jendral prayuthBangkok, LiputanIslam.com — Regim militer Thailand berencana untuk mencabut UU darurat militer dan hanya membutuhkan ijin dari Raja Bhumipol. Demikian pernyataan Perdana Menteri Jendral Prayut Chan-o-cha.

“Saya telah mengajukan ijin kepada Raja untuk mencabut undang-undang itu. Raja harus memberikan persetujuan sebelum undang-undang itu dicabut,” kata Jendral Prayut Chan-o-cha kepada wartawan, Selasa (31/3), sebagaimana dilansir Press TV.

Jendral Chan-o-cha adalah pemimpin militer yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil tahun lalu, menyusul terjadinya konflik politik berkepanjangan antara pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dengan kubu oposisi.

Ia diangkat sebagai perdana menteri transisi oleh parlemen yang dibentuk junta militer yang didominasi perwira militer. Namun ia juga didukung oleh Raja Bhumipol yang masih sangat berpengaruh di negaranya.

Seiring berjalannya waktu, regim militer mendapat tekanan keras dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mencabut hukum darurat yang diterapkan pada kudeta tahun lalu.

“Negara-negara asing memantau keras penggunaan undang-undang darurat militer ini,” kata juru bicara pemerintah Sunsern Kaewkumnerd.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan bahwa pengadilan militer tetap akan difungsikan untuk mengadili kasus-kasus ancaman keamanan nasional, namun keputusannya masih bisa dibandingkan ke tingkat lebih tinggi. Sebelumnya perkara banding di pengadilan militer tidak dimungkinkan.

Sementara itu para aktifis menyuarakan keprihatinannya bahwa UU keamanan yang baru bisa saja lebih keras dibandingkan dengan UU darurat militer.(ca)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL