Khartoum, LiputanIslam.com –   Militer Sudan mengaku telah meringkus sejumlah perwira senior terkait dengan kudeta awal bulan ini, ungkap kantor berita negara ini, SUNA.

Dewan militer, yang mengambil alih negara itu setelah menggulingkan pemimpin lama Omar al-Bashir pada April lalu, mengaku telah menangkap setidaknya 16 perwira militer yang aktif dan pensiunan atas upaya kudeta pada 11 Juli.

SUNA, Rabu (24/7/2019), melaporkan, “Militer telah mengungkap upaya kudeta yang melibatkan Jenderal Hashim Abdel Muttalib Ahmed, kepala kepala staf gabungan, dan beberapa perwira tinggi dari angkatan bersenjata dan Badan Intelijen dan Keamanan Nasional, bersama dengan para pemimpin Gerakan Islam dan Nasional, Partai Kongres .”

Menurut SUNA, mereka telah dipecat dan penyelidikan atas mereka sedang berlangsung agar mereka dapat diadili.

Pembicaraan antara militer dan gerakan pro-demokrasi Sudan telah sampai bagian akhir dan kritis dari kesepakatan pembagian kekuasaan untuk periode transisi negara.

Mengutip pernyataan pihak militer, SUNA menyebutkan bahwa upaya kudeta gagal itu bertujuan “mengandaskan revolusi rakyat yang gemilang, mengembalikan rezim Kongres Nasional kepada kekuasaan, dan mengganggu jalan sebelum ada solusi politik yang diharapkan, yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara sipil.”

Ahmed ditunjuk sebagai kepala staf hanya beberapa hari setelah Omar Bashir dicopot menyusul protes jalanan yang telah berlangsung berbulan-bulan terhadap pemerintahan Bashir yang sudah berusia tiga dekade.

Sejak April, Ahmed tampak setia kepada Jenderal Abdel-Fattah Burhan, kepala dewan militer yang berkuasa, dan baru minggu lalu mengunjungi Mesir bersama delegasi tingkat tinggi Sudan.

Para jenderal yang berkuasa di Sudan dan faksi-faksi pro-demokrasi belum menandatangani bagian kedua dan terakhir dari kesepakatan pembagian kekuasaan.

Pada pekan lalu mereka meneken deklarasi politik yang menguraikan kesepakatan, setelah menyetujui dewan kedaulatan bersama yang akan memerintah dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun manakala pemilu masih digalang.

Kedua belah pihak mengatakan dorongan diplomatik oleh Amerika Serikat dan sekutu Arabnya adalah kunci untuk mengakhiri perselisihan selama sekian minggu antara militer dan para pemrotes yang menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang saudara.

Bagian kedua, yang lebih kontroversial dari perjanjian pembagian kekuasaan, yang disebut “perjanjian konstitusional”, dimaksudkan untuk menentukan pembagian kekuasaan selama periode transisi. Tetapi bagian ini sekarang macet.

Para pemimpin gerakan pro-demokrasi, yang dikenal sebagai Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, telah mengadakan pertemuan di Ethiopia dengan para pemimpin Front Revolusioner, aliansi kelompok pemberontak Sudan yang juga bagian dari gerakan itu.

Front Revolusioner telah menolak kesepakatan pembagian kekuasaan, dengan alasan gagal memenuhi tuntutan mereka untuk perdamaian. (mm/aljazeera)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*