Baghdad,LiputanIslam.com-Perdana menteri Irak menyatakan, Baghdad menolak tawaran hasil minyak Kurdistan, sebab kawasan itu meminta jatah 17 persen dari anggaran tahun 2018. Haider Abadi menegaskan, anggaran negara dibagikan berdasarkan asas keadilan untuk semua provinsi Irak.

Menurut Abadi, dia bisa menuntut balik Kurdistan atas bagian anggaran yang diterima Kurdistan melebihi jatahnya. Pemerintah lokal Kurdistan juga bisa dituntut terkait devisa minyak Kirkuk yang dipegang Arbil dalam tiga tahun terakhir.

Jatah anggaran 2018 dibagi-bagi sesuai asas keadilan, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan provinsi terkait, jelas Abadi.

Dia mengatakan,”Oleh karena itu, jatah Kurdistan dikurangi dari 17 persen menjadi 12,67 persen. Hal ini dilakukan bukan dengan motif untuk ‘menghukum’ pihak tertentu.

Jatah sebesar 17 persen yang diminta Arbil, kata Abadi, tidak sesuai konstitusi Irak. Menurutnya, salah satu barometer jatah anggaran adalah jumlah penduduk, sementara para pejabat lokal Kurdistan tidak memiliki data akurat terkait jumlah penduduknya. Di lain pihak, Baghdad memiliki data tersebut berdasarkan sensus terdahulu.

Sebelum ini, Nichrawan Barzani, perdana menteri Kurdistan, menyatakan bahwa Arbil siap memberikan minyaknya ke Baghdad. Syaratnya Baghdad harus memberi 17 persen dari anggaran umum 2018 Irak. (af/alalam)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL