bbm naikJakarta, LiputanIslam.com–Pemerintah telah meluncurkan dua kebijakan baru terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pertama, pemerintah menghapus subsidi untuk BBM RON 88 atau Premium, dan kedua adalah subsidi tetap (fixed subsidy) Rp 1.000/liter untuk Solar. Harga kedua BBM itu akan bergantung kepada harga pasar minyak dunia.

Tahukah Anda, melalui kebijakan tersebut, artinya harga Premium dan Solar akan naik-turun seperti Pertamax?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan akan rutin memberikan pengumuman perubahan harga dasar Premim setiap bulan.

Hal ini mendapat respon negatif dari pihak Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Seperti dikutip detik.com, mereka menilai pembaruan harga setiap satu bulan sekali akan merepotkan.

Mur, seorang petugas SPBU di bilangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan menyebut, pembaruan yang terlalu sering akan merepotkan dalam penyetelan meteran di pompa bensin.

“Kan ini di pompanya ada meterannya yang menghitung liter dan harga. Nah, kalau terlalu sering ganti harga, nanti kita juga bakal sering setel meteran. Itu merepotkan,” tutur dia saat detikFinance menyambangi SPBU ini, Kamis (1/1/2015).

Ia menyebutkan, hal ini juga akan menimbulkan ketidakpercayaan ‎dari masyarakat terhadap pengelola SPBU.

“Masyarakat kita itu kan terbiasa dengan harga tetap. Kalau berubah-ubah, kita (pengelola SPBU) dikira bohong. Kalau lebih murah sih mereka diam, tapi kalau lebih mahal mereka pasti nyinyir,” tutur dia.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan lagi intensitas pembaruan harga menjadi dua bulan sekali. “Seperti Pertamax kan juga naik turun, tapi dua bulan sekali, masyarakat nggak kaget. Kitanya juga nggak repot,” kata dia.

Pemerintah Melanggar Putusan MK

Keputusan pemerintah menyerahkan harga BBM premium sesuai mekanisme pasar bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Desember tahun 2004. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika.

Menurutnya, MK sudah membatalkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Pasal 28 ayat 2 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas). Pada intinya aturan yang dibatalkan MK ini melarang penentuan harga BBM berdasarkan mekanisme harga pasar. Sebab, pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33.

“Kalau harga BBM itu dikaitkan dengan harga pasar, itu menurut MK berlawanan dengan UUD. Jadi kalau dinyatakan seperti itu oleh pemerintah, artinya ini (pemerintah) berlawanan dengan konstitusi,” kata Kardaya, seperti dikutip jpnn, (31/12). (fa)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*