Oleh Haidar Bagir 

Haidar-BagirFilsafat: Teoretis dan Praktis

Filsafat tradisional dapat dipetakan ke dalam dua kelompok. Pertama, filsafat teoretis (al-hikmah al-nazhariyyah). Kedua, filsafat praktis (al-hikmah al-‘amaliyyah). Filsafat dapat memberikan landasan yang immediate (lebih dekat), misalnya soal bisnis. Kita tahu bahwa dalam filsafat tradisional, filsafat praktis itu membahas politik, etika, dan ekonomi (ekonomi rumah tangga). Etika banyak membahas upaya-upaya untuk memecahkan persoalan-persoalan psikologis. Kalau kita baca buku Al-Razi, Al-Syifa’ al-Ruhani (Kedokteran Jiwa), di sana dia membahas salah satu problem modern seperti “takut mati”. Kalau kita baca puisi-puisi Rumi tentang kematian, maka kematian itu akan tampak indah. Jadi, kita dibawa kepada hakikat kematian, sampai kita merasa bahwa kematian itu adalah sesuatu yang indah.

Filsafat teoretis membahas hakikat sesuatu sebagaimana adanya; filsafat praktis membahas hakikat sesuatu sebagaimana mestinya, seperti norma, etika, dsb. Kita tidak dapat membahas sesuatu sebagaimana mestinya, kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Misalnya, kita ingin berbicara tentang ekonomi. Maka akan muncul pertanyaan, ekonomi yang bagus itu seperti apa? Kapitalisme atau sosialisme? Orang bijaksana tahu berdasarkan apa yang dilakukannya. Apakah setiap orang diberi secara sama atau berdasarkan usahanya? Misalnya, ketika Presiden Amerika Serikat di tahun 1940/1950-an—setelah terjadi upaya emansipasi—sang Presiden melancarkan sebuah program, yaitu memberikan fasilitas untuk kaum kulit hitam. Tindakannya ini dikecam oleh warga AS, khususnya dari kaum kulit putih, karena dinilai telah mengkhianati nilai-nilai liberal Amerika. Kita tahu bahwa nilai liberalisme diatur dengan prinsip kebebasan; bebaskan orang kuat yang akan menang. Ini dapat kita ilustrasikan dengan lomba lari 1000 m. Sebagian peserta memulai start dari nol meter, sementara sebagian lain sudah pada garis 500 m. Mana yang lebih adil? Apakah membiarkan keadaan seperti ini, lalu meletupkan pistol dan lomba dimulai? Atau mendorong pelari yang tertinggal ini untuk maju dulu, supaya sama-sama start di garis 500 m?

Memutuskan persoalan seperti ini tidaklah mudah. Mungkin kita bisa berpendapat, bahwa yang adil adalah mendorong orang yang berada di start nol meter ke garis 500 meter. Namun, kaum liberal akan mengatakan, “Biarkan saja! Biar mereka lebih keras dalam mengejar ketertinggalannya.” Orang miskin kalau tidak diberi fasilitas, selamanya tidak akan berubah. Jadi, mana yang lebih adil? Apakah mengambil pajak dari orang kaya lalu dibagikan kepada orang miskin sebagai modal dan sebagainya? Atau, membiarkan keadaan seperti sekarang, yaitu pasar yang diatur oleh para ekonom kapitalis-liberal, dan pemerintah tidak boleh banyak ikut campur? Sebab, menurut sistem ekonomi kapitalisme-liberal, ekonomi yang baik itu adalah ketika keterlibatan pemerintah semakin sedikit. Prinsip ini dapat dipahami bahwa kekayaan orang-orang kaya akan turun dengan sendirinya, baik dalam bentuk investasi ataupun lainnya, sehingga sampai orang miskin tidak ada yang tertinggal.

Kalau kita mau memilih antara sistem ekonomi kapitalisme liberal atau sosialisme sentralistik, maka kita harus menjawab pertanyaan: Apakah memberikan kesamaan kepada setiap orang, atau membiarkan sesuai dengan apa yang mereka peroleh?

Ini merupakan satu contoh bahwa filsafat teoretis mengenai persoalan ekonomi harus menjawab pertanyaan sesuatu, bagaimana seharusnya. Misalnya, “Bagaimana ekonomi itu diatur?.” Sebelumnya, harus dilandaskan pada menjawab pertanyaan, “Apa itu keadilan?.” Jadi, ekonomi itu diatur supaya dapat memenuhi keadilan. Ketika proses menjawab keadilan itu, maka kita masuk ke dalam filsafat teoretis yang akan mendasari kita dalam membuat aturan.

Demikian pula dengan masalah politik. Ketika kita dihadapkan pada persoalan untuk memilih antara sistem politik demokrasi atau otoritarianisme, orang yang menganut demokrasi akan mengatakan bahwa yang paling baik adalah semua orang diberi kesempatan untuk memilih. Kemudian lahir prinsip vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara tuhan). Kalau kita melihat dalam mazhab Islam, misalnya, ada hal-hal yang menjadi perdebatan, seperti masalah ijma’. Orang Syiah menganggap ijma’ itu ada, tapi diartikan berbeda – bukan kesepakatan yang didasarkan suara terbanyak sebagaimana keyakinan Sunni – yaitu mencari kesepakatan dalam konteks tradisi. Dalam Syiah, pendapat para imam sebagai ijma’ ditetapkan dengan didasarkan dari berbagai hadis dan ucapan para imam. Syiah mementingkan otoritas, sedangkan Sunni mementingkan demokrasi. Persoalan ini juga membutuhkan terlebih dahulu diskusi-diskusi filosofis.

Kemudian masalah kemasyarakatan atau sosial. Al-Farabi, misalnya, beranggapan bahwa masyarakat itu disusun berdasarkan hierarki. Sampai kapapun, manusia yang bijak itu jumlahnya sedikit. Masyarakat manusia itu seperti segitiga. Semakin ke atas, semakin bijaksana, dan jumlahnya semakin sedikit. Tapi, tidak semua orang setuju dengan hal itu. Apa dasarnya yang mengatakan bahwa masyarakat manusia itu seperti segitiga? Tukang becak dan ahli filsafat mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan mengenai hal apa saja. Nah, untuk memecahkan masalah ini juga diperlukan diskusi-diskusi filosofis.

Filsafat praktis lebih dekat untuk menjawab persoalan-persoalan praktis dibandingkan filsafat teoretis. Meskipun yang praktis ini harus didasarkan pada teoretis. Yang paling dekat, misalnya, bagaimana digunakan untuk mencari uang. Sedangkan yang paling jauh dapat membantu mencari sistem ekonomi yang akan memberikan keadilan kepada banyak orang. Kalau sistem ekonominya benar, maka semakin banyak orang yang akan makmur. (hd/liputanislam)

*Sumber http://haidarbagir.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL