Ara, Rieke dan Mega. Foto: Tempo

Ara, Rieke dan Mega. Foto: Tempo

Jakarta, LiputanIslam.com — Disaat Jokowi –JK telah bertekad bulat untuk menaikkan harga BBM, beberapa politisi PDI Perjuangan justru menolaknya. Mengapa?

Maruarar Sirait (Ara) menyatakan bahwa masih ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk mendapatkan anggaran untuk menjalankan program kerja dalam amsa pemerintahannya. Seperti, mengurangi biaya impor minyak. (Baca juga: PDIP Dituding Tidak Konsisten Terkait Kenaikan BBM, Megawati Membantah

Seperti diketahui, selama ini impor minyak banyak dilakukan oleh pihak swasta. Jika impor minyak ini dilakukan oleh pemerintah langsung dengan negara penghasil minyak, maka biaya impor masih bisa ditekan.

Selain itu, menurut Ara, pemerintah juga harus tegas memberantas mafia migas. Pemberantasan mafia migas ini akan sangat besar pengaruhnya bagi keuangan negara.

Ara juga menyarankan, agar pemerintah melakukan penghematan anggaran, seperti anggaran untuk perjalanan dinas, menunda pembangunan gedung pemerintahan yang tidak perlu. (Baca juga: Temuan Warga Jombang: BBM Alternatif Berbahan Sampah Organik)

Tentunya, lanjut Ara, pemerintah harus mencari sumber pendapatan baru, seperti menerapkan bea cukai untuk minuman bersoda dan pajak penjualan barang mewah untut mobil murah.

Rieke Turut Tolak Kenaikan BBM

Langkah politisi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, sejalan dengan Ara. Ia menyatakan bahwa dampak kenaikan BBM akan sangat besar bagi rakyat. (Baca juga:  Subsidi BBM, Siapa Pihak Ketiga yang Diuntungkan?)

Dalam setiap kenaikan BBM sebesar Rp 1.000 per liter, akan menciptakan inflasi sebesar 1,43 persen. Tingkat kemiskinan pun naik 0,61 persen, yaitu sebanyak 1,5 juta orang.

Rieke mempertanyakan apakah untuk mendapat anggaran demi menjalankan 9 program Nawa Cita Jokowi-JK, hanya bisa dilakukan dengan mencabut subsidi BBM? (Baca juga: Rencana Jokowi: Terbitkan Kartu Subsidi untuk Petani dan Nelayan)

“Tugas pemimpin mencari solusi dari semua permasalahan, bukan menyederhanakan masalah. Apalagi untuk menutupi kesalahan atas ketidakmampuan, termasuk dalam tata kelola energi nasional,” ujar Rieke, 28 Agustus 2014 seperti dilansir Katadata.co.id.

Sedangkan menurut survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia mengenai ‘harapan dan ancaman pemerintahan Jokowi-JK’ usai dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014 mendatang, 73,17 persen responden tak setuju jika Jokowi-JK menaikkan BBM.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen. (ph)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL