LiputanIslam.com–Menyusul defisit besar-besaran dalam dua tahun terakhir, awal tahun 2017 dibuka Arab Saudi dengan rencana reformasi ekonomi. Rencana refomasi ini disampaikan Raja Salman sebelum liburan akhir tahun Desember tahun lalu. Dalam rancangan anggaran negara yang paling rinci yang pernah dibuat dalam sejarah Saudi, kerajaan bertekad menyeimbangkan pembukuannya tahun 2020 dengan meraih 50% pendapatannya dari industri non-migas. Saudi juga akan melakukan sejumlah privatisasi dan melakukan berbagai langkah penghematan, termasuk pemotongan subsidi bahan bakar dan menurunkan upah pegawai negeri. Langkah ini dharapkan membantu kerajaan dalam mempersempit defisit anggarannya.

Dalam dua tahun terakhir, Saudi mengalami defisit sangat besar. Pada tahun 2015, jumlah defisit adalah 98 milyar Dollar (15% dari GDP-nya), sedang tahun 2016 sebesar 79 miliar Dollar.

Selain itu, Saudi juga merencanakan bahwa pada 2017, anggaran militer akan dikurangi, menjadi 191 miliar Riyal (sebelumnya 205 miliar Riyal), meskipun Saudi akan melanjukan perangnya di Yaman.

Berikut ini rincian langkah-langkah Saudi mengembalikan kekuatan ekonominya pada 2017.

  1. Pemotongan subsidi

Pada April 2016, Wakil Pangeran Mahkota, Mohammad Bin Salman, putra kandung Raja Salman, telah menyampaikan rencana Saudi hingga tahun 2030, yang disebut “Saudi Vision 2030”. Ini dari rencana ini adalah mengakhiri ketergantungan ekonomi Saudi  pada minyak, yang selama ini berjumlah 85%. Langkah-langkah yang sudah diimplementasikan dalam hal ini adalah pengurangan subsidi air dan energi, menaikkan biaya visa, dan memotong gaji pegawai negeri.

  1. Penghasilan dari Minyak

Arab Saudi mengharapkan pendapatan minyak pada 2017 meningkat sebesar 46 persen setelah pada awal 2016 Saudi bertemu dengan Rusia, Qatar, dan Venezuela, untuk kesepakatan membatasi produksi minyak. Kerajaan berharap dapat mengumpulkan 480 miliar riyal dari penjualan minyak pada 2017, dibandingkan dengan 329 miliar tahun 2016.
“Anggaran negara disusun di saat kondisi ekonomi yang sulit di sebagian besar negara, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lambat dan harga minyak rendah yang meninggalkan dampak pada negara kita. Pemerintah berusaha untuk mengatasi perubahan ini dengan cara yang tidak berdampak pada rencana yang telah kita disetujui,” ucap Raja Salman dalam pidato yang disiarkan televisi.

  1. Kebijaksanaan Fiskal

Pemerintah mengatakan pihaknya merencanakan anggaran yang “seimbang” hingga tahun 2020, meskipun skenario utamanya mendapatkan surplus anggaran kecil, sebesar 20 miliar riyal tahun 2019. Pemerintah mengharapkan untuk menghabiskan 890 miliar riyal di 2017, yaitu 8% lebih tinggi dari tahun 2016 seiring dengan diharapkannya peningkatan pendapatan.

Menurut analisis John Sfakianakis, direktur riset ekonomi di Gulf Research Centre Foundation, “Ini adalah anggaran yang dimaksudkan untuk membawa kepercayaan diri dan pertumbuhan di semua lini ekonomi.”

  1. Kebijakan ekonomi dan target utama

Berikut ini adalah kebijakan ekonomi dan target utama yang diungkapkan dalam anggaran Saudi 2017.

-subsidi energi: pemerintah berencana secara bertahap menghapuskan semua subsidi energi meskipun warga tidak mampu akan menadaptkan dana bantuan langsung untuk membantu mereka menghadapi perubahan harga energi ini, meskipun di dalam anggaran tidak disebutkan secara spesifik kapan akan dilakukan.

-utang: selama 4 tahun mendatang, Arab Saudi merencanakan untuk meragamkan penjualan surat utangnya, baik domestik maupun internasional, termasuk sukuk. Saudi juga berencana menjual  instrumen dalam mata uang yang berbeda, tergantung pada permintaan dan kondisi pasar.
-privatisasi: Pusat Privatisasi Nasional akan menentukan sektor-sektor yang akan diprivatisasi, termasuk fasilitas umum, olahraga, kesehatan, pendidikan, transportasi dan layanan kota.

pajak penjualan: Pemerintah akan menyelesaikan pengaturan untuk pengenalan pajak nilai tambah, yang dimulai pada tingkat persen 5 per 2018.
kemitraan publik-swasta: 17 instansi pemerintah telah mengidentifikasi 85 proyek potensial yang cocok untuk kerjasama antara sektor publik dan swasta.
penyeimbangan anggaran: Pemerintah akan terus bekerja untuk mencapai anggaran nasional yang seimbang pada tahun 2020.
-penghematan: setelah Kantor Rasionalisasi Pengeluaran melakukan review terhadap lima kementerian dengan pengeluaran tertinggi, telah dihasilkan penghematan sekitar 80 miliar riyal. Tidak disebutkan kementerian mana saja yang dipangkas pengeluarannya ini. Langkah efisiensi akan terus dilakukan pemerintah.

akuntansi: Semua instansi pemerintah akan mengubah praktik akuntansi mereka bergantung pada prinsip ‘akrual’, dimana transaksi dicatat dalam rekening selama periode waktu terjadinya transaksi, bukannya ketika uang keluar-masuk.
pengeluaran: Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mempersiapkan kerangka kerja untuk pengeluaran dalam jangka menengah (3-5 tahun).
perencanaan keuangan: Rencana dan model akan dibentuk yang akan membantu memfasilitasi persiapan anggaran tahun 2018 dan selanjutnya. (dw/gulfnews.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL