Liputanislam.com– Meskipun kesannya terlambat, kita tetap harus mengapresiasi pemerintah yang berencana membuat regulasi konten ceramah di rumah ibadah.  Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menyampaikan rencana tersebut dalam acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jakarta.  Secara tegas, Luqman mengakui bahwa aturan ini dibuat karena adanya sejumlah orang atau kelompok yang menggunakan rumah ibadah untuk alat politik.

Akhir-akhir ini, agama (khususnya Islam yang dianut mayoritas anak bangsa ini) sedang berada dalam titik ujian sangat berat.  Fungsi agama sebagai petunjuk ke arah kebaikan bisa jadi malah berubah dan berkebalikan menjadi alat penyesatan, pengaburan, dan perpecahan. Dan ketika agama dijadikan sebagai alat untuk mencapai  tujuan politik tingkat rendah (mengejar jabatan dan konsesi ekonomi), agama pun dicibir sebagai sesuatu yang kotor dan hina.

Biang kerok semua itu sebenarnya adalah meluasnya cara pandang Wahabi terhadap ajaran agama Islam. Kelompok yang secara genealogis terhubung secara kuat dengan faham Khawarij ini memang terkenal dengan cara pandang yang simplistis, tekstualis, dan tanpa kompromi. Dengan slogan “kembali kepada Quran dan Sunnah”, mereka mendorong setiap orang (tanpa peduli bahwa dia punya kapasitas keagamaan atau tidak) untuk merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadits dalam mengambil kesimpulan agama. Maka, bermunculanlah ustadz-ustadz dadakan, dan merebaklah faham terorisme (atas nama jihad), pengkafiran, tidak menyalatkan jenazah orang yang berbeda pilihan politik, dan faham-faham meresahkan lainnya.

Bagi mereka, ketaatan kepada ulama yang punya otoritas dianggap kejumudan dan taklid buta. Metodologi diabaikan dengan semena-mena. Lembaga-lembaga terhormat semacam Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Mas’ail NU menjadi kehilangan urgensinya.

Secara umum, alih-alih mengangkat harkat martabat Islam, cara pandang dan perilaku beragama kaum Wahabi adalah bentuk pelecehan terhadap agama ini. Di tangan mereka, Islam menjadi kehilangan muruwwah-nya.  Bagaimana tidak? Untuk disiplin ilmu lain, orang awam diwajibkan untuk mengikuti pendapat orang-orang yang punya kapasitas di bidangnya. Misalnya, orang yang awam di bidang kedokteran, pastilah diharuskan merujuk kepada pendapat dokter terkait dengan penggunaan obat-obatan tertentu. Akan tetapi, untuk Islam, semua boleh berpendapat dan langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidakkan ini sebuah kebodohan?

Jadi, penertiban dan pengaturan ceramah keagamaan, berikut dengan penertiban para penceramahnya (misalnya dengan menetapkan kualifikasi penceramah/ustadz) adalah sebuah kemestian; bahkan seharusnya sudah dilakukan sejak lama sebelum jilatan faham Wahhabi ini merajalela seperti sekarang ini. Ini bukan soal pemberangusan pendapat, melainkan soal pencegahan keburukan yang semakin merajalela.

Menyebut penertiban sebagai bentuk pemberangusan kebebasan berpendapat juga adalah kebodohan tersendiri. Ketika dunia kedokteran, misalnya, menetapkan aturan bahwa yang berhak menuliskan resep adalah dokter, akal sehat kita menyatakan bahwa ini adalah penertiban yang beradab. Kalau ada yang protes dengan penertiban ini, dan menyebut penertiban sebagai tindakan pemberangusan pendapat, pastilah ada yang salah dari otaknya.

Penertiban adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah masyarakat yang beradab. Membiarkan keliaran dalam beragama berarti mendorong bangsa ini ke jurang kehancuran. (editorial/liputanislam.com/ot)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL