharapkan dari penyelenggaraan TNK tersebut terjadi persemaian pendidikan politik bagi pesertanya, khususnya kalangan perempuan,  terutama dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2014 nanti,  yang kemudian ditularkan kepada kalangan yang lebih luas sehingga terbangun kesadaran politik bagi rakyat (terutama perempuan) yang nantinya berimplikasi terhadap keberdayaan mereka.(Zainab)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL