Oleh : K.H. Said Aqil Siroj

said aqil siroj

“Tegak dan kukuhnya bangsa hanyalah mungkin dengan budi pekerti dan moralitas. Jika mereka tak lagi berbudi pekerti, tunggu saja kehancurannya.”

(Ahmad Syauqi Beik)

Jauh sebelum Adam diciptakan, Allah telah mengabarkan kepada para malaikat-Nya, bahwa nanti akan diciptakan seorang khalifah (seorang pengganti atau mandataris Tuhan) di muka bumi. Informasi ini membuat para malaikat terkesima. Apalagi kemudian ternyata diketahui bahwa makhluk yang menjadi khalifah itu adalah Adam sebagai prototipe manusia. Dengan sedikit protes, para malaikat mempertanyakan hal ini kepada Allah : “Apakah Engkau, Ya Tuhan, akan menjadikan manusia yang berkarakter perusak (ifsad) di bumi dan cenderung pada tindakan pertumpahan darah (safkud dima’) sebagai khalifah?” Bagi para malaikat, karakter mereka sendiri yang selalu bertasbih dan menyucikan Allah swt, dipandang lebih berhak untuk menjadi khalifah-Nya.

Kutipan dialog antara Tuhan dan para malaikat ini, sebagaimana diungkap dalam Alquran, sungguhpun singkat, namun memiliki makna yang dalam dan luas. Dari kisah tersebut, selain Allah menganugerahi jabatan khalifah kepada Adam, juga tersirat bahwa jabatan tersebut memiliki muatan politis yang sangat strategis. Dan juga tersirat sebuah pesan bahwa khalifah itu tidaklah cukup hanya dengan banyaknya wirid dan tasbih sebagaimana yang dilakukan dengan tekun oleh para malaikat. Kondisi yang ada di bumi ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan apa yang ada di langit. Di bumi, wujud jasmani yang disertai hawa nafsu dan kepentingan selalu menyelimuti kehidupan manusia. Dan, ini jelas bertolak belakang dengan kenyataan di langit. Oleh karena itu, kehidupan di langit itu lebih seragam, sedangkan di bumi bersifat majemuk.

Kemajemukan semacam ini mustahil dapat dikelola dengan baik oleh pemimpin yang hanya berorientasi langit, seperti para malaikat. Oleh karena itu, dalam Alquran, Allah menegaskan : “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (Q.S. al-Quraysi : 1-4)

Bisa dipahami dari ayat-ayat tersebut bahwa untuk membangun suatu keimanan belumlah cukup hanya sekedar “falya’budu rabba hadzalbait” (sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini, yakni Baitullah) sebagai simbol formalitas ritual belaka, tetapi juga disertai upaya “ath’amahum min ju’” (memberi makan orang yang lapar) yang berupa stabilitas ekonomi dan juga “amanahum min khawf” (memberi rasa aman dari ketakutan), yang berupa stabilitas keamanan. Kedua komponen terakhir ini, stabilitas ekonomi dan jaminan rasa aman, merupakan bagian dari bangunan teologi yang bersifat humanis tersebut.

Dalam ayat lainnya juga disebutkan, manusia sebagai khalifah di bumi juga memiliki potensi konflik, baik secara vertikal maupun horizontal (Q.S. al-Baqarah : 36). Konflik vertikal jika tidak terkontrol dengan baik akan mencapai titik kulminasi dalam bentuk kekufuran. Sementara konflik horizontal bisa meledak dalam bentuk kekacauan dan kerusuhan sosial. Konflik terakhir merupakan salah satu ekses dari konstelasi politik yang tak bermoral. Bisa dimaklumi apabila kemudian sebutan khalifah menjadi diskursus utama perpolitikan dalam Islam. Khilafah merupakan sistem suksesi kepemimpinan yang telah menjadi sunnah-Nya semenjak Adam menjadi manusia pertama hingga saat ini. Oleh karena itu, moralitas (etika) politik mana yang sejalan dengan petunjuk Alquran ini?

Persoalan tersebut hampir senada dengan kekhawatiran para malaikat terhadap manusia yang memiliki karakter ifsad dan safk dima’, karakter perusak dan cenderung menumpahkan darah. Sebagai makhluk langit, malaikat sama sekali belum mengetahui rahasia di balik penciptaan manusia sebagai khalifah yang dibekali potensi konflik. Esensi pengarahan ini jika ditarik secara makro merupakan kristalisasi nilai-nilai agama samawi yang harus dipegang teguh oleh umat beriman. Dengan kata lain, umat manusia itu tak akan terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan sepanjang mereka masih memegang komitmen ketakwaaanya kepada Tuhan dengan segala konsekuensinya.

Lalu, bagaimana sebetulnya moralitas atau etika politik dalam Alquran dan bagaimana Islam memandang persoalan kekuasaan itu?

Secara umum, perbincangan politik dan kekuasaan dalam Alquran bertolak dari prinsip-prinsip moral dasar tentang pemerintahan. Pertama, prinsip al-musawah atau kesetaraan. Artinya, Islam tak mengenal diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keunggulan manusia hanya diukur berdasarkan derajat komitmennya kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti dinayatakan dalam Alquran, “inna akramakum ‘indallahi atqakum” (Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah). Prinsip berikutnya adalah al-‘adalah, keadilan. Etika politik Alquran juga mengharuskan seorang penguasa untuk berlaku adil terhadap semua komponen dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi supremasi hukum di atas segalanya. Firman-Nya, “i’dilu huwa aqrabu littaqwa” (berlaku adillah karena berlaku adil akan mendekatkan diri kepada takwa). Alquran juga memberikan wejangan kepada kita agar mengutamakan syura atau permusyawaratan dalam menentukan sikap, langkah, dan keputusan politis.

Dengan demikian, apabila ditilik lebih dalam pandangan kesufian, kekuasaan merupakan bagian dari implementasi posisi manusia sebagai khalifah. Kekuasaan menjadi penting bagi kehidupan manusia sepanjang mereka mampu menempatkan kekuasaan tersebut sebagai pintu masuk untuk memperkuat jati dirinya sebagai makhluk, sebagai ibadullah. Artinya, kekuasaan lahiriah adalah ekspresi manusia sebagai makhluk dan hamba Allah yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah. Oleh karena itu, posisi khalifah dan makhluk yang melekat pada diri manusia harus berjalan beriringan tanpa ada yang saling mendominasi. (cr/liputanislam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*