militer burkina fasoOuagadougou, LiputanIslam.com — Partai-partai oposisi Burkina Faso menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer paska pengunduran diri Presiden Blaise Compaore. Mereka menyebut militer telah membajak perjuangan demokrasi rakyat. Sementara itu AS juga mengecam pemerintahan militer Burkina Faso.

Sebagaimana dilaporkan BBC News, partai-partai oposisi menyerukan dilakukannya aksi demonstrasi menentang kekuasaan militer pada hari Minggu (2/11). Mereka menyebut pemerintahan transisi adalah haknya rakyat dan tidak boleh dirampas oleh militer.

“Kemenangan yang dilahirkan oleh perjuangan rakyat ini adalah haknya rakyat dan tugas untuk mengelola proses transisi menjadi haknya rakyat. Dengan alasan apapun tidak bisa dirampas oleh militer,” demikian pernyataan bersama partai-partai politik yang dikeluarkan Sabtu (1/11).

Di bawah konstitusi negara, jika presiden mundur maka pemerintahan sementara akan dipegang oleh Ketua Parlemen (senat) sampai pemilu diadakan antara 2 sampai 3 bulan kemudian.

Organisasi Persatuan Afrika (Uni Afrika) juga telah menyerukan dibentuknya pemerintahan transisi yang dipimpin oleh sipil untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka, jujur dan adil.

Sekjend Uni Afrika Nkosazana Dlamini-Zuma mendesak mendesak militer untuk menahan diri dari segala tindakan dan pernyataan yang menicu ketidakstabilan.

Sementara itu, setelah sempat diklaim oleh panglima tertinggi militer Jendral Honore Traore, jabatan kepala pemerintahan sementara akhirnya diserahkan kepada Kolonel Isacc Zida, komandan pasukan pengawal kepresidenan yang dikenal dekat dengan mantan presiden yang mengundurkan diri.

 

Kecaman Amerika
Sementara itu menanggapi pengambilalihan kekuasaan Burkina Faso oleh militer, AS menyatakan kecamannya.

“AS mengecam upaya militer Burkina Faso untuk memaksakan keinginannya atas warga Burkina Faso. Kami menyerukan kepada militer untuk segera menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil. Kami menyerukan kepemimpinan sipil untuk dibimbing oleh semangat konstitusi Burkina Faso dan untuk segera menggelar pemilihan presiden yang bebas dan adil,” kata Jubir Deplu AS Jen Psaki dalam pernyataan pers hari Sabtu.(ca)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL