mohammad mustafaRamallah, LiputanIslam.com — Deputi Menteri Ekonomi Palestina, Mohammad Mustafa, hari Sabtu (22/3) mengumumkan bahwa Pemerintahan Palestina mulai membuka proposal bagi perusahaan nasional maupun internasional yang ingin investasi di sektor eksplorasi minyak di Tepi Barat, Palestina.

Lisensi minyak itu seluas 432 km persegi, dimulai dari ujung Qaldiliya sampai ke Ramallah.

Tender tersebut, dilaporkan Palestine News Network, disupervisi oleh Komite Khusus Kementerian yang dikepalai Mustafa dengan bantuan perusahaan konsultan Exploration Reservoir Consultants Ltd.

Palestina bersama Israel dikenal memiliki cadangan minyak dan gas yang belum tereksplorasi.

“Dengan mempunyai pasokan lokal akan dapat mengurangi pengeluaran bagi ekonomi Palestina dari impor minyak,” kata Mustafa.

Menteri Ekonomi Palestina, Jawal al-Naji, dalam wawancara dengan Voice of Russia tgl 21 Maret lalu mengatakan bahwa produksi minyak pertama Palestina diperkirakan akan diperoleh tahun 2015 mendatang.
Abbas: Kebijakan Israel Akibatkan Kegagalan
Sementara itu, terkait perundingan damai Palestina-Israel, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, hari Sabtu (22/3), mengatakan kebijakan Israel untuk memperluas permukiman Yahudi dan pembunuhan orang Palestina membuat pembicaraan perdamaian berada dalam kondisi negatif. Demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

“Kebijakan pemerintah Israel mengakibatkan kegagalan upaya internasional yang bertujuan mewujudkan perdamaian di Timur Tengah,” kata Abbas selama satu pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn, Sabtu malam (22/3).

Ia kembali mengatakan pihak Palestina terikat komitmen untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan langgeng dengan dasar penerapan resolusi internasional sampai berdirinya Negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Pembicaraan perdamaian langsung yang ditaja AS antara Israel dan Palestina, yang ditetapkan berlangsung dari Juli sampai April, belum mencapai hasil nyata apa pun, demikian pernyataan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pejabat Palestina dan Israel.

Sementara itu, Asselborn menegaskan dukungan negaranya bagi berdirinya Negara Palestina Merdeka di dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan penghentian total semua kegiatan permukiman.

“Israel harus sepenuhnya menghentikan kebijakan permukiman sebab permukiman itu tidak sah menurut hukum internasional serta memberi kesempatan sejati bagi tercapainya penyelesaian dua-negara sesungguhnya,” kata Asselborn dalam taklimat yang diselenggarakan bersama Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.

Ia menyeru Israel agar mencabut blokade yang diberlakukan atas Jalur Gaza dan membuka kembali tempat penyeberangan perbatasan di daerah kantung pantai itu.(ca/republika.co.id)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*