Sumber: metro.sindonews.com

Jakarta, LiputanIslam.com– Pada perayaan May Day atau peringatan Hari Buruh Nasional, Dewan Pimpinan Pusat Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP Sarbumusi) menuntut agar pemerintah serius untuk mengatasi persoalan buruh. Salah satunya, mereka meminta Presiden dan DPR RI untuk segera melakukan sentralisasi peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dari pusat sampai daerah. Hal itu disampaikan Sekjen DPP Sarbumusi Eko Darwanto, di Jakarta, pada Minggu (30/4).

Eko mengungkapkan, banyak persoalan ketenagakerjaan yang masih menjadi permasalahan di daerah. Bahkan, terkadang terjadi aturan yang tumpang tindih, serta menyulitkan advokasi jika terjadi permasalahan. “Seharusnya urusan ketenagakerjaan menjadi bagian yang didesentralisasi menjadi urusan pemerintahan absolut dari pusat sampai daerah dengan merevisi nomenklatur kementerian tenaga kerja menjadi urusan pemerintahan absolut,” ujarnya.

Menurut Eko, persoalan buruh tidak berhenti pada masalah desentralisasi kewenangan kementerian ketenagakerjaan. Tetapi juga, persoalan keinginan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Hal itu lanjutnya, akan mendapat penolakan karena pemerintah ingin memperkecil jumlah Serikat Buruh.

“Alasan treashould yang didengung-dengungkan oleh Kemenaker sebenarnya selama ini sudah dilaksanakan oleh Kemenaker. Hanya persoalannya Kemenaker sendiri tidak menghormati hasil verifikasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB) yang dilakukannya sendiri, selalu semuanya dilibatkan baik SP/SB yang punya anggota ataupun tidak, lalu untuk apa hasil verifikasi kalo begitu,” ungkapnya.

Eko juga menjelaskan, bahwa kondisi buruh saat ini belum beranjak dari berbagai kasus yang belum terselesaikan. Kaum buruh masih dianggap sebagai bagian dari proses produksi yang bisa diberhentikan kapan saja. Banyak buruh belum mendapatkan hak-haknya.”Para pengusaha harus mempunyai kesepakatan kerjasama yang baik,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Sarbumusi mengajukan enam tuntutan, yaitu, menolak revisi UU nomor 13 tahun 2003 di tahun politik, menolak revisi UU nomor 21 tahun 2000, menolak dan melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap para aktifis buruh dan pekerja, menolak politik upah murah, tegakkan hukum dengan tegas terhadap semua kasus-kasus ketenagakerjaan, serta menolak tenaga kerja asing (TKA) tanpa keahlian. (Ar/Republika/Tempo/Jurnas/NU Online).

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL