Ray Rangkuti (foto: LI)

Ray Rangkuti (foto: LI)

Jakarta, LiputanIslam.com–Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) yang merupakan koalisi sejumlah ormas, mengingatkan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih untuk menjaga integritas mereka, agar rakyat tidak kehilangan kepercayaannya. Selain itu, GDRI menyerukan agar kedua kubu sama-sama mengawal Jokowi untuk memenuhi janjinya demi rakyat, bukan saling jegal demi kedudukan.

Hal ini disampaikan GDRI dalam diskusi bertajuk “Politik Bohong dan Jegal-Jegalan: Mampukah Jokowi Bertahan?” yang diselenggarakan di Cikini, Jakarta, 12 Oktober 2014.

Menurut Arif  Susanto, peneliti senior dari  Indonesian Institute for Development and Democracy (INDED) yang bergabung dengan GDRI, situasi politik saat ini berpotensi memunculkan deadlock atau jalan buntu. Arif menilai, dalam situasi di mana mayoritas di DPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), pilihan satu-satunya bagi Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukungnya adalah melaksanakan kebijakan yang pro rakyat, sehingga mereka mendapatkan dukungan kuat dari rakyat.

Menurut Arif, situasi deadlock pernah dialami oleh Obama ketika pengajuan anggarannya ditolak Parlemen. Ketika itu, rakyat AS tidak percaya pada program ekonomi Obama; namun rakyat juga tidak mau memberikan dukungannya kepada Republik. Akhirnya, pemerintahan AS bahkan sempat di-shut down karena anggaran belum disahkan. Jalan buntu juga terjadi di Thailand, ketika kubu kaos merah dan kubu kaos kuning sama-sama tidak dipercaya rakyat.

Arif Susanto (foto:LI)

Arif Susanto (foto:LI)

Agar hal ini tidak terjadi di Indonesia, Arif menyarankan agar kedua kubu koalisi menjaga integritas (konsistensi antara perbuatan dan perkataan) agar mendapat dukungan rakyat. Sehingga ketika KMP mengkritisi Jokowi, rakyat percaya bahwa itu semua demi rakyat. Sebaliknya, Jokowi-JK (bersama KIH) harus membentuk pemerintahan yang bersih, agar mendapatkan dukungan dan kepercayaan rakyat.

“Jangan sampai pemerintah dan DPR tersandera, karena akan terjadi deadlock dan bangsa Indonesia akan terbelah,” kata Arif.

Hal senada disampaikan oleh Ray Rangkuti, Direktur Nasional Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, dan salah satu penggagas GDRI. Menurutnya, bila Hashim ‘mengancam’ Jokowi untuk menjegal kebijakan-kebijakan yang memang anti-rakyat, GDRI justru akan mendukung.

Ray bahkan menantang Hashim (dan KMP) untuk bersama GDRI mengawal Jokowi agar memenuhi 8 janjinya, yaitu menuntaskan kasus penculikan aktivis, mengungkap kasus pembunuhan Munir, menuntaskan skandal Bank Century,  penuntasan kasus Lapindo, menuntaskan kasus pengemplang pajak, pemberantasan mafia migas, memberantas mafia impor bahan pokok, dan berhenti menumpuk utang.

Kemauan Hashim dan KMP untuk bergabung bersama GDRI mengawal janji Jokowi itu, menurut Ray, akan membuktikan bahwa KMP memang berpihak pada rakyat dan tidak ada tokoh-tokoh KMP yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

Pelantikan Jokowi Tidak Akan Dijegal

Jerry Sumampow (foto:LI)

Jerry Sumampow (foto:LI)

Pada tanggal  10 Oktober 2014, Jokowi bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Usai pertemuan itu, Ketua MPR menyatakan bahwa pelaksanaan pelantikan Presiden-Wakil Presiden tanggal 20 Oktober akan berjalan sukses.(baca: Menjelang Pelatikan Presiden, Para Pemimpin Rukun)

Menanggapi pertemuan itu, Arif Susanto sepakat bahwa bahwa pelantikan 20 Oktober tidak akan dijegal. Hal senada juga disampaikan pembicara lain, seperti Ray Rangkuti dan Jerry Sumampow. MPR dan DPR akan menghadapi resiko besar bila nekad melakukan penjegalan terhadap acara pelantikan. Karena itu yang perlu diawasi publik adalah isu-isu lain yang lebih penting yang akan dibahas DPR berikutnya, misalnya rencana pemekaran komisi DPR.

Namun demikian, Jerry yang merupakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), menilai wajar saja bila muncul dugaan penjegalan itu di tengah publik karena perilaku para elit selama ini yang tidak memberikan jaminan kepada rakyat. Mereka terus berkonflik dengan keras sehingga memunculkan dugaan-dugaan tersebut.

Selain itu, Arif menilai, pertemuan Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR, Setya Novanto, dan Ketua DPD Irman Gusman bukanlah jaminan ada perubahan peta politik. Publik harus menunggu konsistensi dari sikap para elit itu untuk menilai, apakah mereka benar memiliki itikad untuk menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif dengan baik. Arif menyerukan agar para elit tidak lagi berpikir jegal-menjegal, tapi sama-sama menjaga integritas mereka.

Rakyat Harus Aktif Mengawal Jokowi dan DPR

Romo Benny (foto:LI)

Romo Benny (foto:LI)

Romo Benny Susatyo mengatakan bahwa rakyat harus aktif mengawal kinerja legislatif dan eksekutif. Para elit juga harus tahu bahwa rakyat itu tidak diam.

“Kekuatan facebook dan twitter itu tidak berarti maya lho, itu kekuatan nyata. Kekuatan itu menyatu ketika kepentingan mereka terganggu, contoh kasus Cicak Buaya, Prita. Ini harus dijaga Jokowi. Kalau Jokowi terus menjaga integritas, mengutamakan kepentingan rakyat, maka ia akan mendapatkan dukungan rakyat,” kata Romo Benny.

Sebaliknya, bila Jokowi sudah kompromi dan tidak mengindahkan nalar rakyat, maka ia akan berhadapan dengan rakyat.

Romo Benny mengingatkan Jokowi agar memilih menteri dengan berdasarkan rekam jejaknya, yaitu mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, korupsi, pelecehan seksual, profesional, melayani kepentingan rakyat,  dan tidak kompromi dengan parlemen.

Senada dengan Romo, Arif juga menyeru agar rakyat memegang kendali, jangan membiarkan diri dikontrol oleh demagog. Yang dimaksud Arif sebagai demagog adalah ‘orang yang menggunakan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadinya’.

Namun, Jerry terlihat agak pesimis, menurutnya Jokowi harus berhadapan dengan realitas partai. Kenyataannya, orang-orang partai di Indonesia menggunakan partai sebagai alat untuk menduduki jabatan publik. Selain itu, posisi menteri dijadikan partai sebagai cara untuk menghidupi partai. Akibatnya, ada resistensi besar yang dihadapi Jokowi saat ia ingin memilih menteri dari kalangan profesional dan tidak terikat partai.

Tiga Pilar di Indonesia

Romo Benny menilai, tidak masalah bila Jokowi memberikan kursi menteri kepada orang partai, asal rekam jejaknya memang baik. Yang bahaya adalah bila Jokowi menyerah bagi-bagi kursi atas tekanan KMP.

Menurut Romo, realitas politik Indonesia hari ini adalah adanya tiga pilar. Pilar pertama adalah kubu KMP sebagai oposisi yang mengontrol pemerintahan, pemerintah, serta pilar media massa dan rakyat.

“Nah pilar media massa dan rakyat ini mau membantu Jokowi asal Jokowi memegang teguh janjinya. Kalau dia melanggar, dia akan ditinggal oleh media massa dan rakyat. Jadi sebenarnya kekuatan Jokowi lebih besar dari KMP asal dia menjalankan janjinya.” pungkas Romo (dw/LiputanIslam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL