dialogeSikap-sikap takfirisme yang semakin merajalela akhir-akhir ini, memunculkan pertanyaan, bagaimana jalan menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama? 

Kemajemukan Kultural di Indonesia

Globalisasi, urbanisasi dan migrasi masyarakat telah mendukung pertemuan berbagai sistem kultural di Indonesia baik etnis, bahasa, kelompok, adat istiadat, sampai agama, sehingga menimbulkan semangat kompetitif yang tinggi, dinamisasi, keterbukaan, dan mudah menerima perubahan, dan pembaharuan. Bagi segelintir orang, pertemuan antar kultural ini akan membawa kemudharatan. Segelintir lainnya, dengan legowo  menerimanya sebagai proses evolusi zaman dan masyarakat. Sebagai sikap moderat dan optimis, kita mengakui bahwa pertemuan antar sistem kultural, selain memberikan efek negatif, juga mengandung unsur positif. Misalnya, pertemuan antar keyakinan, secara negatif akan menghasilkan benturan, sedangkan secara positif memberikan wawasan, pengalaman, dan berbagi kerjasama dalam membangun masyarakat. Untuk itu, enyahkan yang negatif, perkuat yang positif.

Memang, ada satu hambatan penting bagi agama-agama dakwah (missionaris) seperti Islam, Katolik dan Protestan, yang berkompetisi dalam proses Islamisasi atau Kristenisasi. Islam misalnya, perbedaan paham dan keyakinan adalah hal lumrah dalam sejarah umat Islam. Perbedaan paham inilah yang telah melahirkan beragam aliran atau mazhab. Di tengah kaum Muslimin, terdapat mazhab-mazhab yang bervariasi di dalamnya. Karena watak dasarnya Islam adalah “misionaris” (dakwah), maka setiap kelompok akan mendakwahkan mazhabnya dan mengklaim sebagai pemilik kebenaran dan keselamatan untuk menyebarkan dan melakukan trik dan intrik guna melakukan mazhabisasi. Di satu sisi, perbedaaan mazhab yang ada merupakan kekayaan khazanah intelektual Islam, tetapi, di sisi lain, perbedaan paham dan mazhab dapat menimbulkan saling curiga, saling hina, bahkan konflik antar antar mazhab. Hal ini telah terjadi dalam sejarah Islam.

Karenanya, jika proses mazhabisasi ini dilakukan tanpa memegang nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan rasional, sangat mungkin akan terjadi benturan antar mazhab. Sebab itu, penyebaran mazhab harus diiringi dengan penguatan mazhab yang dianut, terutama pada dasar-dasar yang absolut dan ajarannya tentang kemanusiaan, toleransi, sikap moderat, perdamaian, cinta kasih, dapat menjadi patron yang memberikan inspirasi bagi ideologi kerukunan dalam membentuk tatanan sosial yang berpijak pada kemajemukan kultural.

Selain itu, konflik antar penganut mazhab dapat saja terjadi sewaktu-waktu dan mendapat pembenaran normatif, seperti jihad dan perang, atau berwujud gerakan ekstrimisme, takfirisme dan terorisme. Hal itu terjadi, karena niat suci terkadang berkolaborasi dengan arogansi dan antipati serta politisasi yang menimbulkan konflik dan tindakan anarkis yang berakhir pada usaha mengkebiri kelompok tertentu. Ini merupakan sebuah bentuk tirani agama yang menutup mata terhadap realitas kemajemukan yang dipersembahkan Tuhan, “Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau tidak berlaku adil” (Q.S. al-Maidah : 8). Joachim Wach dengan manis mengungkapkan, “memang benar, untuk mencintai kebenaran, anda harus membenci ketidakbenaran. Tetapi tidak benar jika karena ingin memuji kepercayaan anda sendiri, anda harus membenci dan menghina orang-orang yang memiliki kepercayaan lain.” (Wach, 1984 : 12). Untuk itu, dialog antar mazhab merupakan kegiatan penting untuk sering dilakukan agar umat dapat saling kenal dan memahami sehingga ramah terhadap kemajemukan.

Senyatanya, kemajemukan meniscayakan kearifan beragama, karena menerima dan membenarkan usaha mencari titik singgung dan kebenaran universal absolut  yang ada pada semua mazhab, juga sekaligus mengakui hal-hal yang relatif dan parsial dalam bingkai mazhabnya masing-masing. Dalam studi komparatif dan dialogis secara ilmiah, mazhab diletakkan sebagai objek pembahasan dengan manifestasi olah pikir dan pengalaman para penganutnya, sebab mempelajari dan memahami mazhab orang lain setidaknya akan memberikan manusia wawasan dan ilmu pengetahuan di samping akan mendukung kearifan beragama. Jadi, kebenaran, keyakinan, dan kesadaran bermazhab didasarkan pada kekuatan argumentasi, bukan kekuatan suara, kekuatan massa atau kekuatan senjata. Sederhananya, bukanlah ingin meleburkan semua mazhab menjadi satu dan seragam, sebab hanya akan menghasilkan campur aduk yang dipaksakan.

Dialog Antarkeyakinan

Seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab dan berkata : “Wahai Amirul Mukminin, Zaid bin Tsabit  telah berfatwa  di  masjid  dengan pikirannya tentang dengan mandi janabah (ketika bercampur dengan isteri tetapi tidak keluar mani).” Umar berkata, “Panggillah Zaid”. Maka Zaid datang  dan Umar  berkata kepadanya :  “Wahai  musuh dirinya! aku mendengar bahwa engkau menyampaikan fatwa dengan pikiranmu sendiri? Zaid menjawab :  “Wahai Amiril Mu’minin, aku  tidak melakukan hal itu. Aku mendengar hadits dari pamanku, kemudian aku menyampaikannya, yakni dari Rafa’ah bin Rafi’.” Kemudian Umar berkata : “Panggil Rafa’ah bin Rafi’. (setelah Rafa’ah datang) Umar berkata:  “Apakah  kalian berbuat  seperti itu- yaitu apabila kamu bercampur dengan isteri kamu dan tidak keluar air mani maka kamu tetap mandi?” Rafa’ah menjawa :  “Kami melakukannya pada masa Rasulullah saaw, tidak ada ayat yang turun melarangnya, dan tidak pula ada  larangan  dari  Rasulullah saaw.”  Berkata Umar: “Apakah Rasulullah saw. mengetahuinya?” “Tidak tahu”, jawab Rafa’ah.

Lalu Umar mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan Anshar untuk bermusyawarah. Semua yang hadir berpendapat tidak perlu mandi (jika tidak keluar mani), kecuali Ali dan Mu’adz. Keduanya berpendapat : “Jika  dua khitan bertemu, maka wajib mandi.” Umar berkata: “Kalian para sahabat  yang ikut perang Badr saja sudah berikhtilaf, bagaimana orang-orang setelah kalian!” Ali berkata, “Wahai Amirul Mu’minin, tanyakanlah kepada isteri Rasulullah saaw, karena mereka lebih tahu tantang hal ini”. Maka Umar mengutus seseorang untuk bertanya pada Hafsah. Hafsah menjawab tidak  tahu. Kemudian ditanyalah Aisyah, dan Aisyah pun menjawab: “Bila khitan sudah bertemu, wajib mandi.” Kemudian Umar berkata: “Jika ada lagi yang berfatwa bahwa tidak wajib mandi  kalau tidak keluar mani, maka aku akan memukulnya.” (Ibn Qayyim, I’lam al-Muqi’in 1 :63-64)

Dari kisah di atas kita bisa menarik beberapa poin penting. Pertama, jika ada orang membawa berita, maka hendaklah berita itu di cari informasinya yang akurat, sehingga kita tidak salah paham. Sebagaimana Umar memanggil Zaid dan Rafa’ah bin Rafi’ yang dituduh berfatwa dengan pikirannya, padahal ternyata dia membawakan hadits Rasulullah saaw. Kedua, Sebelum mengambil keputusan, hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang-orang yang dianggap ahlinya, sehingga informasinya semakin akurat. Ketiga, perbedaaan pendapat atau paham (ikhtilaf) di antara para sahabat Nabi adalah hal yang biasa. Keempat, jika terjadi perbedaan pendapat hendaklah setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Kelima, kumpulkanlah informasi, bukti dan dalil-dalil yang kuat hingga perbedaan bisa diselesaikan dengan dialog yang adil. Keenam, kepemimpinan sangat penting dalam menyelesaikan perbedaan paham.

Kebebasan berkeyakinan merupakan hal yang sangat jelas dalam ajaran Islam (Q.S. al-Baqarah: 256, al-Maidah: 48). Manusia bebas untuk memiliki keyakinan apapun yang dipilihnya. Tidak seorangpun berhak untuk menghina keyakinan orang lain, atau mengutuk, menuntut, dan menghukumnya. Firman Tuhan, “Tiada paksaan dalam beragama”, menunjukkan bahwa agama sangat berhubungan dengan akal dan hati yang dikonstruksi berdasarkan argumentasi akal dan penerimaan hati, bukan tekanan yang dipaksakan. Dan tentu saja, berkeyakinan dengan basis argumentasi, harus memberikan tempat yang terbuka bagi setiap orang untuk mengemukakan apa yang diyakininya sebagai kebenaran tanpa manipulasi atau tekanan situasi. Hal ini diperoleh dengan kebebasan teologis dan kekondusifan sosiologis. Hal ini selaras dengan prinsip penting lainnya seperti kebebasan manusia (ikhtiari), prinsip tanggung jawab (taklif), prinsip keadilan (al-adl), dan prinsip kebijaksanaan (al-hikmah). Dengan semua prinsip ini, manusia mendapatkan keluasan dan keleluasaan untuk mengkaji, meneliti, dan memahami, hingga akhirnya menentukan pilihan yang sesuai dengan akal dan hati nuraninya.

Begitu pula, dalam negara demokratis, semua sistem kultural diberikan kebebasan berkembang dan tidak boleh ada dominasi berlebihan dari yang satu kepada lainnya. Hanya saja, proses demokratisasi dan interaksi antar kultural, sering dinodai proses dominasi dengan benturan keyakinan, teriakan kesesatan, hingga penyerangan. Padahal, karena fakta menunjukkan bahwa agama yang dianut masyarakat adalah beragam, maka setiap komunitas selayaknya mengamalkan ajaran agamanya tanpa ada paksaan, tekanan, dan intimidasi. Dengan itu, kesatuan dalam perbedaan atau upaya mencari zona singgung dari adanya aneka jalur praktek keyakinan dapat diwujudkan, terutama ketika setiap penganut mazhab di samping menegaskan identitas mazhabnya, juga siap pula menegaskan identitas mazhab lain yang berbeda dengannya. Dari sinilah dialog antar mazhab dan pemikiran bisa dilakukan.

Karena itu, dalam melakukan studi perbandingan mazhab, secara umum orang dapat melakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan Apologetis, yang membicarakan berbagai keyakinan (mazhab) untuk menegaskan dan membela keunggulan mazhabnya. Untuk itu, dikumpulkanlah perbedaan-perbedaan mazhab dan berusaha menunjukkan kelemahan mazhab orang lain.  Di sini, seseorang mengkonstruksi mazhab orang lain melalui perspektifnya. Kedua, Pendekatan Fenomenologis, yaitu berusaha memahami setiap mazhab dari kerangka mazhab itu sendiri. Dengan pendekatan ini, seseorang melihat berbagai mazhab sebagai perspektif-perspektif yang beragam dalam memahami ajaran Islam. Ketiga, Pendekatan Ukhuwah, yang melihat berbagai mazhab dengan upaya memahami mazhab-mazhab itu dengan tidak mempersoalkan perbedaannya, tetapi lebih mengutamakan titik-titik persamaan yang ada. (Rakhmat, Catatan Kang Jalal, 1998).

Dengan demikian, kesimpulan dan analisis yang ditemukan tergantung pada pendekatan yang kita gunakan. Pendekatatan pertama, memiliki kecenderungan monolog, sedangkan kedua dan ketiga memberikan ruang dialog dan upaya mencari kebenaran. Dalam dialog antar mazhab dan pemikiran, setiap mazhab mesti dipandang dan di timbang secara adil, sehinga tidak selayaknya dikotori dengan sikap-sikap emosional, pemaksaan, pragmatis, dan arogansi yang menekankan segi egoisme dan egotisme yang ingin menjadikan mazhab sebagai miliknya sendiri, yang kemudian dieksploitasi untuk memenuhi segala tuntutan dan kepentingan hasrat tiranisnya (kekuasaan).

Karena itu juga, Alquran mengajarkan setiap peserta dialog harus memegang prinsip keadilan yaitu : “Dan sesungguhnya kami atau kalian (orang-orang musyrik) pasti berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang kami lakukan, dan kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan.” (Q.S. Saba: 24). Ayat ini, berisikan beberapa poin penting. Pertama, menanamkan dialog yang fair yaitu “mengakui bahwa dalam dialog dimungkinkan kita yang salah (atau benar) dan boleh jadi lawan kita yang salah (atau benar).” Kedua, menanamkan kearifan dengan tidak menyerang pribadi lawan, melainkan fokus pada argumentasi. Ketiga, menanamkan husnuz zhan terhadap lawan bicara dengan mengakui amal-amalnya. Keempat, menanamkan pertanggungjawaban individual dan sosial.

Dengan demikian, ideologi kerukunan dan dialog antar mazhab, bukan sekedar mengenalkan fakta riil adanya kemajemukan paham dan pendapat, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa kemajemukan itu adalah hal yang harus dihormati, karena tidak ada satu orang pun, baik sebagai pribadi atau kelompok yang ingin di hina dan ditindas. Sederhananya, jika kita tidak mau di hina maka janganlah menghina orang lain. Begitu juga, jika ingin dihormati, maka belajarlah menghormati orang lain. Sebab harga diri mulia, hanya terdapat pada orang yang memberikan penghargaan kepada orang lain. Ini berarti, dialog harus selalu dilakukan untuk membentuk sikap dan kebijakan yang mengakui beragam mazhab dalam Islam. Dan pengakuan tersebut, bukanlah pengakuan formal identitas, melainkan pengakuan yang penuh kesadaran sehingga menghasilkan saling menghargai, saling mempercayaai, saling memberikan kesempatan, saling berinteraksi, bahkan saling bekerjasama dan tolong menolong.

Ini mengindikasikan bahwa ukhuwah yang dilakukan tidak hanya berakhir pada sisi teoritis dan dialogis saja tetapi juga pada wilayah implementasi yang lebih konkrit dan praktis. Hal ini juga didasari asumsi bahwa manusia secara esensial merupakan makhluk bermasyarakat, sehingga kerukunan umat akan tercipta secara natural jika dibangun di atas fondasi yang konkrit dan empirik, yakni beranjak dari realitas sosial-budaya dan ekonomi yang tumbuh berkembang ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara intensif terhadap pranata-pranata sosial yang telah tumbuh di masyarakat yang menjadi ikon pembauran antar etnis, antar komunitas, antar agama, atau antar mazhab. Dari realitas ini, kemudian dirumuskan suatu pola kerjasama dalam ruang-ruang kepentingan umum seperti lembaga sosial antar umat yang mengelola bidang pendidikan, penanggulangan bencana, penjagaan keamanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, semua potensi yang dimiliki masing-masing kelompok dapat diaktualisasikan secara maksimal demi membangun masyarakat yang lebih maju.

Peran Pemerintah dalam Ideologi Kerukunan

Dalam upaya optimalisasi perbandingan dan pengenalan serta dialog antar mazhab, pemerintah tidak hanya menjadi mediator atau fasilitator, tetapi juga menjadi penggerak dalam rangka penguatan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Pemerintah dengan institusi yang terkait dengannya, sudah masanya untuk menggulirkan rumusan dialog dan kerjasama lintas mazhab dengan membentuk jaringan koordinasi dan kemitraan dengan memanfaatkan tenaga sukarela dari kalangan akademisi, ulama, ormas-ormas Islam, organisasi kepemudaan, bahkan partai politik. Dari sini, perlu dirumuskan kerangka gerakan sosial, kultural, keagamaan, dan tentu saja pendidikan untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kerukunan dalam beragam strata dan profesi.

Dengan begitu, kerukunan mestilah dipandang sebagai suatu perspektif yang memahami dan menerima keragaman serta menghargai keragaman itu  dengan penuh kesadaran sehingga tidak ada saling curiga apalagi saling serang. Untuk itu, ideologi kerukunan selayaknya beroperasi sebagai pemandu sistem moral dalam menghadapi keragaman. Yaitu, cara atau model bersikap (berakhlak) saat berhadapan dengan realitas nyata akan kemajemukan kultural di masyarakat, baik berpikir, bertindak, hingga sistem keyakinan dan keagamaan. Ini berarti juga, ideologi kerukunan, jangan memasuki ranah satereologis dan ranah epistemologis yang menentukan benar-salahnya suatu sistem agama. Artinya, kita harus menyadari bahwa, setiap sistem keagamaan pasti memiliki klaim kebenaran (truth claim) dan klaim keselamatan (salvation claim), sehingga, tidaklah wajar jika dipersoalkan. Akan tetapi, keharusan ideologi kerukunan adalah mengajarkan setiap penganut mazhab, untuk mengembangkan kearifan mazhabnya sesuai dengan norma umum yang berlaku secara universal, sehingga kayakinan seseorang akan kebenaran dan keselamatan mazhabnya tidak menjadikan orang tersebut melakukan tindakan di luar batas-batas kemanusiaan.

Jika kita menggariskan bahwa ideologi kerukunan sebagai anutan agar dapat menerima secara utuh segala perbedaan sistem kultural yang ada dan tidak mempersoalkannya, bahkan saling menghargai dan menghormati, saling mempercayai, saling memberikan kesempatan, saling berinteraksi, hingga saling bekerjasama dan tolong menolong, maka ideologi kerukunan adalah wahana dalam merealisasikan cita-cita Pancasila, UUD 1945, dan bhineka tunggal ika yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila misalnya, merupakan dasar dan falsafah Negara Indonesia yang berisi lima sila universal yang memayungi masyarakat Indonesaia, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan; dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jika dicermati, kelima sila ini berisikan wawasan kerukunan yang khas Indonesia, baik dari perspektif keagamaan, kenegaraan, dan kebangsaan. Pancasila telah menjadi barometer dan rujukan bagi hubungan lintas kultural masyarakat Indonesia. Sebab, pancasila merupakan rajutan indah yang dibentuk pada pendiri republik ini dari hasil perenungan mendalam dari berbagai kultur yang ada di Indonesia. Pada sila pertama di atas misalnya, jika kita mengkaji perbandingan agama, maka dalam komunitas Muslim, ke-esaan Tuhan (tauhid) menjadi titik sentral keyakinan agama, yang seluruh bangunan pokok keyakinan lainnya (ushuluddin) berputar pada titik lokusnya. Namun, jika kita mengangkat tema ini, ke wilayah perspektif keagamaan yang pancasilais, maka ke-Esaan Tuhan, bukanlah milik eksklusif Islam, tetapi juga milik agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Walaupun begitu, perbedaan tafsir bagi pemaknaan ke-Esaan Tuhan tersebut, tetaplah menjadi konsumsi eksklusif setiap agama, atau lebih khusus lagi, konsumsi eksklusif mazhab. Sedangkan sila kedua hingga kelima, juga memberikan wawasan kerukunan yang berpijak pada basis kenegaraan, keummatan (kerakyatan), dan nilai-nilai kemanusiaan, untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan berkeadilan sosial, mereduksi konflik dengan penguatan persatuan di tengah realitas kemajemukan sistem kultural masyarakat.

Dengan demikian, pancasila sebagai falsafah negara, di bantu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkeraman Garuda, jelas sangat dibutuhkan untuk menjadi integrating force (kekuatan pemersatu) dalam fakta kemajemukan kultural yang ada. Untuk itu dibutuhkan kehendak politik (political will) yang menelurkan kebijakan-kebijakan dan penegakan hukum yang mendukung proses pemasyarakatan wawasan kerukunan umat baik dari sisi pendidikan, keorganisasian, sosial-budaya, bahkan sistem perekonomian. Jika semuanya berjalan dengan baik maka akan tercipta suatu ‘masyarakat pancasilais’ yang menghargai kemajemukan kultural.

Karena itu, ideologi kerukunan perlu dirumuskan dalam kerangka kerja yang berdasarkan pada visi bersama di tingkat nasional maupun regional atau lokal. Ditingkat regional dan lokal inilah, analisis ideologi kerukunan perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam konteks inilah, implementasi ideologi kerukunan dapat disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal (local wisdom). Usaha-usaha ini, akan memberikan pengaruh yang besar dan memotivasi masyarakat dengan penuh kesadaran untuk berusaha secara bersama-sama menuju kemandirian. Semoga! (CR/LiputanIslam.com)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL