starting-an-online-business-1Jakarta, LiputanIslam.com – Pemerintah kini memperketat usaha bisnis online dengan mewajibkan pelakunya untuk mendaftarkan usahanya ke Kementerian Perdagangan (Kemdag) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Aktivitas perdagangan online dinyatakan sah apabila mengantongi stempel terdaftar dari kedua kementerian tersebut.

Media bisnis Kontan baru-baru ini melansir bahwa ketentuan ini termaktub dalam Undang-undang (UU) Perdagangan yang disahkan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (11/2) lalu, yakni Pasal 65, 66, dan 115.

Pasal 65 terdiri dari 6 butir, di antaranya adalah: pengusaha online wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar, setiap pelaku usaha online dilarang memperdagangkan barang dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang dilarang pemerintah, wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daniel Tumiwa, Ketua Indonesia E-Commerce Association (IDEA), menyambut baik regulasi tersebut.

“Tanpa payung hukum, tapak bisnis e-commerce tidak kuat, terutama tatkala muncul perselisihan hukum,” ujarnya.

Di lain sisi, pemerintah yakin bahwa aturan tersebut bisa melindungi kedua belah pihak, yakni pelaku usaha dan pembeli. Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perdagangan, optimis ketentuan itu bisa meminimalisir penipuan yang sering terjadi dalam transaksi di dunia maya.

“Ini juga menjadi panduan bagi penjual agar menjadi pelaku usaha yang bertanggungjawab,” katanya. (/ WZ /KONTAN)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL