Sumber: nu.or.id

Jakarta, LiputanIslam.com– Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Masdar F Masudi ikut menanggapi rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk menerbitkan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Kiai Masdar mengharapkan rencana ini menjadi diskusi publik secara luas.

“Awalnya gagasan ini kan juga dari warga NU. Biarkan wacana ini berkembang di masyarakat,” ujar Kiai Masdar Masudi di Jakarta, seperti dilansir NU Online, pada Senin (12/2).

Kiai Masdar menerangkan soal kadar zakat 2 ½ persen. Menurutnya, kadar zakat 2 ½ persen itu al-haddul adna (batas terendah penarikan zakat). Negara bahkan boleh manarik pungutan zakat lebih dari itu. Tetapi tidak boleh lebih dari satu per tiga. “Atsulus katsir. Batasannya maksimal penarikan untuk pendapatan negara itu 1/3. Sepertiga sudah banyak,” ungkapnya.

Namun negara juga tidak boleh menarik pendapatan terlalu tinggi dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kekuatan negara tidak absolut dengan tingginya pendapatan tersebut. “Itu pun harus dibagi dengan kekuatan masyarakat. Jangan negara powerfull nanti muncul diktatorship. Shadaqah nafilah itulah yang dikelola oleh masyarakat agar negara tidak terlalu kuat. Dengan begitu ormas-ormas dapat berkembang,” jelasnya.

Kiai Masdar mengatakan bahwa angka 2 ½ persen zakat di zaman nabi memang jelas. Hal ini dimaksudkan agar negara tidak menangani semua hal. Dengan anggaran yang sedikit itu, negara dapat menjalankan program yang betul-betul tidak bisa ditangani masyarakat seperti aparat kepolisian, peradilan, gaji pegawai, dan lain sebagainya.

Sementara Pajak itu ditarik dari orang kaya, dan diserahkan kepada salah satunya orang miskin. Jadi keadilan itu prinsip dasar bernegara. Islam menawarkan konsep ini melalui rukun Islam ketiga, zakat. “Siapa yang berhak menariknya? Pemerintah. Khudz min amwalihim,” ucapnya. (Ar/NU Online).

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL