kebebasan

Masyarakat adalah salah satu elemen inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya kondisi dan situasi yang melingkupi dan terjadi di dalamnya memberikan dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Kondisi pendidikan atau Ilmu pengetahuan, kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya serta agama merupakan elemen penting yang dengannya masyarakat yang satu dapat dibedakan dari yang lainnya. Semakin tinggi dan baik kondisi elemen-elemen tersebut, akan semakin tinggi pula pola pikir suatu masyarakat yang selanjutnya berimplikasi pada semakin meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Suatu komunitas akan memiliki masa depan yang lebih baik ketika pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, perusahaan, dan masyarakat umum secara bersama mau memberikan perhatian dan penghargaan terhadap seluruh potensi yang dimiliki. Agaknya hal inilah yang ditemukan pada berbagai komunitas maju di berbagai negara di dunia.

Indonesia yang memimpikan masyarakat yang Pancasilais, Religius, dan Modern tentu dituntut untuk memberikan perhatian yang serius terhadap wawasan masyarakatnya pada aspek-aspek di atas, sehingga kemajuan yang diperoleh tidak hanya ditinjau dari majunya pembangunan fisik dan ekonomi saja, tetapi juga menyangkut perkembangan wawasan, pola pikir, kecerdasan dan ilmu pengetahuan bahkan spiritualitas (keagamaan) yang dicapai masyarakatnya. Hal ini didukung, dengan adanya tingkat heterogenitas ras, suku, budaya serta agama yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan semangat kompetitif yang tinggi, dinamisasi, keterbukaan, dan mudah menerima perubahan, pembaharuan serta keragaman. Berdasarkan hal ini, Indonesia secara umum memiliki prospek masa depan yang cukup layak dan bahkan menjanjikan.

Menyadari semua itu, sudah selayaknya, dengan seluruh potensi dan sumber daya yang ada, dengan menerapkan program secara sistematis dan strategis, didukung tenaga ahli dan SDM yang berkualitas, pemerintah harus melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, politis, sosial-budaya, pendidikan, dan keagamaan. Untuk itu, pemerintah mesti  mendesain program-program penting yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam beragam strata dan profesi. Dengan ini diharapkan kondisi masyarakat akan berkembang lebih maju, baik dalam aspek pendidikan, ekonomis, sosial-budaya, maupun agama. Salah satu desain penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut, adalah desain masyarakat multikultural. Dan penopang utama dalam desain masyarakat multikultural adalah pendidikan berkarakter multikultural.

Pendidikan berkarakter multikultural, bukan sekedar mengenalkan fakta riil adanya kemajemukan suku, ras, etnis, dan agama di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa kemajemukan itu adalah hal yang harus dihormati, karena tidak ada satu orang pun, baik sebagai pribadi, kelompok suku, ras, etnis atau komunitas agama, yang ingin di hina dan ditindas. Sederhananya, jika kita tidak mau di hina maka janganlah menghina orang lain. Begitu juga, karena kita ingin dihormati dan dihargai, maka belajar pulalah untuk menghormati dan menghargai orang lain. Sebab harga diri mulia, hanya terdapat pada orang yang memberikan penghargaan kepada orang lain.

Pendidikan berkarakter multikultural juga membentuk sikap dan kebijakan yang mengakui masyarakat minoritas baik minoritas dalam suku, etnis, ras, maupun agama. Dan pengakuan tersebut, bukanlah pengakuan formal identitas, melainkan pengakuan yang penuh kesadaran sehingga menghasilkan saling menghargai, saling mempercayai, saling memberikan kesempatan, saling berinteraksi, bahkan saling bekerjasama dan tolong menolong.

Karena pendidikan meniscayakan keterlibatan pemerintah, maka dalam upaya optimalisasi pemasyarakatan wawasan multikultural, pemerintah tidak hanya menjadi mediator atau fasilitator, tetapi juga menjadi penggerak dalam rangka penguatan pendidikan berbasis multikultural tersebut. Pemerintah dengan institusi yang terkait dengannya, sudah masanya untuk menggulirkan rumusan kurikulum lintas kultural dengan membentuk jaringan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai agama, etnis, ras, suku, dan antar golongan. Dari sini, kurikulum harus dirumuskan dalam kerangka gerakan sosial, kultural, keagamaan, dan pendidikan untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, dan kerjasama.

Dalam konteks itu, menurut Tilaar (2004), paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ‘ethnic studies” untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.Dalam hal ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pendidikan berkarakter multikultural di tengah-tengah masyarakat maka perlu dirumuskan kerangka kerja berdasarkan pada visi bersama di tingkat nasional maupun ditingkat regional atau lokal. Dalam konteks nasional, regional dan lokal inilah, analisis multikulturalisme perlu dirumuskan untuk mewujudkan visi Pancasila dan “Bhineka Tunggal Ika”. Selamat Hari Pendidikan Nasional. (hd/liputanislam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL