peani karawangJakarta, LiputanIslam.com–Nasib petani di Karawang yang tanahnya dirampas masih belum menemui titik terang. Pada Selasa (18/11), empat perwakilan warga tiga desa di Telukjambe Barat,  Karawang, yakni Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya, melakukan aksi berjalan kaki dengan mata tertutup ke Istana Presiden. Mereka telah berjalan dengan ata tertutup dari Karawang sejak hari Sabtu (15/11). Aksi ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang tidak memperdulikan nasib mereka.

Lahan seluas 350 Ha milik petani Karawang telah dirampas oleh PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Perampasan yang dibantu oleh 7000 aparat polisi itu berdalih eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Karawang. Pada tahun 2011, PN Karawang memutuskan bahwa 350 ha tanah yang dimiliki 420 keluarga sebagai milik PT SAMP yang telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land.Akibatnya 1200 warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. (baca: Tanah Dieksekusi, Ribuan Warga Terusir)

Riwayat Tanah
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Serikat Petani Karawang (Sepetak) dalam siaran pers mereka tanggal 18 November 2014 menulis bahwa tanah tersebut pada masa kolonial adalah tanah partikelir yang dimiliki oleh NV Tegal Waroe. Sesuai dengan UU Penghapusan Tanah Partikelir dan Desa Perdikan No 1 tahun 1958 tanah tersebut kemudian menjadi Tanah Negara.  Masyarakat mulai menggarap tanah tersebut dan sesuai dengan UUPA 1960 tanah Negara ini kemudian dijadikan objek land reform, dan kemudian diterbitkan SK Land Reform di atasnya dan diredistribusi dan masyarakat kemudian mempunyai sertifikat atas bidang tanah tersebut.

Tahun 1974-1975 PT. Dasa Bagja memperoleh tanah seluas 350 Ha dari masyarakat dengan dasar oper alih garapan. Menurut masyarakat ini hanyalah perjanjian sewa tanah saja bukan oper alih garapan. Hal ini dapat dibuktikan, sebab masyarakat masih bisa mengelola tanah tersebut, masih memiliki dan mempunyai girik dan bahkan dapat mensertifikatkan tanahnya seperti biasa. Ini membuktikan bahwa hubungan hukum pada waktu itu adalah sewa menyewa tanah biasa. Bukan jual beli oper alih garapan.

Tahun 1986 PT. Dasa Bagja melepaskan oper alih garapan kepada PT. Makmur Jaya Utama. Tahun 1990 PT. Makmur Jaya Utama melepaskan oper alih garapan kepada PT. SAMP (Sumber Air Mas Pratama). PT. SAMP melakukan pelepasan hak terhadap 419 warga. Namun, kemudian Surat Pelepasan Hak tersebut di duga palsu, dan dilaporkan oleh warga ke kepolisian sesuai dengan LP 40 atas nama pelapor H. Dodo S dan terlapor Irawan Cahyadi dan sampai sekarang tidak jelas hasilnya.

Masalah ini berawal ketika pada 30 mei 1990 PT. Makmur Jaya Utama melakukan perjanjian pengoperan hak garapan kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) dihadapan Notaris Ny. Muljani Syafe’i, SH di Bogor, atas lahan garapan seluas + 582 Ha yang terletak di desa Wanasari, desa Wanakerta dan desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Selanjutnya, PT.SAMP mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah Negara eks NV Tegal Waroe Landen kepada BPN Kabupaten Karawang. Namun, surat-surat permohonan HGU tersebut tidak dapat diproses akibat kurang lengkapnya dokumen dan tanah masih digarap oleh masyarakat dengan bukti kepemilikan.

Kemudian Bupati Karawang pada 23 Oktober 2002 mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, meminta pendapat hukum terhadap kasus tanah Negara eks NV Tegal Waroe Landen yang dipermasalahkan PT. SAMP dengan warga masyarakat yang menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Karawang dalam suratnya 16 Desember 2002 kepada Bupati Karawang menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya disimpulkan bahwa, pemindahan hak dari PT. Dasa Bagja kepada PT.Makmur Jaya Utama yang kemudian dialihkan kepada PT.SAMP adalah tidak dapat dibenarkan karena telah dilakukan tanpa ijin Menteri Dalam Negeri.

Asal-Muasal Putusan PK 160/PDT/2011
Awal mula ada 22 warga yang diwakili oleh Amandus Juang dan 27 warga yang diwakili oleh H. Minda Suryana melakukan gugatan ke pengadilan Negeri Karawang melawan PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Para penggugat beranggapan bahwa tanah yang diduduki oleh para penggugat adalah tanah Negara yang sudah digarap selama puluhan tahun dan sudah ada alas haknya berupa sertifikat, girik dan lain-lain.

Sementara itu, PT. SAMP melakukan gugatan rekonpensi terhadap warga yang melakukan gugatan dan dimenangkan oleh PT. SAMP sesuai putusan pengadilan Negeri Karawang Nomor 2/pdt/G/2007/PN.KRW pada tanggal 26 November 2007, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang sesuai putusan Nomor 272/pdt/2008/PT.BDG pada tanggal 17 September 2008, pada tingkat kasasi, hakim mahkamah agung menolak kasasi dari para pemohon kasasi Sdr. Amandus Juang dan Sdr Minda Suryana sesuai dengan putusan mahkamah agung No. 695 K/PDT/2009 pada tanggal 11 September 2009, dan pada tingkat PK, hakim juga menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon dengan putusan No. 160 PK/PDT/2011 pada tanggal 25 Mei 2011.

Satu-satunya dasar yang dimiliki oleh PT. SAMP adalah putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang kemudian menjadi pembenaran untuk melakukan eksekusi pada tanggal 24 juni 2014 dan memicu terjadinya bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian. Tercatat 13 orang ditangkap, yang terdiri dari 9 petani dan 4 buruh serta puluhan orang luka-luka akibat pentungan dari aparat. Banyak kalangan menganggap bahwa pengerahan 7000 personil brimob dianggap berlebihan.

Konflik agraria warga tiga desa Wanakerta, Wanasari dan Margamulya dengan PT. SAMP (Sumber Air Mas Pratama) masih berlanjut, banyak tanah warga yang diserobot oleh PT. SAMP dengan berdasar putusan PK 160/PDT/2011 ini, padahal gugatan yang diajukan oleh 49 warga hanya seluas 63 Ha, tetapi dalam putusan justru melebihi dari gugatan itu yakni 350 Ha dan warga yang lain terkena imbas dari putusan itu.

Sejak tahun 2012,PT. Agung Podomoro Land Tbk (PT APL), sebagai pengembang properti terkemuka di Indonesia telah mengakusisi sebagian saham PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang mengklaim sebagai pemilik tanah kurang lebih 350 hektar di Karawang. Tertanggal 17 April 2012 PT Agung Podomoro Land telah membuat perjanjian pengikatan jual-beli saham dalam rangka akuisisi 55 persen saham di PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) senilai Rp 216 miliar.

KPA dan Sepetak menyatakan akan terus membantu warga memperjuangkan tanahnya.

“Kami sebagai organisasi, mewakili masyarakat yang mempunyai sertifikat hak milik, dimenangkan pengadilan, dan mempunyai bukti kepemilikan yang tiba-tiba dimasukkan kedalam objek eksekusi PK dan diusir oleh Brimob Polda Jabar meskipun mempunyai hak milik yang syah,” demikian dinyatakan oleh KPA dan Sepetak. (fa)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL