Foto: Tribun

Foto: Tribunnews

Jakarta, LiputanIslam.com–Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik hari ini (9/10) diperiksa selama lima jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan itu, Jero ditanyai tentang Dana Operasional Menteri dan ia menyatakan telah menggunakan DOM sesuai aturan.

Jero diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pada sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai Menteri periode 2011–2013.

Jero mengaku sudah menggunakan DOM sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak meminta tambahan besaran DOM tersebut.

“Enggak, enggak pernah (mengeluh), saya berapapun ada DOM segitu yang saya pakai,” kata Jero, seperti dikutip Antaranews (9/10).

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengaku hanya mendapat Rp120 juta per bulan sebagai dana DOM.

“Di Kementerian ESDM Rp120 juta sebulan, (kalau di Kemenbudpar) saya lupa itu. Pokoknya saya berapa yang ada segitu yang saya gunakan,” ungkap Jero.

KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar DOM dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.

Hal itu diduga dilakukan Jero karena DOM sebagai menteri ESDM kurang dibanding saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

DOM itu diduga mengalir ke sejumlah pihak antara lain Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, mantan ketua Komisi VII DPR fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan pimpinan media massa nasional Don Kardono.

Jero Wacik pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata periode 2004–2011 sebelum menjadi menteri ESDM pada 2011–2013. Total dana yang diduga diterima Jero adalah Rp9,9 miliar.

Dalam kasus ini KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP.

Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (antaranews.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL