Daulah

Memang, persoalan daulah sebenarnya disepakati sebagai salah satu persoalan penting dalam Islam baik dari sisi akidah terlebih dalam studi fiqh. Bahkan semua ahli ittifaq, suatu petaka besar bagi masyarakat, hidup dalam rimba kehidupan tanpa aturan dan pemimpin. Sebab itu, perbincangan daulah Islam, meskipun bukan hal yang baru, namun tak pernah layu dan beku perbincangannya sejak masa klasik hingga abad ke-21.

Namun, secara normative, diakui teks-teks wahyu tidak memberikan secara gamblang dan spesipik konsep daulah islamiyah (Negara Islam), bahkan suatu kesia-siaan mencarinya secara tersurat dan eksplisit dalam al-Quran dan sunnah. Namun bukan kosong dari ide tersebut, karena secara umum umat Islam meyakini akan kesempurnaan Islam dan kitab-Nya, hanya saja tinggal kemampuan kita untuk menggali kandungan al-Quran dalam makna ayat-ayatnya yang “tersirat” maupun yang “tersuruk” di dalamnya.

Sebagai misal, memang tidak ada kata daulah dalam al-Quran, namun banyak konsep lain yang menunjukkan pemerintahan atau negara yaitu hukumah, Imamah, Imarah, khilafah, mulkiyah dan wilayah, bahkan ada term lain seperti wirasah, al-dariyah, ardhiyah, dan lainnya yang secara implisit mengandung makna sebuah pengelolaan negara. Misalnya, Imam Khumaini menulis buku dengan judul Hukumah Islamiyah dan menggaungkan Wilayat al-Faqih. Begitu juga Muhammad Husein Heikal menulis buku dengan judul al-Hukumah al-Islamiyyah. Sedangkan Maududi menulis buku Khilafah wa al-Mulk, dan banyak lagi lainnya. Tapi, lagi-lagi konsepsi para pemikir yang mengadaptasi makna-makna normative tersebut memiliki perbedaan yang signifikan.

Dilain pihak, kritik juga sering diajukan dengan dasar analisis empiris-historis baik terhadap masa lalu maupun masa kini, maka akan terkesan pula kesulitan dan kemusykilan seputar konsepsi daulah Islam. Mengacu pada masa klasik, seperti dinyatakan Husein Haikal, model Pemerintahan Islam memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, model pemerintahan keempat khulafa al-rasyidin berbeda, begitu pula dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani-Bani lainnya. Jadi, rasanya memang tidak mudah untuk memilih satu sistem di antara semua sistem tersebut, kita perlu menelitinya. Pada hakekatnya, kata Haikal, sistem pemerintahan itu tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip, melainkan juga oleh lingkungan tersebut, dan oleh perkembangan pemikiran serta ilmu pengetahuan manusia. (Husein Haikal, Pemerintahan Islam, 1993, hal. 43)

Perhatikan realitas histroris berikut ini. Di masa awal kita mengenal sistem pemerintahan yang kemudian hari dikenal dengan pemerintahan Khulafa al-Rasyidin, tetapi hal ini hanya berlangsung sekitar 35 tahun. Setelah itu pemerintahan Islam sepenuhnya berubah menjadi sistem monarki absolut (kerajaan) yang mana kepemimpinan berlanjut secara turun temurun dan menjadi hak keluarga tanpa memperhatikan kualitas kepemimpinan. Apakah hal ini bisa dilegalisasi sebagai daulah Islam atau khilafah islamiyah? Tergantung sudut pandangnya masing-masing. Bahkan jika kita merujuk pada masa-masa awal sejarah Islam di zaman khulafa al-rasyidin dan sesaaat setelahnya saja, telah terjadi perbedaan dalam regenerasi kepemimpinan dari satu khalifah kepada khalifah lainnya.

Khalifah Abu Bakar misalnya, diangkat menjadi khalifah dengan sistem “musyawarah” yang terbatas dan tergesa-gesa dengan perdebatan yang berujung pada konflik kepentingan. Adapun Khalifah Umar diangkat dengan “wasiat” dan penunjukan sepihak dari khalifah sebelumnya (istikhlaf) tanpa musyawarah sama sekali. Berikutnya, khalifah ketiga, Usman bin Affan, diangkat melalui “pemilihan” dewan formatur yang tata tertibnya sudah diatur. Sedangkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terjadi di bawah tekanan massa, sesaat setelah pasca terbunuhnya Usman bin Affan yang mana umat berbondong-bondong membai’atnya, tanpa musyawarah, tanpa penunjukkan, dan tanpa dewan formatur yang memadai. Lebih ironisnya, pasca terbunuhnya khalifah ke empat, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dijadikan khalifah melalui sebuah manipulasi politik dan kekuatan senjata. Setelahnya, sistem berganti menjadi monarki absolut. Pertanyaannya, yang mana dari semua sistem itu yang islami ‘ala minhaj an-nubuwah? Biasanya kita lebih enak membenarkan semuanya daripada mengkritiknya, karena semua itu perilaku para sahabat Nabi saaw yang dinilai adil. Lebih-lebih lagi, mengkritiknya akan meruntuhkan sistem kekhilafahan Islam yang selalu dinostalgiakan sebagai sistem idaman.

Namun, bagi kelompok pengusung daulah islam ‘ala minhaj an-nubuwah, menafikan adanya pemerintahan Islam dengan menggunakan data-data di atas bukanlah tindakan yang adil, jika tidak dianggap penuh bias apologetik. Karena, untuk berkaca dari tarikh atau sirah Islam, maka yang pertama dan utama dijadikan rujukan adalah sirah nabawiyah.

Dari sirah nabawiyah, kita melihat secara nyata bahwa Nabi saaw telah mendirikan suatu komunitas politik dalam wilayah teritorial yang jelas yakni Madinah. Sebagai misal, perubahan nama dari Yatsrib menjadi Madinah bukanlah tindakan tanpa tujuan, melainkan tindakan yang sangat erat berkaitan dengan propaganda politik. Sebab, nama merupakan sebuah identitas penting untuk mengukuhkan keberadaannya, seperti sumpah pemuda 1928 yang pernah terjadi di Republik ini untuk mengukuhkan nama Indonesia.

Bahkan, jika kita menggunakan standar dunia modern saat ini, maka dapat dipastikan bahwa apa yang diciptakan Nabi di Madinah jelas-jelas merupakan sebuah Negara yang berdaulat. Sebab, menurut kajian Ilmu Politik dan Negara, secara esensial unsur negara ada tiga yaitu wilayah territorial, rakyat, dan pemerintah. Dan masa pemerintahan Nabi saaw di Madinah, di sana ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada wilayahnya, dan ada hukum yang mengaturnya, bahkan ada pengakuan dari negara-negara adikuasa saat itu (Persia dan Romawi). Jika yang didirikan Nabi ini bukan daulah Islam, maka daulah apakah namanya?

Namun, itu pada era kenabian dan kita tidak sedang bernostalgia ke masa lalu, melainkan sedang bicara masa kini dan masa depan. Dan lagi-lagi, seperti sudah dijelaskan di atas, jika di masa Khulafa al-Rasyidin yang empat dan kemudian diubah dan dilanjutkan oleh Raja-Raja Islam yang dikuasai oleh bani-bani, kita masih sulit mengidentifikasi hal itu sebagai khilafah Islam yang otentik dan baku, maka demikian pula, jika kita mengamati masa kini. Kita akan melihat bahwa diantara Negara-negara Islam yang ada sekarang, menurut analisis mantan Menteri Agama RI, Munawir sadzali, pemerintahannya tidaklah identik dengan pemerintahan Islam, tetapi lebih cenderung berbentuk monarki atau kerajaan dan republik.

Arab Saudi, Maroko, dan Yordania misalnya adalah Negara dengan pemerintahan monarki. Arab Saudi dengan sistem monarki murni, sedangkan Maroko dan Yordania adalah monarki berkonstitusi (constitutional monarchy). Adapun Mesir, jika dilihat dari undang-undangnya dapat disimpulkan sebagai Negara sosialis demokratis, dan hal ini juga terlihat pada Negara-negara Islam lain seperti al-Jazair, Irak, dan Suria. Sementara itu Turki dengan tegas menyatakan sebagai negara sekuler, sedangkan Pakistan dan Iran yang menyandang dengan resmi predikat “Islam”, tidak menjamin di dalam konstitusinya akan kepastian mengikuti ajaran al-Quran dan sunnah secara universal. Memang Iran, kata Munawir Sadzali, mungkin satu-satunya negara yang harus dikecualikan, karena ia menerapkan suatu sistem yang didasarkan atas konsepsi yang sama sekali baru dan unik yaitu Wilayat al-Faqih (Lihat Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, 1990, hal. 221-232).

Adapun Indonesia sendiri, Negara yang mayoritas Islam menganut sistem demokrasi Pancasila, yang tidak Negara Agama, juga bukan negara sekuler murni. Inilah realitas yang harus kita perjuangkan, bukan nostalgia yang sedang dipaksakan. Akhirnya, daulah islamiyah—apalagi versi daulah ISIS—saat ini, lagi-lagi masih sekedar wacana yang masih rawan diperdebatkan. (cr/liputanislam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL