Warga kota Nubl dan Zahra (Aleppo) yang bergembira setelah terbebas dari teroris.

Oleh:  Sofia Abdullah

Konflik di Suriah hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari pola penjajahan yang dilakukan kekuatan imperialisme dunia sejak era kolonialisme. Ratusan tahun lalu,  bangsa kita pernah mengalami hal yang sama, yaitu metode penjajahan yang dilakukan kolonialis-imperialis dengan cara devide et impera, pecah belah lalu kuasai. Cara ini pula yang kini sedang mereka lakukan di Suriah.

Dulu, kekuatan imperialis Eropa membentuk kongsi dagang bernama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Saham VOC dijual di bursa saham dan kemudian dana yang terkumpul dipakai untuk mendanai kapal-kapal dagang yang berlayar ke Nusantara untuk mencari emas,  rempah-rempah, dan kekayaan alam lain. VOC atau yang disebut kompeni ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia dan pelaku utama penjajahan terhadap bangsa Nusantara.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa memang tujuannya adalah menguasai negeri ini dengan berkedok dagang, negeri-negeri di Nusantara adalah negeri-negeri yang bersatu, dalam bentuk negara bagian yang dipimpin oleh seorang sultan dan dewan ulama pada tiap-tiap negara bagian.

VOC datang ke negeri yang aman makmur ini lalu membuat berbagai konflik dengan cara mengadu domba antar wilayah. Negeri/wilayah yang mau memakan fitnah yang dilontarkan bangsa Belanda, meski wilayahnya sempit dan penduduk sedikit (seluas kabupaten) akan mendapatkan dukungan dana,  suplai senjata, dan tentara bayaran dari VOC. Tujuannya agar wilayah itu lepas dari pemerintah pusat. Setelah wilayah ini lepas, wilayah ini akan dililit hutang akibat dana perang. Demi membayar hutang tersebut, mereka pun terpaksa memberikan aset wilayahnya pada VOC.

Dari beberapa perjanjian VOC dengan para sultan pada zamannya yang saya pelajari, umumnya pada wilayah yang memberontak tersebut ada perwakilan VOC yang berkuasa menunjuk sultan dan sang sultan boneka ini harus patuh pada ketentuan VOC dan digaji oleh VOC.

Bila kita perhatikan secara seksama, cara yang sama masih digunakan hingga saat ini di berbagai negara Dunia Ketiga. Untuk menguasai suatu negeri, kekuatan super power dunia (Amerika Serikat dan sekutunya) akan memicu konflik internal, lalu AS akan memberikan bantuan kepada kelompok yang mau bersekutu dengan AS. AS akan memberikan bantuan dana, senjata, dan bahkan pasukan kepada kelompok itu. Setelah pemerintah pusat terguling, kelompok yang angkat senjata ini berkuasa namun tetap tunduk kepada AS. AS pun meminta bayaran atas “bantuan”-nya berupa kekuasaan atas kekayaan alam yang dimiliki negara itu.

Contoh paling jelas adalah yang terjadi di negara kita. Presiden Sukarno yang pernah berkata kepada AS: go to hell with your aid (pergilah ke neraka dengan uang bantuanmu) terguling dalam sebuah aksi huru-hara yang menyebabkan tewasnya ratusan ribu warga sipil. Setelah itu, AS bekerja sama dengan pemerintahan baru dan mendapatkan sangat banyak hak pengelolaan atas berbagai kekayaan alam bangsa ini, mulai dari minyak, gas, emas, dan banyak lagi yang lain.

Di Libya, ketika Qaddafi mulai berani meminta royalti lebih besar dari perusahaan minyak Barat yang bercokol di negerinya, tiba-tiba saja muncul aksi pemberontakan yang dilakukan segelintir orang yang mengaku ‘berjihad’. Lalu setelah Qaddafi tumbang, AS yang paling depan bersalaman dengan para ‘mujahidin’ Libya dan aset minyak Libya semakin dikuasai oleh perusahaan Barat.

Kini, skenario yang sama tengah dicoba di Suriah. Kali ini, yang dijadikan isu oleh pemberontak (yang dibantu dana dan senjata oleh AS) adalah: Bashar adalah presiden Syiah yang kejam.

Pertanyaan saya, masihkah kita mau terus ditipu dan dibodohi dengan isu konflik sektarian, Sunni-Syiah yang dipakai oleh para pemberontak yang didukung AS itu? Bila kita lacak pada sumber-sumber berita yang netral, disebutkan bahwa Bashar Assad bukan Syiah, melainkan Alawite. Selain itu, kalau dilihat bagaimana tingkat kemakmuran Suriah dari sumber-sumber resmi seperti PBB, terlihat bahwa negara itu cukup baik dan sama sekali tidak ada pembantaian terhadap Sunni seperti isu yang disebarkan para pemberontak sejak tahun 2012. Orang Indonesia yang bermazhab Sunni pun sejak dulu sangat banyak sekolah ke Suriah dan mereka baik-baik saja.

Adapun bantuan Hizbullah Lebanon dan Iran kepada Bashar Assad bukan karena dia Syiah tapi karena dia seorang pemimpin yang pro-Palestina. Hizbullah, Iran, dan Suriah adalah 3 entitas yang selalu konsisten membela Palestina.

Bila kita lihat sejarah berdirinya Revolusi Islam Iran, kita dapati bahwa yang digulingkan rakyat Iran (di bawah pimpinan Imam Khomeini) adalah Shah Reza Pahlevi yang bermazhab Syiah. Perlawanan ulama dan rakyat Iran kepada Shah Pahlevi didasari atas perlawanan terhadap kezaliman yang dilakuan sang raja. Shah Pahlevi adalah seorang raja yang sangat bermewah-mewah, padahal tingkat kemiskinan sangat tinggi. Ia juga melarang kaum perempuan berhijab dan membubarkan banyak kegiatan keagamaan. Sementara itu, sumber daya alam Iran dijual murah kepada negara-negara asing, terutama AS dan Inggris.

Contoh kasus sejarah Nusantara yang plotnya mirip dengan kasus Suriah dan Basar Assad adalah kisah Sultan Iskandar Muda (1593-1636). Ketika Sultan datang ke Malaka untuk mengambil alih kembali Malaka yang dikuasai Portugis, Sultan disebut-sebut menyerang Malaka, padahal yang diserang adalah kekuasaan Portugis di Malaka. Ini pula yang terjadi ketika pemerintah Suriah menyerang para teroris (afiliasi Al Qaida dan ISIS) di kota Douma (dekat Damaskus). Oleh media Barat, pemerintah Suriah dikatakan menyerang rakyat sipil di Douma, padahal yang terjadi adalah pemerintah menyelamatkan rakyatnya yang selama beberapa tahun terakhir disekap oleh para teroris.

Hanya bedanya, pada zaman Sultan Iskandar Muda tidak ada media mainstream yang menyebarkan berita hoax seperti saat ini. Kekuatan imperialis menyebarkan hoax itu dengan menuliskannya dalam buku sejarah versi mereka, yang sampai kepada kita sekarang.

Kasus yang sama juga terjadi ketika pasukan gabungan Kesultananan Demak, Cirebon, dan Banten menyerang Portugis yang menguasai wilayah kota pelabuhan Sunda Kelapa. Pasukan gabungan itu akhirnya bisa merebut kembali kota pelabuhan Sunda Kelapa (sekarang disebut Jakarta). Namun catatan sejarah yang sampai pada kita hari ini adalah bahwa Demak, Cirebon, dan Banten menyerang Kerajaan Sunda dengan dibantu oleh Portugis. Kasus seperti ini dalam sejarah Nusantara cukup banyak.

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud pro atau kontra kepada pemerintah Suriah, ataupun Bashar Assad, karena tidak ada satu pun pemerintahan di dunia ini yang mampu memuaskan berbagai golongan masyarakat. Tapi fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah pemerintah Suriah dapat bertahan meski sudah 8 tahun diperangi para teroris (ISIS, Al Nusra, dan lain-lain) yang disuplai dana dan senjata oleh AS adalah karena dukungan 80% rakyatnya (terbukti dalam pemilu 2014). Apa mungkin seorang pembantai mendapat dukungan demikian besar dari rakyatnya?

Belajar dari kasus Suriah (dan Libya), kita melihat bahwa agama telah dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Di Libya dan Suriah, para “mujahidin” (Al Qaida Libya) mengaku sedang berjihad melawan rezim yang diktator (Qaddafi) atau rezim yang kafir (Assad). Padahal yang terjadi adalah metode devide et impera ala VOC.

Agama dijadikan sebagai landasan politik memang ideal karena memang ajaran Islam mengatur semua aspek kehidupan umat.  Tapi seringkali agama selalu dijadikan alat untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Perbedaan kedua hal ini sangat tipis, jadi berhati-hatilah dengan pemberitaan media, selalu bersikap kritis dan cross-check informasi. Jangan sampai kita justru menjadi pembela golongan yang menjadikan agama sebagai alat untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Belajarlah dari sejarah karena sejarah akan terus berulang bila kita tidak bisa mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Jangan lupakan sejarah.(LiputanIslam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*