sofyan jalilJakarta, LiputanIslam.com — Akhirnya megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang dihidupkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), harus kandas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pemerintahan baru yang mengusung visi kemaritiman tidak tertarik membangun jembatan sepanjang 27,4 kilometer yang menelan biaya hingga Rp 225 triliun tersebut.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, pemerintah akan mempertimbangkan nasib perpres tentang kawasan JSS. Apalagi, saat ini belum ada investasi dalam pembuatan Jembatan Selat Sunda. Batalnya pembangunan jembatan selat sunda justru membuat pemerintah semakin fokus memanfaatkan sektor maritim sebagai kekuatan bangsa. Sehingga ke depannya penyeberangan Jawa-Sumatera jadi lebih murah dan cepat.

“Cara bagaimana memperluas, membuat terminal penyeberangan dan dengan kapal yang lebih cepat, sehingga penyeberangan dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya itu bisa lebih cepat,” ungkap Sofyan, kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Dia menuturkan, pemerintah memprioritaskan pengembangan pelabuhan laut. Infrastruktur ini menjadi salah satu penunjang kegiatan ekonomi yang utama, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

“Pelabuhan itu salah satu penunjang kegiatan ekonomi. Kalau pelabuhannya tidak berkembang, dalam jangka panjang ekonominya juga terganggu,” ungkapnya.

Dari laporan Merdeka.com, dilihat dari payung hukumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS), pemerintah yang kala itu dipimpin SBY menetapkan PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa dan diminta melakukan study kelayakan.

Di GBLS, Tomy Winata dengan bendera anak usahanya yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia menjadi pemegang saham terbesar 95 persen. Tomy duduk sebagai komisaris utama. Sedangkan Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung memiliki saham 2,5 persen.

jssSiapa sebenarnya Tomy Winata?

Nama Tomy Winata kembali ramai diperbincangkan ketika ia turut bertandang ke kediaman Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Kala itu, menteri wanita yang nyentrik ini pulang kampung ke Pangandaran. Namun ketika ditanya wartawan, Tomy mengaku hanya bersilahturahmi.

Tommy Winata alias Oe Suat Hong adalah salah seorang pengusaha sukses Indonesia keturunan Tionghoa. Ia menjalankan bisnis di berbagai bidang seperti properti, konstruksi, perdagangan, perhotelan, perbankan, transportasi, dan juga telekomunikasi di bawah Grup Artha Graha yang dimilikinya. Selain itu, ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan kalangan militer.

Bisnisnya yang kian menggurita, terbukti dari pembangunan Bukit Golf Mediterania, Kelapa Gading Square, The City Resorts, Mangga Dua Square, Pacific Place, Discovery Mall Bali, Borobudur Hotel, The Capital Residence, Apartemen Kusuma Candra, Ancol Mansion, The Mansion at Kemang, Mall Artha Gading, dan Senayan Golf Residence. Selain itu, sejumlah kapal pesiar yang dimilikinya dan usaha pariwisata yang dikelolanya di Pulau Perantara dan Pulau Matahari di Kepulauan Seribu turut mengokohkan dirinya sebagai konglomerat sukses.

Lalu, lewat PT. Sumber Alam Sutera, anak perusahaan Grup Artha Graha, Tomy pun menggarap bisnis benih padi hibrida dengan menggandeng perusahaan Cina, Guo Hao Seed Industry Co Ltd. sebagai mitra dan menjalin kerja sama dengan Badan Penelitian Padi Departemen Pertanian. Pusat Studi Padi Hibrida (Hybrid Rice Research Center) pun dibangun dengan dana investasi sebesar US$ 5 juta.

Namun, kesuksesan TW dalam dunia bisnis tak lepas dari beragam isu dan kasus. Ia dikabarkan termasuk satu di antara sembilan anggota mafia judi bersandi “Sembilan Naga” yang beroperasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Makao. Pada Mei 2000, ia ditengarai menjalankan bisnis judi besar-besaran di Kepulauan Seribu sehingga Abdurrahman Wahid yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI menyerukan agar Tommy Winata ditangkap.

Namun, saat inspeksi mendadak yang dilakukan oleh aparat dan Komisi B (Bidang Pariwisata) DPRD DKI Jakarta ke pulau itu dilaksanakan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa TW menjalankan bisnis perjudian di sana. Selain itu, berkaitan dengan Peristiwa 27 Juli 1996, ia dituding memiliki andil dalam penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat karena pada malam sebelumnya, terjadi konsentrasi massa penentang Megawati di seputar Sudirman Central Business District.

Ia juga dituduh berada di balik penyerangan kantor Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) di Jakarta, pertengahan tahun 2002. Lalu, di bulan Maret 2003, Tomy kembali dituding menjadi tokoh di balik layar pengerahan dua ratusan massa yang berunjuk rasa memprotes tuduhan terlibatnya Tomy dalam peristiwa terbakarnya pasar Tanah Abang yang dimuat dalam majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003.

Aksi unjuk rasa ini berbuntut pada tindak kekerasan terhadap tiga wartawan Tempo dan pemimpin redaksinya serta perusakan gedung majalah dan koran tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Tomy membantah seluruh tuduhan yang ditujukan padanya.

JSS Kandas, lalu bagaimana nasib reklamasi Teluk Benoa?

Selain JSS, Tomy juga terlibat dalam reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Rencananya, reklamasi akan memperluas kawasan Tanjung Benoa hingga 700 hektare, yang akan dilaksanakan oleh PT Tirta Wahana Bahari Internasional (TWBI), perusahaan milik Tommy Winata.

Dari laporan Tempo, menurut studi kelayakan yang dilakukan oleh tim dari Universitas Udayana, Denpasar, reklamasi tidak layak dilakukan.

Selain itu, Walhi yang didukung sejumlah elemen masyarakat Bali yang tergabung dalam aliansi ForBALI menyatakan, reklamasi akan menyebabkan meluasnya abrasi di perairan selatan Bali. Sebab, bila reklamasi tetap dilakukan, akan terjadi perubahan pola arus dan gelombang.

Bagaimanakah sikap pemerintahan baru terhadap reklamasi Teluk Benoa? (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL