yingluckBangkok, LiputanIslam.com — Perdana Menteri Thailand yang baru dilengserkan Mahkamah Konstitusi dari kekuasaannya, Yingluck Shinawatra, kini harus menghadapi tuduhan korupsi dan perkaranya segera disidik oleh badan pemberantas korupsi Thailand.

Lembaga anti korupsi Thailand, National Anti-Corruption Commission (NACC), hari Kamis (8/5), mengumumkan telah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk mendakwa Yingluck Shinawatra dalam perkara korupsi dalam program pengadaan beras.

“Komisi telah menyidik (perkara ini) dan ada cukup bukti untuk memperkarakannya. Kami akan mengajukan masalah ini ke Senat,” kata Ketua NACC Panthep Klanarong dalam keterangan persnya, Kamis (8/5).

Selain mengajukannya ke ranah politik, NACC juga tengah mempertimbangkannya perkara ini ke jalur hukum dengan tuduhan kriminal terhadap Yingluck. Sanksi politik yang mengancam Yingluck, jika perkaranya disetujui Senat, adalah larangan berpolitik selama 5 tahun. Namun ancaman pidana bisa mengirim Yingluck ke penjara.

Yingluck sebelumnya telah mengklaim bahwa dirinya hanya bertanggungjawab atas pembuatan kebijakan, bukan pelaksananya. Ia jaga menuduh NACC telah bertindak tidak adil terhadap dirinya.

Di bawah skema yang dibuat Yingluck, pemerintah membeli beras dari petani dengan harga tinggi. Namun dampaknya stok beras Thailand menumpuk dan menghambat ekspor Thailand. Para pengkritik menyebut skema tersebut terlalu membebani keuangan negara dan rawan korupsi.

Secara terpisah, hari Rabu (7/5) Mahkamah Konstitusi Thailand menetapkan Yingluck telah melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memindahkan kepala keamanan ke posisi lain pada tahun 2011. Karena kesalahan itu Yingluck pun diperintahkan untuk mengundurkan diri bersama 9 menteri di jajaran kabinetnya. Jabatan Yingluck digantikan sementara oleh Menteri Perdagangan Niwatthamrong Boonsongphaisan.

Yingluck yang memimpin Pheu Thai Party, memenangkan pemilu yang mengantarkannya ke jabatan perdana menteri tahun 2011. Ia memiliki basis pendukung kuat di wilayah pedesaan, khususnya di wilayah utara dan timur laut Thailand.

Namun lawan-lawan politiknya yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah perkotaan, menuduh Yingluck dikendalikan oleh kakaknya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman perkaran kosupsi. Kemarahan lawan-lawan Yingluck semakin memuncak setelah Yingluck mengajukan RUU Amnesti yang dicurigai akan digunakan untuk memberikan amnesti bagi Thaksin.

Kerusuhan pun merebak akibat langkah Yingluck tersebut. Meski kemudian usulan tersebut ditolak parlemen, kemarahan publik terhadap Yingluck tidak lagi bisa dihentikan.

Kedua kelompok, pendukung dan anti-Yingluck, sama-sama telah merencanakan menyelenggarakan aksi demonstrasi akhir pekan ini. Berbagai pihak pun menyatakan kekhawatirannya hal itu bakal memicu terjadinya aksi bentrokan.

Pemerintahan sementara Thailand telah menjadwalkan pemilu yang dipercepat pada tanggal 20 Juli mendatang, setelah pemilu yang diselenggarakan Yingluck Shinawatra bulan Februari lalu dinyatakan tidak shah.(ca/bbc)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL