jokowi dan ibundaJakarta, LiputanIslam.com — Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan pernyataannya terkait Hari Ibu, yang jatuh pada harin ini, Senin, 22 Desember 2014. Melalui akun Facebook-nya, Jokowi menyatakan bahwa Hari Ibu bukan saja momen untuk berterimakasih kepada sosok ibu, namun merupakan momentum bersejarah, saat perempuan Indonesia memperjuangkan pembebasan dan penindasan budaya patriarki. [Baca: Ini Hari Perempuan, Bukan Hari Ibu (Saja)]

Jokowi juga menyingggung indeks keberhasilan pembangunan yang bukan diukur dari ukuran nominal keuangan, namun harus masuk ke dalam kerangka indeks pembangunan manusia atau Human Development Indeks yang disusun secara rinci oleh ekonom India, Amartya Sen. [Baca: Berbuat Baik kepada Ibu]

“Indeks Pembangunan Manusia mengukur: perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Bila ukurannya dari cara pandang Amartya Sen maka fundamen yang pertama kali dibangun adalah kesejahteraan perempuan, disini perempuan harus diperhatikan kesehatannya, seperti bagaimana negara mampu secara efektif menyediakan pelayanan kesehatan bagi perempuan hamil, pelayanan kesehatan bagi bayi-bayi yang dilahirkan, negara harus mampu menyediakan akses itu, karena itulah akses paling fundamental dalam pembangunan kemanusiaan, karena kita mulai membangun manusia dari titik nol-nya,” demikian pernyataan tersebut.

Berikut ini, adalah pernyataan Jokowi selengkapnya;

Hari Ibu yang kita peringati setiap tanggal 22 Desember, bukan sekedar hari berterima kasih pada ibu kita, tapi sesungguhnya lebih jauh lagi, yaitu hari dimana perempuan memperjuangan pembebasan dari penindasan budaya patriarki yang membangun prasangka terhadap perempuan, pembebasan dari diskriminasi perbedaan jenis kelamin, dan juga memperhatikan perempuan sebagai akar dari kehidupan.

Hari Ibu 22 Desember, diawali dengan pertemuan intelektual-intelektual perempuan Indonesia yang bertemu di Yogyakarta, pada masa penjajahan Kolonial Belanda mulai dari tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1928. Pada saat itu kaum intelektual perempuan Indonesia membahas perjuangan perempuan mulai dari perjuangan karena diskriminasi soal hak pendidikan sampai pada soal pembebasan bangsa Indonesia, perlu dicatat tahun 1928 adalah tahun dimana gerakan nasionalis meluas karena Bung Karno saat itu mengambil alih seluruh kendali pergerakan nasional. Pertemuan 22 Desember 1928 adalah bagian dari eskalasi gerakan nasional yang digerakkan Bung Karno, agar perempuan Indonesia terlibat aktif dalam pembebasan negerinya.

Setelah merdeka pada tahun 1945 dan di masa pemerintahan Presiden Sukarno, kaum perempuan amat aktif dalam kegiatan politik, setelah masa pemerintahan Presiden Suharto kaum perempuan direduksi dalam ruang domestik dan dijauhkan dalam penyelesaian-penyelesaian persoalan nasional.

Perempuan di masa Orde Baru bisa dikatakan ditempatkan dalam ruang domestik, namun ketika perempuan masuk secara massif ke dalam ruang domestik, perlu dicatat keberhasilan Orde Baru adalah menggerakkan kaum perempuan secara massif dalam ruang kegiatan publik lewat Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), terlepas dari kontroversi-nya, bisa dikatakan PKK menjadi contoh terbesar gerakan sukarelawan kaum perempuan dalam sektor publik seperti kesehatan publik, pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan perhatian yang unggul pada balita, terciptanya Pos Pelayanan Terpadu kesehatan juga menjadi tolok ukur keberhasilan kaum perempuan digerakkan secara sukarela pada masa Orde Baru.

Inilah beda-nya di masa Bung Karno, bila perempuan masuk secara aktif bahkan dalam agenda-agenda pertempuran bersenjata seperti Herlina “Si Pending Emas” yang masuk ke dalam gerakan sukarelawati militer pada masa perebutan Irian Barat, maka di jaman Pak Harto gerakan perempuan dimasukkan ke jalur lingkar ruang kesejahteraan keluarga.

Di masa reformasi tentunya gerakan perempuan semakin memiliki keterlibatan yang luas dalam penentuan-penentuan sejarah republik, terbukti Ibu Megawati mampu memenangkan pertarungan-pertarungan politiknya ketika politik menjadi amat berwajah laki-laki yang ganas, sejarah membuktikan perempuan bisa menjadi pemimpin kuat dalam organisasi politik, juga menjadi negarawan. Namun keberhasilan perempuan dalam ruang publik harus dibarengi juga perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan dalam pembangunan manusia Indonesia.

Dalam mengukur indeks keberhasilan pembangunan kita tidak bisa lagi dengan mengukur indeks ukuran nominal secara keuangan, tapi harus masuk ke dalam kerangka indeks pembangunan manusia atau Human Development Indeks yang disusun secara rinci oleh ekonom India, Amartya Sen. Indeks Pembangunan Manusia mengukur: perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Bila ukurannya dari cara pandang Amartya Sen maka fundamen yang pertama kali dibangun adalah kesejahteraan perempuan, disini perempuan harus diperhatikan kesehatannya, seperti bagaimana negara mampu secara efektif menyediakan pelayanan kesehatan bagi perempuan hamil, pelayanan kesehatan bagi bayi-bayi yang dilahirkan, negara harus mampu menyediakan akses itu, karena itulah akses paling fundamental dalam pembangunan kemanusiaan, karena kita mulai membangun manusia dari titik nol-nya.

Kehadiran negara dalam pelayanan kesehatan perempuan hamil wajib menjadi perhatian konstitusi, karena berhasil tidaknya pelayanan kesehatan negara juga bisa diukur berapa angka harapan hidup bayi yang baru lahir. Bila negara mampu menjamin akses kesehatan bayi yang baru lahir dan kesehatan perempuan dalam perawatan bayi, maka gizi bayi akan terjamin inilah yang disebut perlindungan negara terhadap kesehatan reproduksi.

Selain itu negara juga harus memperhatikan perlindungan terhadap ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga bagi perempuan adalah pekerjaan yang tidak terukur secara nominal, namun pekerjaan ini amat berat, yaitu bekerja selama 24 jam. Mulai dari mengurus anak sampai membereskan persoalan-persoalan rumah tangga sehari-hari. Karena tidak dihargai secara nominal kerap kaum perempuan yang lemah dalam sisi kapital kerap mengalami penindasan dalam rumah tangga. Hal ini harus jadi perhatian serius pemerintah untuk menjaga keselamatan kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah Ttangga (KDRT).

Demikianlah pandangan saya terhadap Hari Ibu Indonesia 22 Desember, yang kita peringati. Saya mengucapkan selamat hari Ibu dan pesan saya,”Hormatilah kaum perempuan seperti kita menghormati ibu kita sendiri.” (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL