Oleh: Ammar Fauzi Heryadi, Ph.D.

Minggu lalu, 13 Agustus 2017, parlemen Iran telah mengalokasikan $ 520 juta (Sekitar Rp 6,9 Trilyun) untuk mengembangkan program rudalnya dalam merespon apa yang disebut ketua parlemen, Ali Larijani, sebagai “petualangan” Washington di kawasan. Alokasi yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan anggaran militer negara-negara kawasan itu juga paket RUU peningkatan sistem pertahanan Negeri Mullah. Dalam menutup pengumuman hasil pemungutan suara, Larijani mengatakan, “Orang Amerika harus mengerti bahwa ini tindakan pertama kami.”

UU ini dirancang sebagai keterdesakan Iran merespon dinamika mutakhir terkait nota kesepakatan Tehran dan negara-negara pemegang hak veto plus Jerman atau 5+1, di mana Iran selama perundingan, barangkali yang paling berlarut-lalut, akhirnya pada 2015 menyetujui pembatasan ketat program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran embargo AS. RUU tersebut mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan tambahan $ 260 juta untuk “pengembangan program rudal” dan jumlah yang sama untuk bidang operasi luar Garda Pengawal Revolusi. IRNA melaporkan, setelah Larijani mengumumkan hasil pemungutan suara, anggota parlemen meneriakkan, “Mati Amerika!”

Sebanyak 240 dari 244 anggota parlemen yang hadir sepakat meratifikasi rancangan tesebut. Angka signifikan suara ini sepenuhnya mengakomodasi pandangan semua fraksi dan kubu propemerintah, oposisi, dan independen. Tidak sepenuhnya keliru bila paket yang merupakan konsensus di kalangan elite negara ini disebut-sebut telah menciptakan atmosfer kondusif bagi pemerintah terpilih Hassan Rouhani dalam memulai periode kedua kepresidenannya. Konsensus ini sekaligus respon positif atas desakan pemimpin tertinggi revolusi, Ali Khamenei, untuk menjaga soliditas antarbadan tinggi negara yang, sudah menjadi rahasia umum, belakangan terlihat disharmonis.

Di luar prediksi, undang-undang sanksi embargo atas Iran yang pada akhir Juli lalu diratifikasi di Kongres dan ditandatangani presiden AS, Trump, justru malah mendorong percepatan  terbentuknya konsensus internal Iran. “RUU tersebut didukung oleh kementerian luar negeri dan pemerintah, dan merupakan bagian dari tindakan oleh komite pengawasan JCPOA untuk menghadapi undang-undang Kongres AS baru-baru ini,” kata Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Dia mengacu pada kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara 5+1 yang dikenal secara resmi dengan nama JCPOA.

Media mainstream internasional dunia dan kalangan pengamat ahli Timur Tengah sudah biasa mengidentikkan negara-negara 5+1 sebagai “kekuatan dunia” atau “masyarakat internasional” tampaknya dalam rangka menciptakan opini seolah mereka itu kuat dan berdiri paling depan sebagai representatif sikap semua negara. Pengatasnamaan dan retorika ini juga galib dipakai oleh sekutu-sekutu mereka bahkan dalam aksi agresi dan invasi, seperti AS dan Inggris menginvasi Irak pada 2000 dan Libya pada 2013. Belakangan, tepatnya dua tahun lalu, Saudi Arabia menginvasi Yaman juga dengan retorika yang sama.

Mengacu situasi nasional menyikapi pencapaian kesepakatan JCPOA, pemerintah Rouhani begitu euforis merayakannya sebagai prestasi paling bersejarah negara dan “fath al-futuh” tonggak kemenangan paling digjaya. Reaksi itu dapat dimaklumi mengingat tekanan besar yang dipikul tim negosiasi Iran sepanjang perundingan yang kerap disisipi ancaman perang. Dalam pidato perayaan, Rouhani meyakinkan rakyatnya bahwa pemerintahannya telah berhasil membuyarkan bayang-bayang perang. Namun, tak lama berselang, pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, menepis kemungkinan serangan itu. Dalam asumsinya, kalaupun ada bayang-bayang itu, rakyat itulah yang membuyarkan. Di sini sulit kiranya membuyarkan bayang-bayang perbedaan sikap dua petinggi negara ini.

Betapa pun, Rouhani sebegitu yakin pada prestasi tim negosiasi pemerintahannya hingga lebih dahulu menunaikan komitmen-komitmen kesepakatan; netralisasi mesin-mesin sentrifugal nuklir hingga pengecoran air deras, melampaui skema yang diamanatkan pemimpin tertinggi revolusi: satu bayar satu. Dalam dinamikanya, publik masih menanti-nanti dengan cemas efek domino kemenangan itu meruntuhkan dinding-dinding embargo, utamanya di sektor ekonomi dan perbankan, hingga memicu frustasi berbagai kalangan yang kelak dipersiapkan sebagai gelombang kritik lawan Rouhani dalam pilpres Mei lalu.

Dalam situasi itu, Garda Revolusi Sepah Pasdaran menggelar manuver militer dan uji rudal. Tak ayal, ketua Mejelis Pertimbangan Kepentingan Negara, Mendiang Rafanjani, mereaksi negatif terhadap langkah Sepah ini, meskipun sistem rudal tidak termasuk dalam JCPOA. Tensi ini berlanjut sampai munculnya respon Ali Khamenei, sebagai panglima tertinggi, yang menegaskan bahwa sistem pengembangan rudal adalah keniscayaan pertahanan bangsa.

Reaksi Rafsanjani merupakan kekuatirannya atas dampak manuver itu yang berpotensi merusak JCPOA. Dan seperti sudah diperkirakan, AS sangat antusias membidik dinamika di Iran itu dengan menuduh Tehran telah merusak ruh JCPOA. Ancaman militer kembali mencuat bahkan di sepanjang meja diplomasi Iran dan 5+1. Trump kerap mengulang kata-kata yang sudah jadi lelucon saling gertak anak-anak sekolah ibukota, Hameh guzineha ruye mizast, alih bahasa verbatim Persia dari tradisi Bush dan Obama dalam beretorika terhadap negara-negara yang dinilai mereka bandel, “All options are on the table.”

Searah dengan ancaman ini, kekecewaan Rouhani terhadap Sepah hingga keregangannya terekspos di media-media nasional. Puncaknya terjadi sebagai titik balik. Pasca pilpres dan menjelang pelantikan presiden, Rouhani menerima kunjungan jajaran jenderal Sepah dan mencernihkan sikap bersama. “Tidak ada negara tanpa kekuatan militer. Pengembangan sistem rudal negara akan terus berjalan”, demikian tegas presiden terpilih.

Hari ini, konsensus itu tampak kian menguat di tubuh eksekutif hingga melintas ke legislatif. Kekuatiran dan semangat AS meratifikasi undang-undang embargo akhir Juli lalu lebih merupakan kontribusi Washington mempercepat kebulatan konsensus itu berkembang antarfraksi di parlemen Iran. Kongres dan Trump, suka atau tidak, sudah diam-diam bekerjasama dengan Tehran untuk masing-masing berkontribusi membuyarkan bayang-bayang berbedaan sikap presiden dan Pemimpin Tertinggi Revolusi. Peta politik nasional Iran, oleh karena itu, tidak begitu sukar dimengerti bila siap menerima kenyataan peran pemimpin tertinggi revolusi RII. Ketidaksiapan itulah yang sejak dekade 90-an diakui mantan Dewan Kemanan Nasional (NSC) Amerika, Garry Sick, “Otoritas ulama satu faktor yang tidak terbaca dalam bank data AS.” Maka, pembuyaran itu, pada ujungnya, lebih karena kekuatan bayang-bayang otoritas tertinggi Revolusi atau yang lazim dikenal resmi dengan nama Wali Faqih.

Slogan rakyat “Mati Amerika!” di parlemen kemarin sepertinya akan menjadi pasokan moril bagi tim perunding Rouhani yang tampaknya mulai percaya bahwa kekuatan militer, suka atau tidak, dipertimbangkan lawan runding untuk mengukur posisi tawar menghadapi Iran; suatu realitas yang sudah menjadi pengalaman diplomasi dan politik luar negeri RII sejak Perang Teluk 1 di bawah Menlu Velayati. Trump boleh jadi beruntung tidak seburuk dipermalukan dari pendahulunya, Obama, oleh pendahulu Rouhani, Ahmadinejad, dalam merespon ancaman serangan “kekuatan adidaya dunia”. Dalam jumpa press, dia berseloroh santai, “Kawasan ini tidak cukup kapasitas mengakomodasi perang. Dalam kondisi kami sekarang sudah siap dan kuat, mereka masih saja mengulang-ulang ancaman.” Ini bukan retorika baru. Jauh sebelumnya, pejabat publik sudah diyakinkan bahwa “Gertak sambal sudah bukan masanya lagi”, mengingatkan ajaran Bapak Revolusi, Imam Khomeini, “Takut pada musuh adalah awal kesengsaraan.”

Namun, realitas setidaknya di dalam negeri juga mengafirmasi sepenuhnya dampak buruk yang membebani kehidupan ekonomi rakyat Iran selama pemberlakuan embargo AS. Undang-undang embargo terbaru Kongres diharapkan pemerintah AS dapat semakin memperkuat posisi tawar Trump dengan pemerintahan baru Rouhani. Sebaliknya, tekanan ini yang malah, sekali lagi, membentuk soliditas di tingkat elite negara.

Jika pada periode pertama, Rouhani begitu getol dan ngotot berunding seputar JCPOA sebagai gerbang “memasuki era baru Iran”, kini tim ekomoni mulai serius melaksanakan paket Ekonomi Resistensi (Iqtishad Muqawemati) yang, sejak embargo diberlakukan, dirumuskan Pemimpin Tertinggi melalui Majelis Pertimbangan Kepentingan Negara dan disahkan oleh parlemen. Ini sebuah pengalaman baru sebagai resiko dari negara yang mengklaim hendak berdiri di atas kaki sendiri.

Seperti dianalisis peneliti senior Council on Foreign Relation, Ray Takeyh, paket ekonomi Pemimpin Tertinggi itu masih efektif mengelola pasar domestik dan produk dalam negeri daripada euforia Rouhani dan tim kabinetnya menimang JCPOA. Paket ini, kendati rumusannya berasal dari atas, akan tetapi tak pelak menciptakan optimisme pada rakyat di bawah. Kiranya pengamatan Sick akan sempurna dengan membubuhkan bahwa rakyat adalah basis utama. Bank data di sana semakin kacau memetakan jangkauan dan lini-lini kekuatan Negeri Mullah itu bila hubungan dua faktor dasar ini saja luput dari puzzel. Karena itu, tampaknya agenda mutakhir Trump mengubah sistem politik Republik Islam Iran masih jauh panggang dari api.

Petualangan Washington vis-a-vis Tehran tampaknya masih beranjut. Seperti kata Larijani, ini baru tindakan pertama dari babak baru. Dengan peta geopolitik Timur Tengah pasca Arab Spring, AS masih belum kuat mengisolir Iran dan pengaruhnya di kawasan. Kendati peluang investasi masih terbuka, keterbatasan Iran dalam transaksi perbankan dan perdagangan tak dapat disangkal berdampak buruk. Namun, kehadiran pejabat politik luar negeri Uni Eropa, Mugherini, dan delegasi HAMAS, termasuk Menko Republik Indonesia, di sesi pelantikan Presiden Rouhani awal pekan lalu menakar arus tekanan AS itu masih seharga wibawa politik Iran dalam skala internasional dan kawasan itu sendiri.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL