pecah-kongsi-koalisi-jokowi-perdamaian-dengan-kmp-terancam-rev-1Jakarta, LiputanIslam.com – Partai Nasional Demokrat (NasDem), dengan tegas menolak kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KIH dan KMP sepakat untuk bagi-bagi ‘jatah’ kursi Alat Kelengkapan Dewan. Untuk itu, UU MD3 harus kembali diubah. (Baca: KIH dan KMP Berdamai, Kursi AKD Siap Dibagi)

Mengapa NasDem dkk menolak berdamai?

“NasDem itu prinsipnya bukan soal pembagiannya, kalau hanya untuk mengubah Tatib dan MD3 demi mendapatkan unsur pimpinan, kami nggak mau,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor Laiskodat, seperti dilansir Merdeka, Selasa (11/11/2014).

Menurut dia, kesepakatan KIH dan KMP harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat karena pihaknya tidak ingin berakhir dengan pembagian kursi pimpinan.

“Itu kan revisi UU MD3 dan Tatib untuk nambah pimpinan, berarti semangatnya untuk nyari kursi, cara berpolitiknya tidak elok,” kata Victor Laiskodat saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/11).

Dengan demikian, dia meminta politisi PDIP Pramono Anung sebagai negosiator kepada KMP untuk menghasilkan kesepakatan musyawarah mufakat.

“Bukan PDIP ya, tapi Mas Pram. Saya minta Mas Pram sebagai pelobi tentunya harusnya lapor ke koalisi, kalau kita menolak pembagian kursi pimpinan melalui revisi UU MD3,” kata dia.

Dia pun menambahkan, partai NasDem sudah menyampaikan kepada Pramono Anung menolak revisi Tatib DPR dan UU MD3. Bahkan dia tidak keberatan bila tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga menyatakan hal yang senada. Partai besutan mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Wiranto itu menilai kesepakatan damai antara KIH dan KMP sebagai politik transaksional.

“Kami menolak (perubahan UU MD3 dan Tatib DPR). Ini bukan masalah diberi dan tidak diberi,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo.

Menurutnya perdamaian di DPR antara KIH dan KMP prinsipnya bukan jumlah kursi yang didapat. Namun, yang penting adalah implementasi musyawarah mufakat mengedepankan prinsip adil dan proporsionalitas.

“Seolah peraturan UU dibuat seleratif, itu enggak baik. Kalau risikonya enggak dapat enggak apa-apa,” terang dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak satu kata atas kesepakatan damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Mereka yang tak setuju masih berkeras untuk meminta pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) disusun dari awal.

“Kalau dari KIH khususnya PKB, PPP, Hanura, dan NasDem tidak setuju dengan perundingan kemarin. Mereka ngotot untuk dilakukan pengocokan ulang,” kata Agus Hermanto.

“Jadi memang kita sepakati kemarin yang ada adalah ingin memperbaiki UU MD3 karena nomenklatur dari kementerian kan berubah. Otomatis kita juga ingin menambahkan pimpinan di seluruh komisi dan AKD,” tambahnya. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL