Riyadh, LiputanIslam.com –  Di tengah maraknya spekulasi mengenai hubungan tertutup maupun terbuka para pejabat Arab Saudi dan Israel, sebuah media Barat menyebutkan adanya intervensi Raja Salman bin Abdulaziz dari Saudi untuk mengendalikan sikap putranya, Mohammad bin Salman (MbS) yang juga merupakan Putra Mahkota Saudi terkait dengan prakarsa Amerika Serikat (AS) “Deal of The Century” untuk menyelesaikan kemelut Palestina-Israel.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa menurut para diplomat maupun pengamat, jaminan pribadi dan khusus Salman kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas serta pernyataan terbukanya dalam beberapa bulan terakhir dalam membela pendirian lama Arab mengenai Palestina telah menggeser asumsi bahwa sikap Saudi di bawah kendali MbS mengalami perubahan.

Seorang diplomat senior Saudi di Riyadh mengatakan, “Di Arab Saudi raja inilah yang sekarang menjadi pengambil keputusan dalam hal ini (Palestina), bukan Putra Mahkota. AS keliru ketika beranggapan akan dapat menundukkan sebuah negara dengan cara menekan orang lain, sebab malasahnya sama sekali bukanlah tekan menekan. Tak ada satu pemimpin Arab yang dapat menyerahkan Al-Quds (Yerussalem) atau Palestina.”

Para pejabat Palestina pada Desember lalu mengabarkan bahwa MbS menekan Mahmoud Abbas agar menerima Deal of The Century. Namun, Reuters dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa para pejabat Saudi menepis anggapan adanya perselisihan antara Raja Salman dan MbS mengenai Palestina.

Menurut Dubes Palestina untuk Saudi, Basem Al-Agha, Raja Salman dalam pertemuannya dengan Mahmoud Abbas belum lama ini mengatakan kepada Abbas “Kami tidak akan membiarkan Anda. Kami menerima apa yang Anda terima, dan menolak apa yang Anda tolak.”

Menurut al-Agha, Raja Salman telah menamai konferensi Liga Arab tahun 2018 dengan “Pertemuan Al-Quds”, dan mengusulkan bantuan dana US$ 200 juta untuk Palestina.”

Reuters mengutip keterangan para diplomat Timteng bahwa mereka mempertimbangkan status Al-Quds timur sebagai ibu kota Palestina, bahwa para pengungsi Palestina berhak pulang ke kampung halamannya, dan bahwa Israel harus menghentikan proyek pembangunan permukiman Yahudi di wilayah sengketa. (mm/fn/ti)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*