Foto: Agung Artha

Pantai Sanur seusai reklamasi Pulau Serangan. Foto: Agung Artha

Denpasar, LiputanIslam.com — Netizen asal Bali, Ida Bagus Agung Partha,  mengajak masyarakat untuk kembali mengingat dampak negatif akibat reklamasi  Pulau Serangan, pada tahun 2001. Reklamasi itu, menyebabkan Pantai Sanur terkikis habis.

“Akibat reklamasi pada saat itu, ada perubahan arus yang memutar ke arah Sanur, mengikis pantai-pantainya sampai habis. Tak hanya sampai di Sanur, arus juga bergerak ke Ketewel, ke Pantai Lebih dan seluruh pesisir di bagian Tenggara Pulau Bali, dan mengakibatkan abrasi besar-besaran yang bahkan terus terjadi hingga kini,” jelasnya.

Ia menyatakan, tidak banyak yang mengetahu kondisi manakala Pantai Sanur terkikis, dan hanya ada tebing yang berbatasan dengan laut.

“Tebing setinggi 1-2 meter menjadi batas antara daratan dengan lautan. Tak banyak yang tahu saat pemilik-pemilik hotel di Sanur berada dalam situasi yang sangat sulit akibat banyaknya tamu-tamu (wisatawan) yang kecewa karena tidak mendapatkan pantai yang tertera di brosur. Jangankan pantai yang tenang, pantainya saja tidak ada,” sesalnya.

Menurut dia, semua berawal saat pemerintah merestui pembangunan sebuah mega-projek reklamasi yang menutup sebagian permukaan laut dan menyulapnya menjadi daratan. Ribuan bakau di tepian laut musnah. Ribuan biota yang hidup menjaga keseimbangan ekosistem pun ikut punah.

sanur usai reklamasi

Pantai Sanur seusai reklamasi Pulau Serangan. Foto: Agung Artha

“Pulau Penyu, yang menjadi identitas pulau itu kehilangan penyunya. Sebuah bencana ekologi terjadi tanpa ada seorangpun yang sanggup mencegahnya. Bencana yang tidak hanya berimplikasi lokal dengan hilangnya sejumlah penyangga kehidupan itu, melainkan juga berdampak pada daerah-daerah pesisir di sekitarnya,” terangnya.

Menurutnya, saat penguasa dan para investornya menikmati ratusan hektar lahan secara cuma-cuma, daerah pesisir tetap terkikis abrasi. Tidak ada yang pernah benar-benar menghitung kerugian yang diakibatkan oleh dampak reklamasi ini bagi daerah-daerah pesisir Tenggara.

“Siapa yang pernah memikirkan nasib masyarakat Ketewel yang tanahnya semakin habis terkikis abrasi? Siapa pihak yang bertanggungjawab atas semakin dekatnya ruas jalan dengan pantai di Lebih, Kusamba dan lain-lain yang juga diakibatkan oleh abrasi? Jika kemudian pemanasan global dan fenomena-fenomena alam yang selalu dipersalahkan, siapa sebenarnya yang merusak alam?” tanya dia.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 51/2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Salah satu poin terpenting dari aturan tersebut adalah mengubah peruntukan Perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 Hektare. Perpres itulah yang menjadi payung hukum bagi pemilik modal untuk melakukan reklamasi di Teluk Benoa. Pro-kontra merebak luas, dan Agung Partha yang menolak reklamasi Teluk Benoa ini, menekankan agar masyarakat belajar dari reklamasi sebelumnya. (Baca: Jargon Poros Maritim dan Nasib Teluk Benoa)

“Ingatlah pada suatu masa saat Sanur kehilangan pantainya karena reklamasi Pulau Serangan. Sanur yang semestinya bukan hanya kita maknai sebagai Sanur, melainkan juga Bali dan semesta ini secara keseluruhan,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, foto yang diunggah di media sosial miliknya telah dishare sebanyak 1.809 kali. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL