Arbil, LiputanIslam.com –   Pemimpin wilayah Kurdistan Irak Masoud Barzani menegaskan referendum disintegrasi wilayah ini tidak bisa ditunda kecuali jika Irak siap berdialog serius mengenai kemerdekaan Kurdistan dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan internasional.

Dalam statemen yang dirilis oleh kantor Barzani, Senin (18/9/2017), mengenai pertemuan Barzani dengan Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon yang meminta penundaan referendum dan dimulai dialog dengan Baghdadi di bawah pengawasan internasional, Barzani mengatakan, “Perundingan dengan Baghdad harus berkenaan dengan kemerdekaan wilayah ini dan memiliki batasan waktu tertentu dengan jaminan internasional.”

Dia menambahkan, “Wilayah Kurdistan telah mencoba menempuh semua jalan untuk mencapai kesepahaman dengan Baghdadi dan menghasilkan kesepakatan dan kemitraan yang hakiki, sehingga mencoba desentralisasi, otonomi, dan federal, namun semua bentuk ini gagal. Karena itu bangsa Kurdistan memandang bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya jalan untuk menjadi dua negara tetangga yang menghubungkan kami dengan hubungan yang terkuat.”

Dia juga menegaskan, “Semua alternatif yang diajukan tidak merespon tuntutan bangsa Kurdistan mengenai kemerdekaan, dan jika Irak mengumumkan dan dimulai perundingan kongkret mengenai kemerdekaan wilayah ini dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan internasional maka kami dapat kembali kepada  para pemimpin bangsa Kurdistan untuk mengambil keputusan.”

Rencana penyelenggaraan referendum telah menimbulkan ketegangan antara otoritas wilayah Kurdistan dan pemerintah federal Irak. Parlemen Irak mendesak supaya rencana itu dibatalkan karena melanggar konstitusi, namun parlemen wilayah Kurdistan menolak desakan ini.

Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki, Minggu (17/9/2017), bahkan menegaskan pihaknya tidak membiarkan negara “Israel kedua” berdiri di Negeri 1001 Malam ini. (mm/rayalyoum)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL