Sumber: nu.or.id

Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU), Rumadi Ahmad menyambut baik atas disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Sidang Paripurna di Jakarta, Jumat (25/5).

“Saya menyambut baik disahkannya UU Terorisme meskipun pembahasannya berlarut-larut. Kalau ada kelompok masyarakat yang tidak puas dengan UU ini bisa diuji di MK,” ucapnya.

Menurut Rumadi, adanya serangkaian aksi teror yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia –Mako Brimob Depok, Surabaya,Sidoarjo, Riau, dan Tangerang- akhir-akhir ini menjadi ‘pemicu’ (trigger) disahkannya UU ini. “Kalau tidak ada kasus Mako Brimob dan bom Surabaya mungkin UU ini belum disahkan,” ujarnya.

Revisi UU Terorisme sudah mulai dibahas pada 2016 silam. Namun karena perbedaan definisi, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak kunjung mengesahkannya, dan baru disahkan setelah ada kesepakatan keduanya soal definisi terorisme. Dengan adanya UU antiterorisme ini diharapkan dapat mengatasi persoalan terorisme dengan baik dan tidak lagi ada alasan soal lemahnya regulasi.

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan,” kata Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii di Komplek Parlemen Jakarta pada Jumat (25//5). (ar/NU Online).

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*