foto: kompas.com

foto: kompas.com

Jakarta, LiputanIslam.com — Setelah sukses menghapus pemilihan kepala daerah langsung dengan merevisi UU Pilkada, kini Koalisi Merah Putih (KMP) berencana untuk melakukan revisi terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Anggota dewan baru yang akan mendukung gerakan ini,” kata Martin Hutabarat, anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Senin, (29/9/2014).

Menurut Martin, target revisi tersebut sudah disepakati oleh seluruh partai KMP. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam perundangan tersebut.

“Yang menyangkut kepentingan rakyat tentang penegakan hukum, kami solid dan berkomitmen,” ujarnya.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah diusulkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke DPR pada September tahun lalu. Namun usulan tersebut mentah setelah aktivis antikorupsi menuding revisi tersebut bertujuan melemahkan fungsi KPK. Kuatnya penolakan membuat fraksi urung membahasnya.

Lalu kini, melihat keberhasilan KMP dalam merubah berbagai undang-undang, maka Martin pun optimistis revisi perundangan KPK bisa diubah.

“Apalagi ini bukan pelemahan KPK tapi penguatan,” tambahnya.

Martin mengatakan revisi perundangan KPK akan berfokus pada pengawasan internal lembaga tersebut. Sebab selama ini, pengusutan kasus dari laporan publik tidak tertangani seluruhnya.

Namun keinginan KMP ini bakal dihadang oleh koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Eva Kusuma Sundari, politikus PDI Perjuangan, mengatakan partainya akan mencegah rencana mereka lantaran tak diyakini menguatkan fungsi KPK.

“Itu omong aja, lihat saja peraturan lain yang berhasil mereka ubah,” katanya.

Di lain kesempatan, Indonesia Corruption Watch (ICW) justru melihat ada upaya menguasai dan melemahkan KPK oleh KMP. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh KMP memperkuat dugaan tersebut.

“PPP terkait penyelenggaraan haji di Kemenag, Demokrat anggotanya tersandung SKK Migas dan proyek Hambalang. PAN pengadaan kereta api dari Jepang, Golkar pada proyek PON Riau, Simulator dan Al Quran. PKS suap daging impor dan Gerindra pengadaan proyek simulator,” kata anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, Senin (29/9/2014) seperti dilansir Tribunnews.

Menurut Yuntho, upaya pelemahan KPK setidaknya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama proses fit and proper test calon pimpinan KPK dan proses legislasi di DPR.

“Revisi UU Tipikor, revisi UU KPK, revisi KUHP dan UU KUHAP adalah regulasi yang sangat memungkinkan pemelahan kewenangan KPK,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini ada enam calon pimpinan KPK yang segera masuk tahap wawancara dan disaring untuk diserahkan kepada DPR. Tahapan seleksi di pemerintah dan DPR penting untuk dicermati sekaligus diwaspadai.

“Jangan sampai pimpinan KPK dan ketua KPK yang lolos terpilih dengan membawa kepentingan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK sekaligus menyelamatkan koruptor dari kalangan parpol,” serunya. (ph)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL