NewYork,LiputanIslam.com-Wakil Kuwait di PBB menyatakan, pembangunan pemukiman Yahudi di Tanah Pendudukan adalah tindakan ilegal. Hal ini disampaikan Mansour al-Utaibi dalam sidang Dewan Keamanan, Selasa (18/12).

Al-Utaibi menyesalkan sekjen PBB yang tidak memberikan laporan rutin terkait pelaksanaan resolusi 2334. Sekjen PBB disebutnya hanya menyampaikan laporan tertulis sekali dalam setahun saja.

“Kami meminta agar Israel memberikan laporan lengkap tiap bulan terkait pelaksanaan resolusi ini,”kata al-Utaibi.

“Pembangunan pemukiman Yahudi tak memiliki legalitas hukum dan melanggar resolusi Dewan Keamanan,”lanjutnya.

Kuwait terpilih untuk menggantikan Mesir sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada Januari 2018. Kuwait berupaya menunjukkan pembelaan terhadap Palestina dengan memanfaatkan posisi ini.

Resolusi 2334 disahkan pada 23 Desember 2016 lalu. Resolusi ini menuntut diakhirinya pembangunan pemukiman Yahudi di Tanah Pendudukan, termasuk di al-Quds Timur.

Resolusi ini disetujui oleh 14 anggota DK PBB, termasuk 4 anggota tetapnya (China, Prancis, Inggris, dan Rusia). Hanya wakil Barrack Obama (presiden AS saat itu) yang, untuk pertama kalinya, bersikap abstain.

Kendati berdasarkan resolusi ini, pembangunan pemukiman Yahudi dianggap “ilegal,” namun Israel bukan hanya tidak menghentikannya, tapi justru meningkatkan intensitasnya usai Trump menjadi presiden AS dan dukungan penuh Washington terhadap Tel Aviv. (af/alalam/irna)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*