Tel Aviv, LiputanIslam.com–Parlemen Israel yang disebut Knesset, pada Selasa (17/7/18) menyetujui pembacaan kedua dan ketiga UU yang akan mengurangi akses Palestina ke sistem yudisial Israel dan membuka jalan bagi “Judaisasi” di kawasan pendudukan.

UU kontroversial ini diperkenalkan oleh partai sayap kanan Yahudi Israel dan diterima dengan suara 56 lawan 48.

UU ini akan mentransfer penguasaan hukum atas isu-isu administratif yang berkenaan dengan kawasan pendudukan Tepi Barat, dari MA Israel ke Pengadilan Administratif di Yerusalem.

Para pengamat menilai UU ini merupakan satu langkah menuju aneksasi de-facto di wilayah Tepi Barat oleh rezim Israel.

Hukum baru ini juga akan melarang badan-badan HAM dari membuat petisi di Mahkamah Agung Israel.

Sampai kini, terdapat setidaknya 600.000 warga Yahudi Israel yang tinggal di lebih dari 100 pemukiman khusus Yahudi yang dibangun di Tepi Barat dan Yerusalem sejak Israel menjajah kawasan itu pada 1967.

Padahal, rakyat Palestina mengharapkan kawasan tersebut, termasuk Jalur Gaza, sebagai bagian dari negara masa depan mereka.

Menurut kacamata hukum internasional, Tepi Barat dan Yerusalem timur adalah “kawasan pendudukan” dan semua aktivitas pemukiman Yahudi di sana adalah ilegal. (ra/mintpress)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*