Sumber: beritasatu.com

Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Setara Institute Hendardi mendukung rencana pemerintah untuk membekukan organisasi transnasional Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Hendardi, rencana tersebut merupakan langkah yang tepat dan legal, sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel. Hal itu ia sampaikan di Jakarta, pada Selasa (2/5).

Pernyataan Hendardi tersebut merupakan respons terhadap apa yang disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian, yang menyatakan bahwa kehadiran HTI  berpotensi memicu konflik horizontal di Indonesia. “Sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri alasan pembubaran yakni mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal sebagaimana direpresentasikan dengan penolakan kuat Banser NU,” ujarnya.

Pembubaran HTI juga sudah sesuai dengan Undang-undang dan hukum di Indonesia. HTI membawa ideologi khilafah yang bertentangan dengan dasar Negara Pancasila. “Mengancam ideologi Pancasila, karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.

Hendardi menjelaskan, dari berbagai studi dan praktik di beberapa negara, ideologi khilafah yang disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri yaitu gemar mengkafirkan pihak yang berbeda telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat. Bahkan di beberapa negara, organisasi Hizbut Tahrir telah dilarang, seperti di Yordania dan Irak.

Menurutnya, secara fisik, HTI tidak melakukan kekerasan. Tetapi gerakan pemikirannya yang secara masif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia, khususnya melalui kampus-kampus dan majelis-majelis keagamaan, dan telah dianggap mengancam kebhinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia.

“Gagasan pembubaran HTI merupakan eksperimentasi penerapan prinsip margin of appreciation dalam disiplin hak asasi manusia. Kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat seperti HTI dijamin oleh Konstitusi RI. Akan tetapi, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka HTI sahih untuk dibatasi perkembangannya,” jelasnya. (Ar/Media Indonesia/Berita Satu/Tempo).

 

 

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL