foto: kompasiana

foto: kompasiana

Jakarta, LiputanIslam.com — Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung pada kondisi kehidupan nelayan, mengharuskan pemerintah untuk mencari solusinya. Untuk itu, Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan Kartu BBM untuk nelayan di seluruh Indonesia. Kartu tersebut merupakan salah satu bentuk kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah sejak 18 November lalu. (baca juga: BBM Naik, Bagaimana Nasib Nelayan Indonesia?)

“Minggu depan akan diujicobakan di salah satu kampung nelayan di Indonesia. Jika itu sudah baik, Presiden yang akan me-launching,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjaja di Kantor KKP, Jakarta, Jumat, 21 November 2014, seperti dikutip dari Kompas.

Syarief menjelaskan, Kartu BBM itu memiliki tiga fungsi. Pertama, memberikan kemudahan bagi nelayan untuk mengakses BBM subsidi. Kedua, membuat pembukuan pendapatan nelayan menjadi lebih baik, dan ketiga membuat nelayan “melek” proses di perbankan.

Cara penggunaannya, nelayan mendapatkan selembar fisik Kartu BBM. Kemudian, nelayan tersebut melaporkan berapa jumlah hasil tangkapan ikannya ke bank. Bank akan mengisi kartu dengan sejumlah saldo senilai harga BBM bersubsidi sesuai dengan hasil tangkapan yang dilaporkan.

“Misalnya, bulan ini nelayan itu menangkap 20 ton ikan. Nah, bulan depan, dia mendapatkan BBM bersubsidi sesuai dengan hasil tangkapan untuk operasi selanjutnya,” ujar Syarief.

Cara tersebut, lanjut Syarief, meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi khusus bagi nelayan. Akan tetapi, Syarief belum mau mengungkapkan berapa jumlah penerima Kartu BBM nelayan tersebut dan bagaimana detail mekanisme penggunaannya. Ia mengatakan, semuanya akan dijelaskan setelah uji coba selesai dilaksanakan.

Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Kemaritiman, juga memaparkan akan ada kompensasi pengalihan subsidi yang diterima nelayan. Dari laporan detik.com, di daerah Cilacap, Jawa Tengah, sudah dibagikan mesin, jaring tangkap, dan kotak pendingin baru pada nelayan.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana mempermudah akses keuangan nelayan di pesisir pantai untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin membuat program untuk membantu akses keuangan untuk para nelayan dan tadi kita sepakat bahwa nelayan itu sebetulnya pelaku mikro atau UMKM,” katanya, Jumat, 21 November 2014.

Ia memberikan contoh, selama ini nelayan tidak mendapatkan konversi bahan bakar minyak ke tabung gas seberat 3,5 kg karena mereka tidak dikategorikan sebagai UMKM sehingga biaya operasional penangkapan ikan mahal dan modal usaha sedikit.

“Ternyata di sektor keuangan sebetulnya nelayan itu tergolong usaha mikro berarti mestinya boleh, mereka bisa lebih murah lebih irit kalau pakai gas yang 3,5 kg,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan bahwa ia dan Menteri Susi telah membahas berbagai permasalahan nelayan secara menyeluruh terutama peranan industri keuangan agar bisa memberikan jalan keluar terhadap kesulitan akses keuangan dan bunga pinjaman

“Jadi intinya yang tadi saya bicarakan adalah pembiayaan untuk kegiatan perikanan,” katanya.

Ia mengatakan OJK akan mengundang lembaga pembiayaan, perusahaan-perusahaan penjaminan kredit, pengusaha serta penjabat pemerintah untuk merancang model bisnis yang lebih memadai dan ‘applicable’ bagi usaha dan kesejahteraan nelayan. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL