Sumber: Tribunnews

Jakarta, LiputanIslam.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Wayan Sudirta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam mengusut beberapa kasus tindak pidana korupsi, salah satunya dalam dugaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

“Dalam kasus KTP Elektronik, ada puluhan nama yang disebut dalam dakwaan menerima uang. Kenapa tidak jadi terdakwa, kan tebang pilih,” kata Wayan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11).

Ia menambahkan, KPK sebagai institusi penegak hukum telah menjadi harapan besar masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sehingga tindakannya tidak boleh tebang pilih.

Wayan menyoroti belum dikenakannya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap salah satu tersangka dalam kasus tersebut yaitu Setya Novanto.

“Contoh kasus Setya Novanto, uangnya mengalir ke berbagai negara, namun cukup sampai Setya Novanto saja dulu. Saya tidak bicara yang lain, kenapa tidak menggunakan TPPU,” katanya lagi.

Baca juga: KPK Himbau Stafsus Pres dan Wapres Tidak Terima Suap Gratifikasi

Wayan mengingatkan bahwa tujuan KPK adalah menyelamatkan kekayaan negara, visi apa yang dimiliki KPK untuk “recovery asset”. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan selama tahun 2016-2018, ada 313 kasus korupsi yang ditangani KPK, namun hanya 15 kasus yang menggunakan dakwaan TPPU.

“Padahal TPPU menjadi jalan kita menyelamatkan aset negara. Karena itu kalau TPPU tidak bisa dikedepankan, maka selama itu pula kita tidak mendapatkan akses mengembalikan aset negara,” ujarnya.

Selain Wayan, Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, mempertanyakan beberapa kasus yang “mandek” di KPK, salah satunya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II Tbk yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II Tbk, Richard Joost (RJ) Lino.

Menurut dia, jangan sekali-kali KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka apabila buktinya belum lengkap. KPK tidak boleh menerbitkan SP3 agar institusi tersebut tidak main-main menetapkan seorang menjadi tersangka. Ketika seorang menjadi tersangka, tidak boleh lebih dari setahun, kasusnya harus dibawa ke pengadilan. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*