Foto: Detik

Foto: Detik

Jakarta, LiputanIslam.com – Revisi UU MD3 kembali mendapat penentangan, kali ini berasal dari Jaksa Agung Basrief Arief. Ia mengaku keberatan, karena menurutnya, Revisi UU MD3 akan merepotkan jaksa dalam mengurus perkara hukum anggota dewan.

“Menanggapi itu, saya sudah bentuk tim. Jadi ada tim kecil yang sedang membahas langkah-langkah selanjutnya,” ujar Basrief di Istana Negara, Jumat, 25 Juli 2014 seperti dilansir Detikcom.

Basrief menambahkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengajukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Namun, ia belum bisa dipastikan kapan rencana uji materi itu akan diajukan. Saat ini, menurut Basrief, tengah dilakukan pembahasan serius terkait UU MD3.

Malam hari sebelum Pilpres 2014, DPR RI mengesahkan revisi Undang-undang No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sikap DPR itu memicu kontroversi publik. Bagi sebagian kalangan, revisi UU itu dinilai akan mempersulit penegak hukum untuk memeriksa anggota DPR bila terkait suatu kasus, termasuk korupsi.

Dalam Pasal 245 tentang penyidikan. Ayat (1) Undang-undang MD3 yang baru disahkan disebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ayat (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Revisi UU MD 3 mendapatkan penentangan dari berbagai pihak, mulai dari partai politik di luar anggota Koalisi Permanen, KPK, dan masyarakat Sipil.

Melanie Tedja, salah satu aktivis, membuat petisi di Change.org yang menyerukan penolakan atas Revisi UU MD3 dan pengajuan judical review ke Mahkamah Konstitisi. Hingga berita ini diturunkan, 27 Juli 2014, petisi ini telah ditandatangani oleh 71.831 orang. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL