demokrasi“Sebelum munculnya Islam, peradaban besar Yunani telah memasuki fase sempurna ihwal demokrasi di negara kota. Selanjutnya Romawi pun membangun persamaan demokrasi selama masa yang singkat. Akan tetapi, demokrasi di Yunani hanya membebaskan laki-laki, tanpa menyertakan perempuan, yang memiliki hak untuk memilih sedangkan para budak dianggap tidak berharga untuk mempunyai hak apapun. Kekaisaran Romawi yang luas, hanya memberi kebebasan yang dinikmati oleh kelas penguasa. Kekaisaran Byzantium yang menggantikan Kekaisaran Romawi tidak pernah mempraktikkan ajaran Kristen dan menolak kebebasan berpikir dan membunuh umat Kristen mereka sendiri…Dalam teokrasi dan monarki Kristen, minoritas agama mengalami penindasan dan diskriminasi. Struktur sosiopolitik kerajaan Persia pun sama opresifnya, di mana hanya pangeran dan kaum bangsawan yang menikmati hak-hak istimewa. Masyarakat India pun menggunakan sistem kasta (caste-bound), di mana kasta terendah merupakan golongan yang paling banyak diperlakukan sebagai makhluk setengah manusia. Di zaman semacam itu, Islam bangkit dengan pesan universal mengenai kebebasan manusia yang menjamin hak-hak sederajat bagi semua manusia terlepas dari ras, warna kulit, kebangsaan, agama, dan jenis kelamin…Secara umum khalifah Muslim melaksanakan prinsip-prinsip Islam akan kesetaraan manusia dan memberi kebebasan dan hak-hak lebih banyak kepada manusia ketimbang yang sebelumnya ataupun Negara kontemporer. Bukan hanya kaum Muslim, namun juga non-Muslim sepenuhnya menikmati kebebasan dalam Negara yang diatur oleh Muslim…Hak-hak diberikan Islam kepada non Muslim, perempuan, dan para budak yang tidak hanya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga membedakan Islam dari ideologi-ideologi modern.”[1]

Dengan kalimat-kalimat di atas, Wahid Akhtar (2003) mengesankan bahwa kaum Muslimin tidak selayaknya untuk diajari berdemokrasi sebab secara teoritis ataupun praktis umat Islam telah mengimplementasikan apa yang disebut dengan “demokrasi sejati”.

Demokrasi, telah menjadi jargon politik kontemporer yang memainkan peranya hampir diseluruh penjuru jagad raya, tak terkecuali negeri-negeri kaum  muslimin. Akan tetapi, saat jargon politik demokrasi disandingkan dengan Islam, menghasilkan suatu kompromi yang tidak selamanya lancar. Hal ini setidaknya disebabkan beberapa pertimbangan :

Pertama, demokrasi bukanlah sistem yang inheren baik, akan tetapi sistem yang mengandung dua ranah: kebaikan dan keburukan. Bahkan, demokrasi dalam sejarah pemikiran politik dunia, tidaklah mendapat tempat yang baik, hingga masa revolusi Perancis, yang menginginkan kehidupan yang bebas, persamaan, dan menghargai rakyat. Sedangkan Islam diakui penganutnya sebagai kebaikan murni, karenanya akan menjadi filter penting bagi demokrasi. Untuk itu Islam lebih layak dijadikan dasar dan simbol Negara dari pada demokrasi.

Kedua, Pertentangan sebenarnya bukanlah apakah Islam tidak membicarakan politik/Negara,melainkan apakah Islam sesuai atau tidak dengan demkrasi? Apapun jawabannya, tetap menjadikan politik Islam sebagai pilihan yang bernilai positif. Sebab, jika dijawab sesuai, maka ini membuktikan eksistensi politik Islam yang positif (Islam adalah demokratis), sebaliknya jika tidak sesuai, maka ini juga menunjukkan adanya eksistensi politik Islam yang positif sebagai kebalikan dari demokrasi yang negatif (demokrasi bertentangan dengan Islam). Artinya jika demokrasi tidak sesuai dengan Islam, maka berarti demokrasi adalah negatif (buruk) dan harus ditolak, sehingga terkukuhkanlah nilai positif politik Islam.

Ketiga, Mungkin juga, jargon demokrasi, digunakan oleh kaum (pemikir) Islam hanya sebagai pelarian intelektual atau mungkin juga pengalihan realitas. Artinya, umat Islam telah kehilangan energi intelektual untuk menggali kekayaan khazanah Islam sehingga mesti berkiblat ke Barat, atau mencari justifikasi atas ide-ide Barat. Atau juga karena realitas yang tidak menguntungkan untuk melawan Barat membuat kaum muslimin mesti menerima (dengan rela atau terpaksa) konsepsi yang ditawarkan dunia lain.

Namun demikian, pembicaraan agama dan demokratisasi di dunia Muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Di berbagai tempat, orang beramai-ramai menyerukan kebangkitan Islam dan demokratisasi sehingga keduanya menjadi tema penting dalam politik dunia dewasa ini. Hal itu mengindikasikan bahwa kehadiran Islam dengan misi profetiknya—seperti pembebasan, keadilan, kedamaian—membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang despotik, tiranik, zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Permasalahannya adalah bagaimana misi profetik Islam tersebut dapat menyatu dalam prilaku sosial manusia ketika menjalani kehidupannya, sehingga suasana demokratis dapat terwujud. Dengan kata lain, kehidupan demokratis terwujud dalam masyarakat bila tidak adanya kesenjangan antara misi profetik dan idealita ajaran dan nilai agama dengan realitas empirik perilaku umat beragama.[2]

Akan tetapi, dalam konteks globalisasi dewasa ini, kebanyakan pendukung demokrasi masih belum mengakui demokrasi itu sebagai suatu konsep yang masih diperdebatkan. Akibatnya, mereka menganggap orang yang menolak atau menafsirkan demokrasi secara berbeda dipandang sebagai penyimpangan, sehingga cenderung merendahkan kekuatan-kekuatan alternatif yang ada. Ini terutama tampak jelas di kalangan pendukung demokrasi di Eropa dan Amerika yang meyakini diri mereka sebagai ahli waris demokrasi yang sah. Dengan demikian, mereka menganggap setiap upaya pihak lain untuk menciptakan demokrasi yang berbeda darinya sebagai tindakan keliru dan menyimpang.

Konsep demokrasi Islam misalnya, bagi kebanyakan orang Barat, merupakan suatu anathema. Pandangan semacam ini “memustahilkan” mereka untuk memahami daya tarik kekuatan dan tawaran-tawaran dalam Islam. Sikap sebahagian kalangan yang mengkritik konsepsi pemerintahan Islam (khilafah) sebagai tidak demokratis murni[3], merupakan konsekuensi dari pemahaman seperti ini. Padahal menurut Nurcholis Madjid, demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”, sehingga tidak memberikan ruang gerak bagi adanya perkembangan dan perubahan, sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Pengalaman menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi sekali untuk selamanya maka ia berubah menjadi ideologi tertutup. Padahal, demokrasi memerlukan  dan memang termasuk ideologi terbuka, yaitu sebuah ideologi yang respek bagi adanya perubahan dan perkembangan melalui eksperimentasi bersama.Kedua prinsip ini merupakan ruh demokrasi yang paling sentral.[4]

Begtu pula, jika dirunut sejarahnya, Nabi Muhammad saw telah membentuk komunitas dalam satu ikatan politik di Madinah. Jika praktek Nabi ini disebut sebagai sistem pemerintahan, maka dari satu sudut pandang, Negara Madinah ini dinilai telah menerapkan unsur-unsur demokrasi. Musyawarah, konsensus, partisipasi rakyat, keadilan, dan persamaan, telah dipraktekkan oleh Nabi saw dengan tetap berkomitmen penuh pada pluralitas keagamaan. Tindakan ini dilanjutkan oleh empat orang pengganti beliau yang dikenal dengan Khulafa al-Rasyidin.

Meskipun pasca Khulafa al-Rasyidin,sistem pemerintahan Islam bergeser menjadi monarki, tetapi jika dianalisis, rekor kaum Muslimin sepanjang sejarahnya, dalam hal kebajikan sipil dan hubungan antar-budaya, jelas lebih unggul dibandingkan dengan rekor bangsa-bangsa Barat. Anti-Semitisme yang terjadi dalam sejarah Eropa, tidaklah dikenal di kalangan Muslim, dan juga tidak terjadi dalam sejarah Islam pengusiran besar-besaran bangsa lain –misalnya Yahudi— seperti yang terjadi di Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris, Rumania dan Polandia.Jadi, dalam kondisi ini, lagi-lagi diperlukan kejujuran dan keterbukaan bersama, baik Islam maupun Barat, untuk mencari kesekataan dalam upaya menciptakan dunia yang lebih bermartabat. Untuk itu diperlukan sebuah diskursus demokrasi Islam dan Barat yang bebas manipulasi dan dominasi serta upaya ilmiah dan akademis yang bebas politisasi. (hd/liputanislam.com)

——-

[1]Seyyed Wahid Akhtar. Kebebasan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal al-Huda Vol. 2, No. 8, 2003, h. 24.

[2] A. Ubaidillah, et. al.  Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. (Jakarta: UIN Press, 2002), h. 195.

[3] Lihat ulasannya oleh John L. Esposito. Ancaman Islam: Mitos atau Realitas. (Bandung: Mizan, 1995), h. 205; John L. Esposito dan John O. Voll. Demokrasi di Negara-negara Muslim. (Bandung: Mizan, 1999). Oliver Roy. Gagalnya Islam Politik. (Jakarta: Serambi, 1992).

[4]  Usman. Titik Temu dan Titik Beda Islam dan Demokrasi. dalam Jurnal Studi Islam dan Masyarakat STAIN Mataram. Vol. VII. edisi 11, No. 1, Jan-juni 2003, hal. 80.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL