reformasi damaiReformasi dan peningkatan sosio-ekonomi umat manusia relatif mudah dicapai jika sistem politiknya juga mendukung. Reformasi politik, seirama dengan kebebasan mengutarakan pendapat, peradilan yang jujur, dan akuntabilitas para elite berkuasa, kalaupun tidak bisa menghapus, paling tidak akan menekan praktik korupsi dan mismanajemen yang terjadi dewasa ini. Hal ini pada gilirannya akan mendorong alokasi sumber daya yang lebih besar untuk bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan pedesaan, dan perkotaan sehingga menimbulkan peningkatan sosio-ekonomi…

Pertanyaan penting yang mengemuka adalah tentang bagaimana reformasi politik ini dilakukan dalam negara di mana ilegetimasi bercokol kuat, yang kadang-kadang didukung oleh tindakan represif pemerintah untuk menghancurkan perjuangan reformasi politik ini? Apakah kita harus menggunakan kekuatan senjata untuk mereformasi sistem politik pemerintah tersebut?

Menurut Umer Chapra, perjuangan bersenjata sudah pernah dilakukan dan ia pernah meraih sukses di masa lalu, tetapi tidak untuk saat ini. Perjuangan senjata akan sia-sia. Selain itu, perjuangan bersenjata dan kekerasan telah menimbulkan kerusakan fatal dengan korban jiwa dan harta yang tak terhitung. Ia juga membuat kondisi masyarakat menjadi tidak stabil, menciptakan kesenjangan, menghambat pembangunan dan reformasi, dan semakin memperburuk persoalan yang ada. Penderitaan masyarakat menjadi semakin parah.

Ajaran Alquran, sunnah Nabi, dan pelajaran-pelajaran sejarah semuanya dengan tegas menentang penggunaan kekuatan atau kekerasan dalam perjuangan kebangkitan Islam. Sulit dimengerti bagaimana mungkin seorang yang menganggap dirinya muslim, namun ia membunuh orang-orang yang tidak berdosa dengan mengatasnamakan ajaran Islam. Tentunya ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah “rahmat” yang dikehendaki oleh Alquran terhadap seorang muslim. Oleh karena itu, strategi terbaik untuk melakukan reformasi politik adalah melalui perjuangan damai dan tanpa kekerasan, meskipun upaya ini membutuhkan waktu lama. Alquran dengan jelas menegaskan keberpihakannya terhadap jalan dialog dalam menyelesaikan konflik, “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (Q.S. an-Nahl : 125).

Saat ini, anjut Chapra, dunia internasional tidak ramah terhadap pemerintahan yang tidak legitimat, dan jenis pemerintahan ini secara perlahan akan terus merosot. Dunia internasional juga menentang praktik korupsi dan pencucian uang (money laundry) sehingga tidak ada tempat bagi mereka untuk menyembunyikan kebususkan harta yang didapat. Lebih-lebih, tekanan dalam negeri untuk mengenalkan demokrasi juga terus mendapatkan momentum dihampir semua negara muslim. Membaiknya pendidikan dan meningkatnya taraf ekonomi kaum miskin semakin memperlemah struktur kekuasaan yang diwarnai oleh merebaknya buta huruf dan kemiskinan massal.

Penegakan pemerintahan secara demokratis melalui sistem pemilihan umum, secara perlahan akan menggeser dan memperlemah struktur kekuasaan dan dominasi feodalisme yang memiliki uang. Sebab, tekanan terhadap pemerintah terpilih untuk memenuhi janji-janjinya, juga membantu menurunkan praktik korupsi dan belanja militer sehingga dimungkinkan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, juga dimungkinkan diperkenalkannya reformasi pertanahan. Akibat dari membaiknya kondisi sosio-ekonomi masyarakat miskin, akan meningkatkan spektrum kelas menengah yang lebih sehat dan lebih luas untuk memperjuangkan hak-haknya secara demokratis.

Globalisasi juga berperan sebagai sebuah kontrol terhadap pemerintahan yang zalim. Media dengan kebebasan persnya menjadi pengontrol penting pelaksanaan pemerintahan. Arus berita dari berbagai media, seperti radio, stasiun televisi, mesin fax, dan jaringan internet telah mengacaukan upaya-upaya represif pemerintah dalam menyensor kritik eksternal dan menghadang penyebarannya kepada rakyat di dalam negeri. Oleh karena itu, sekalipun pemerintah tidak bertanggungjawab di dalam negeri, mereka tetap dipaksa bertanggungjawab secara internasional atas praktik-praktik korupsi dan pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Meskipun ini tidaklah cukup, namun ia akan memberikan pengaruh yang baik bagi perjalanan masa depan.

Memang, menyukseskan demokrasi di suatu negeri bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini disebabkan sikap-sikap otokrasi para elite berkuasa yang akan melakukan segala cara untuk memenangkan suara pemilihan. Sikap mereka tidak akan berubah begitu saja, mereka akan menggunakan berbagai strategi untuk lari dari tanggungjawab. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan mencolok antara perilaku para diktator dan penguasa terpilih pada tahap awal. Perbedaan yang sesungguhnya hanya akan tampak secara gradual seiring dengan keberhaslan perjuangan demokrasi yang didukung oleh pengawas internasional dan kebebasan pers, serta reformasi birokrasi, politik, dan perundangan. Salah satu hal terpenting dari reformasi ini adalah penataan sistem pemilihan, kalaupun tidak bisa menghapuskan, paling tidak untuk memperkecil pengaruh politik uang, kekuasaan, dan kecurangan suara dalam kepemimpinan politik. Anggaran kampanye yang begitu besar dipergunakan para penguasa untuk melawan calon-calon poros tengah yang kurang kuat. Ini akan memicu lahirnya korupsi baru pasca pemilu oleh pemimpin terpilih untuk menutup biaya kampanye pada pihak-pihak yang memberikan dukungan finansial.

Dalam kerangka kerja opresif seperti ini, demokrasi hanya menjadi sebuah sandiwara karena para petani yang merupakan kelompok mayoritas penduduk tidak mampu mengeluarkan suaranya untuk memilih perwakilan politik mereka dan keluarganya untuk menempati posisi-posisi penting dalam institusi ini, menggunakan kekuasaan mereka serta sumber-sumber daya untuk menekan oposisi. Dengan demikian, sistem pemerintahan telah menjadi alat untuk melindungi kepentingan mereka. Penjauhan sistem penyewaan tanah tidak mendorong tabungan yang lebih tinggi pada pihak tuan tanah, karena mereka menggunakan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang-barang mewah dan pamer. Negara dipaksa untuk melakukan pinjaman eksternal yang kelewat tinggi sehingga usaha mencicil utang itu merupakan beban yang sangat berat. Dengan demikian, suatu lingkaran kemiskinan telah ditegakkan untuk melengkapi daur sebab akibat. Otoritas politik yang korup dan tidak kompeten makin memperparah ketidakadilan, menciptakan penderitaan kepada rakyat, dan menghambat pembangunan. (hd/liputanisalm.com)

*Diolah dari karya Dr. M. Umer Chapra, Peradaban Muslim : Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi, Amzah : Jakarta, 2010.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL