Penerimaan-CPNS-2014-Kementerian-Kominfo-Komunikasi-dan-InformatikaJakarta, LiputanIslam.com — Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, disamping memberikan banyak manfaat dan kemudahan, juga banyak menimbulkan dampak negatif. Yang menjadi isu hangat belakangan ini adalah diblokirnya berbagai situs radikal yang kerap melakukan hate speech, propaganda, maupun ajakan untuk mendukung terorisme.

Mengantisipasi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menetapkan kebijakan untuk meningkatkan tata kelola (governance) dengan membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN).

“Forum PSIBN melibatkan beragam pemangku kepentingan (multi-stakeholders) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat, antara lain instansi-instansi terkait, para tokoh agama, budaya, pendidik, sosiolog dan para ahli di bidangnya, serta dari komunitas dan organisasi masyarakat,” dalam keterangan pers yang dipublikasikan melalui website resmi Kemkominfo, 3 April 2015.

Hal ini juga sebagai cara menyikapi masukan dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi terkait dengan penanganan situs-situs internet bermuatan negatif untuk lebih transparan dan fair.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pembentukan Forum PSIBN dimaksudkan untuk memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif kepada pemerintah, dan memberikan penilaian (analisis yang tepat) disertai verifikasi atas pengaduan dari masyarakat. Selain itu, Forum PSIBN juga akan memberikan rekomendasi untuk menentukan suatu situs internet dapat ditutup (blokir), tidak (tidak diblokir), atau normalisasi dari penutupan.

Forum ini terdapat empat panel penilai. Panel-panel yang terkait dengan muatan negatif yaitu Pertama, Panel pornografi, kekerasan terhadap anak, dan keamanan internet, Kedua, Panel terorisme, SARA, dan kebencian. Ketiga, Panel investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat & makanan, dan narkoba. Keempat adalah Panel yang khusus memberikan dukungan terhadap masyarakat, industri, dan ekonomi kreatif yaitu Panel perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Masing-masing Panel beranggotakan para tokoh terkait yang mumpuni (prominent persons) dan para pakar dengan keahlian di bidangnya. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL