Sumber: muhammadiyah.or.id

Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simajuntak menilai pemberantasan korupsi pada 2017 ini masih belum sesuai dengan harapan. Ia meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar maksimal dalam pemberantasan kejahatan korupsi di tanah air.

Hal itu diungkapkan Dahnil pada acara Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi bertajuk “Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi” bertempat di aula gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/12).

Menurutnya, pemerintahan Jokowi dirasa belum sepenuhnya berpihak pada gerakan anti korupsi. Padahal Dahnil berpendapat bahwa kunci utama pemberantasan korupsi yang paling ampuh adalah adanya peran presiden. “Hari ini presiden kehilangan komitmennya,” ucapnya.

Tidak jelasnya kasus Novel sampai saat ini, lanjut dia, adalah bukti komitmen presiden yang dinilai lemah. “Sebab hampir selalu kasus KPK yang berhubungan dengan polisi, KPK tidak punya nyali,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dahnil juga menyayangkan ketidakseriusan penyelesaian kasus Novel, termasuk  adanya perusakan alat bukti. Sebab menurutnya jika kasus ini diproses dengan serius maka akan nampak jelas siapa-siapa dari para oknum petinggi negara yang terlibat kejahatan terhadap negara. (Ar/Muhammadiyah).

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*