sumber: jpnn

LiputanIslam.com –Perhelatan puncak pemilu serentak sudah usai. Surat suara sedang dihitung, dan dalam situasi normal, mestinya rakyat Indonesia tinggal menunggu hasil perhitungan suara manual (real count – RQ) yang dilakukan oleh KPU.

Dalam situasi normal, situasi sosial politik nasional mestinya lebih dingin. Akan tetapi, faktanya, situasi perpolitikan kita masih terus memanas. Kedua kubu pasangan calon sama-sama mengklaim kemenangan. Satu kubu mendasarkan kemenangannya itu kepada hasil hitung cepat (quick count – QC) semua lembaga survey. Sedangkan bagi kubu yang lain, yang menjadi dasar klaimnya itu adalah apa yang mereka katakan sebagai real count (RQ) internal.

Banyak pihak yang menilai bahwa berbagai gestur politik kubu terakhir ini terkesan absurd. RQ internal tak pernah dikenal dalam literatur politik negara demokrasi. RQ adalah domain lembaga penyelenggara pemilu. Mengambil alih apa yang menjadi domain KPU adalah ekspresi dari upaya delegitimasi terhadap KPU. Ditambah dengan berbagai isu hoax yang menyerang KPU serta ancaman untuk melakukan poeple power, makin jelaslah upaya delegitimasi itu. Padahal, kubu tersebut betul-betul terlibat sejak awal dalam proses pembentukan lembaga KPU hingga hari H pemungutan suara, di antaranya dengan menghadirkan saksi-saksi.

Di sisi lain, proses RQ itu harus melalui berbagai tahap yang ketat dan membutuhkan waktu lama. Karena itu, hasil akhirnya, berdasarkan kepada jadwal penghitungan suara yang disepakati semua pihak, baru bisa diketahui beberapa hari yang akan datang. Jika kubu tersebut mengklaim sudah bisa mendapatkan hasil RQ hanya dalam hitungan jam setelah penyelenggaraan pemungutan suara (meskipun dikatakan baru 62 %) itu adalah klaim yang betul-betul tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Muncul kesan yang sangat kuat bahwa berbagai gestur politik kubu kedua ini hanya menunjukkan satu hal: ketidaksiapan untuk kalah. Jargon siap menang dan siap kalah hanya menjadi lip service, sesuatu yang disampaikan oleh setiap kontestan, akan tetapi tidak pernah diimani secara tulus.

Yang menjadi keprihatinan kita adalah fakta bahwa kelompok pergerakan Islam yang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup malang melintang mewarnai perpolitikan nasional, sepenuhnya berada di kubu kedua itu. Saat melakukan deklarasi kemenangan untuk pertama kalinya, yang berada di panggung mengelilingi sang capres adalah para ulama dan aktivis dari kelompok-kelompok Islam.

Keberadaan kelompok-kelompok pergerakan Islam di balik “perlawanan” kubu kedua ini adalah perjudian politik dengan resiko yang sangat besar bagi nasib pergerakan Islam di Indonesia. Langkah politik seperti ini berpotensi menciptakan kesan bahwa Islam itu bertentangan dan berlawanan dengan kehendak rakyat, legitimasi hukum, dan akal sehat. Padahal, sejatinya, Islam tidaklah demikian. Apa yang dilakukan oleh sejumlah aktivis dan ulama itu sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam yang sejati.

Meskipun, sebenarnya, kalau mau ditelaah lebih jauh, orang-orang tersebut sejak awal memang sangat sering melakukan hal-hal yang mencederai ajaran Islam. Bukankah mereka pula yang bertanggungjawab dalam menggerakaan emosi massa ummat Islam untuk kemudian ramai-ramai terlibat dalam krisis Suriah? Bukankah lembaga-lembaga mereka pula yang terbukti memberikan bantuan kepada para teroris di Suriah?

Untungnya, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, tidak ikut serta dalam perjudian politik terbesar ini. Dengan demikian, kita masih optimis bahwa situasi politik Indonesia masih akan tetap kondusif. Kita masih optimis bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cemerlang. Dan ummat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini memiliki peran serta sangat signifikan dalam pembangunan peradabannya. (os/editorial/liputanislam)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*