Bogor, LiputanIslam.com–Merebaknya paham intoleran di Indonesia antara lain melalui proses indoktrinasi di kampus-kampus. Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) tak terkecualikan dalam kasus ini. Dalam acara Kuliah Umum Agama Islam yang wajib dihadiri semua mahasiswa baru pada Sabtu (26/12) , tema yang dibahas adalah “Mengenal Kesesatan Syiah”.  Salah satu pembicara dalam acara itu adalah Khaerul Yunus, Ketua Dewan Pakar ANNAS (Aliansi Nasional Anti-Syiah) Bogor.

IPB-1IPB-2

Pelaksanaan kuliah umum bermuatan indoktrinasi sikap intoleran di IPB Bogor ini sangat berpotensi mendorong dukungan terhadap terorisme. Sebagaimana disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan SETARA Institute, intoleransi yang diajarkan oleh kelompok Islam garis keras atau radikal adalah titik awal dari terorisme. Cendekiawan Muslim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra dalam penelitian gerakan keagamaan pada lingkup perguruan tinggi, juga menemukan bahwa mahasiswa dari Perguruan Tinggi Umum lebih rentan terhadap rekruitmen untuk menjadi anggota gerakan fundamentalisme dari pada mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Islam. Gejala ini berkaitan dengan cara pandang mereka khususnya yang berasal dari PTU yang cenderung melihat fenomena keagamaan secara hitam putih. Sebaliknya mereka yang berasal dari Perguruan Tinggi Islam cenderung melihat fenomena keagamaan secara kontekstual.

Aktivitas indoktrinasi intoleranisme di IPB Bogor semakin menambah keprihatinan atas kondisi keberagaman di kota tersebut. Penelitian terbaru SETARA Institute juga menemukan bahwa Bogor adalah kota paling intoleran dari 94 kota yang menjadi obyek penelitian Setara Institute dalam mengukur Indeks Kota Toleran 2015. Bogor merupakan salah satu dari 10 kota paling intoleran, selain Bekasi, Banda Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Serang, Mataram, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menyoroti khusus terkait kota Bogor yang memiliki regulasi pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebenarnya cukup baik. Namun, indeks toleransinya buruk karena beberapa kejadian yang mencerminkan intoleransi, misalnya persoalan GKI Yasmin dan Syiah.

“Bahkan kita dengar juga bahwa pertemuan gerakan aliansi anti-Syiah akan difasilitasi pemerintah kota dan diadakan di gedung wali kota. Bagaimana mungkin pemerintah memfasilitasi kelompok-kelompok intoleran,” ujar Bonar saat konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11). (dw)

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL