Baghdad, LiputanIslam.com –   Pemerintah Irak mengapresiasi sikap Universitas al-Azhar terhadap referendum kemerdekaan Kurdistan Irak karena lembaga pendidikan dan otoritas keagamaan di Kairo, Mesir, itu telah menyerukan upaya memelihara persatuan Irak dan menolak ajakan pemecah belahan Negeri 1001 Malam ini.

Kantor bidang media Perdana Menteri Irak Haider Abadi dalam statemennya, Senin (2/10/2017), menyatakan, “Kami memperbarui pendirian tegas dan solid kami dengan menolak referendum inkonstitusional dan ilegal di wilayah Kurdistan, dan mengambil tindakan-tindakan konstitusional dan legal untuk menjaga persatuan negara dan kemaslahatan warga Arab, Kurdi, dan ras-ras lain.”

Kantor ini juga menghargai “sikap (al-Azhar) ini dan pihak-pihak internasional lainnya yang mendukung kesatuan Irak serta bangsa dan semua komponennya.”

Sebelumnya, al-Azhar telah menegaskan penolakannya terhadap “seruan pemecah belahan yang terjadi di berbagai kawasan utara Repulik Irak, dan ajakan yang terus bertambah untuk pemisahan kawasan ini dari Irak.”

Al-Azhar menambahkan bahwa pihaknya “sangat bersikukuh pada kesatuan Irak dan menekankan bahwa seruan disintegrasi dan apa yang telah dilakukan dalam referendum merupakan sesuatu yang mendapat penolakan internasional, terutama Arab.”

Al-Azhar mengingatkan bahwa seruan demikian “akan menjurus pada bertambahnya perpecahan umat Arab dan Islam sehingga dapat mewujudkan rencana-rencana imperalis untuk memecah belah negara-negara mereka berdasarkan sektarianisme dan rasisme.” (mm/rt)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL