pluralisme

Pendapat Para Fukaha Mazhab

Tetang masalah ini, juga dapat kita lihat pada penjelasan oleh para fukaha dari berbagai mazhab. Ibrahim Jannati dalam kitabnya Durus fi al-Fiqh al-Muqaran jilid III menyebutkan beberapa pendapat para pemuka mazhab sebagai berikut :

“Tentang hal ini, mazhab Ja’fari mengatakan, “Hendaknya mereka tidak membangun gereja, menjual dan membunyikan lonceng gereja, dan hal lainnya yang menyatakan keberadaan agama mereka dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Semua itu jika dalam perjanjian disyaratkan bahwa mereka tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Ahluldzimmah tidak boleh membangun tempat-tempat ibadah khusus mereka di wilayah negeri Islam. Bila membangunnya, mereka telah melanggar perjanjian dzimmah. Semua ini bila disyaratkan bahwa mereka tidak boleh membangun tempat-tempat tersebut. Namun, bila tidak terdapat syarat ini, mereka tidak dianggap melanggar perjanjian…”

Sedangkan menurut mazhab Syafii, hal-hal yang wajib atas ahlul dzimmah adalah: “mereka harus membayar jizyah, karena ini ibarat upah perlindungan kita atas mereka…hal lain yang harus mereka lakukan adalah tidak menyebarkan kemungkaran, seperti keyakinan bahwa Isa dan Uzair as adalah anak Tuhan. Mereka juga dilarang untuk secara terang-terangan membaca Injil dan Taurat serta membunyikan lonceng. Jika menampakkannya secara terang-terangan mereka harus di ta’zir. Namun, akad dzimmah tidak batal jika mereka melakukannya.”

Adapun menurut Imam Maliki terdapat 12 hal yang wajib bag ahl al-dzimmah, yang pada poin 4 menyebutkan, “Hendaknya mereka tidak membangun gereja atau membiarkannya dibangun di negeri Islam atau daerah yang mereka taklukkan dengan peperangan. Adapun jika daerah itu ditaklukkan dengan damai, dan mereka memberikan syarat agar gereja tetap ada, maka hal ini dibolehkan. Tentang persyaratan bahwa mereka boleh membagun gereja baru, terdapat dua pendapat dalam hal ini.”

Adapun Ibnu Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid ketika membahas jihad, menyebutkan ketentuan-ketentuan diri, jiwa, dan harta benda kaum musyrik. Tentang rampasan harta benda ini, para ulama berbeda pendapat mengenai bangunan, hewan dan pepohonan. Menurut Malik boleh menebang pohon, buah-buahan, tetapi tidak boleh membakar pohon kurma, tidak boleh membunuh ternak, dan boleh merobohkan bangunan. Menurut Auza’i, makruh menebang pohon yang berbuah dan merobohkan bangunan, baik gereja maupun tidak. Menurut Syafi’i, rumah-rumah dan pepohonan boleh dibakar apabila dijadikan persembunyian. Apabila tidak dijadikan persembunyian atau perbentengan, maka makruh dibakar.

Sedangkan riwayat tentang larangan pembangunan atau merenovasi gereja yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Dilarang membangun gereja dan merenovasi gereja yang sudah runtuh” masih diragukan keshahihannya. Hadis ini dipandang dhaif (lemah) karena perawinya pendusta. (lihat al-Aini, al-Bidayah Syarh al-Hidayah vol. VII, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, hal. 255).

Adapun soal penaklukan yang dilakukan Khalifah Umar ra di Syam terhadap orang-orang Kristen Romawi yang di dalamnya ada perjanjian untuk tidak membangun gereja haruslah di pandang sebagai sebuah perjanjian yang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi bukan pemaksaan dari Khalifah Umar ra kepada mereka. Sebab ternyata hal itu adalah usulan yang dilakukan oleh kaum Kristen Romawi sendiri sebagai jaminan perlindungan dan Khalifah menyetujuinya dan menambahkan syarat lain. Berikut di antara butir-butir perjanjian yang disebukan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahl al-Dzimmah yang berhubungan dengan pendirian dan renovasi tempat ibadah (gereja) serta penyebaran keagamaan :

“…Isma’il bin Iyasy berkata, ‘beberapa ulama menyampaikan kepada kami, bahwa penduduk Jazirah menulis surat kepada Abdurrahman bin Ghunam, yang berisi poin-poin berikut: “Kami berharap anda memberikan jaminan keamanan kepada kami dan para penganut agama kami, ketika anda tiba di negeri kami, dengan perjanjian : kami tidak akan membangun gereja lagi di negeri kami, tidak membangun biara, tempat uskup dan tempat pendeta di sekitarya, tidak akan merenovasi gereja kami yang telah roboh, dan yang telah menjadi racangan kaum Muslimin, serta kami tidak akan melarang kaum Muslim untuk  datang meninjau gereja kami baik siang ataupu malam… kami tidak memukul lonceng di gereja kecuali secara perlahan, tidak menampakkan salib, tidak mengeraskan doa di gereja yang dihadiri kaum Muslim, tidak mengeluarkan salib dan kitab di pasar kaum Muslim, tidak akan keluar untuk merayakan kebesaran agama kami….”

Kemudian di sebutkan butir-butir lain yang berhubungan dengan simbol-simbol yang membedakan antara kaum muslimin dengan mereka dalam hal berpakaian, berkendaraan, menjamu musafir muslim, memuliakan kaum muslim, dan tidak berbuat yang membahayakan kaum muslim. Setelah menyebutkan butir-butir yang cukup panjang, surat perjanjian itu ditutup dengan pernyataan :

“Kami akan melaksaakan butir-butir perjajian di atas, begitu pula anak-anak, istri-istri dan kaum miskin kami. Dan jika kami melanggar butir-butir tersebut, maka tidak ada lagi jaminan bagi kami, dan silahkan memperlakukan kami layaknya memperlakukan para pemberontak.”

Lalu Abdurrahman bin Ghunam menulis surat kepada Umar ra tentang pemohonan orang-orang Kristen tersebut. Kemudian Umar meyampaikan, “Laksanakanlah apa yang mereka minta, dan tambahkan dua hal pada butir-butir tersebut, yaitu bahwa mereka tidak boleh membeli budak-budak Muslim dan memukul kaum Muslim. Siapa yang memukul orang Muslim, ia telah membatalkan janjinya.” Maka Abdurrahman bin Ghunam pun melaksanakan hal tersebut, dan memberikan kebebasan orang Kristen Romawi untuk tinggal di Syam dengan perjanjian tersebut.” (Lihat Ibnul Qoyyim, Ahkam Ahl al-Dzimmah II, 1983 M, hal. 657-664).

Demikianlah, kalau kita perhatikan penjelasan-penjelasan di atas, maka akad perjanjian dzimmah adalah kesepakatan kedua belah pihak dan kebijaksanaan pemimpinnya. Karena itulah butir-butir yang di buat oleh Khalifah Umar ra bukanlah fatsun mutlak yang tidak bisa diubah, ditambah, atau diperbaharui. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa syarat perjanjian kepada kaum dzimmah ini di bawah kendali pemimpin Islam. Dialah yang membuat butir-butir perjanjian sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemaslahatan bersama dan tentu saja dengan tetap memperhatikan dasar-dasar syariat Islam.  Ibnu Taimiyah di dalam Majmu’ al-Fatawa jilid XXVIII juga menegaskan bahwa syarat-syarat dalam perjanjian dapat diubah atau diperbaharui oleh peguasa Muslim. Dan hal itu juga dapat kita saksikan diberbagai belahan bumi yang dikuasai oleh kaum Muslimin dalam setiap pemerintahan yang berbeda hingga saat ini. Karena itu penguasa Islam dapat memberikan izin pendirian atau pemarua tempat ibadah non Muslim seperti gereja, kuil, atau sinagog dengan syarat-syarat yang mengandung maslahat, dan pada masa kini hal itu lebih tepat seiring dengan kesadaran toleransi, pluralitas, keadilan, dan kesetaraan. Apalagi di Indonesia yang jelas-jelas bukan negara Islam, maka peluang untuk itu lebih besar. (hd/liputanislam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL