menara suarJakarta, LiputanIslam.com — Pemerintah Indonesia menyampaikan protes terhadap Malaysia terkait insiden pembangunan menara suar di perairan Tanjung Datuk, Sambas, Kalimantan Barat. Demikian pernyataan Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri, Octavino Alimudin kepada pers, Kamis petang (22/5).

“Pemerintah sudah menyampaikan protes ke pihak Malaysia hari Rabu kemarin,” kata Octavino Alimudin.

Pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim yang membenarkan bahwa ia telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu. Saat itu, dia diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, yang menyampaikan protes. Nota protes tertulis diterima Kedutaan Besar Malaysia, Kamis.

“Saya akan menyampaikan kepada Pemerintah Malaysia,” kata Mohamed Hashim kepada pers.

Di sisi lain, pada hari Rabu (21/5), Kemenlu RI mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia akan membahas masalah pembangunan tiang pancang suar oleh Malaysia di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat. Disebutkan bahwa Kemenlu RI telah menerima laporan resmi dari TNI Angkatan Laut mengenai adanya kegiatan pembangunan tiang pancang rambu suar oleh pihak Malaysia.

Selain itu, hasil koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengindikasikan bahwa lokasi pembangunan tiang pancang suar tersebut berada di dalam garis landas kontinen Indonesia berdasarkan perjanjian RI dan Malaysia pada 1969.

Atas permintaan Pemerintah RI, menurut laporan, Malaysia telah menghentikan kegiatan pembangunan tiang pancang rambu suar tersebut. Juga atas desakan Pemerintah Indonesia, Tim Teknis Delimitasi Batas Maritim dari kedua negara sepakat untuk membahas masalah ini dalam waktu dekat di Jakarta.

Derita di Menara Suar Tanjung Datuk
Di luar masalah menara suar yang dibangun Malaysia, Indonesia sebenarnya telah memiliki menara suar di Tanjung Datuk. Namun berbeda dengan sikap responsif pemerintah, dalam hal ini TNI-AL dan Kemenlu RI, atas insiden menara suar Malaysia tersebut di atas, pemerintah terkesan menutup mata pada kondisi menara suar dan para petugas yang bertanggungjawab atas keselamatan pelayaran di wilayah sekitar Kalimantan Barat tersebut.

Sebenarnya, sistem di menara suar di Tanjung Datuk telah dilengkapi perangkat serba online yang bisa terpantau langsung di Jakarta. Namun karena kerusakan pada berbagai sistem yang belum juga diperbaiki membuat semua urusan harus dikerjakan manual. Dari penyalaan lampu navigasi hingga alat pantau kapal-kapal yang melintasi perairan Indonesia.

Menara Suar Tanjung Datuk memiliki dua jenis radar, yakni Ais dan CCTV. Radar Ais berfungsi mendeteksi semua kapal yang melintas di perbatasan perairan laut antara Indonesia-Malaysia. Sedangkan CCTV berfungsi sebagai radar penunjuk peta untuk aktivitas semua kapal di perairan Indonesia.

“Tapi semua itu sudah tidak berfungsi lagi,” kata petugas menara suar Effendi sebagaimana dikutip Berita Kalimantan beberapa waktu lalu.

Akibat dari daya dukung energi yang sangat terbatas, aktivitas pelayaran hanya bisa dipantau dengan teropong. Petugas akan membidik garis lurus ke Gosong Niger (tanda karang) yang jaraknya sekitar 5,5 mil dari Tanjung Datuk. “Rata-rata sepekan ada 15 unit kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Tapi kita cuma bisa melaporkan dengan radio,” ucapnya.

Effendi menyadari, menempuh medan hingga ke Tanjung Datuk bukan perkara gampang. Jika ditempuh melalui perjalanan laut, pengunjung harus berurusan dengan Laut China Selatan. Sedangkan di darat, butuh waktu sehari penuh menyusuri patok batas Indonesia-Malaysia dari Desa Temajuk.

Untuk logistik saja, mereka sudah mempersiapkan stok hingga tiga bulan. Sedangkan sayur dan buah-buahan bisa ditanam sendiri di pekarangan kantor yang bertetangga dengan bangunan rambu suar milik Pemerintah Malaysia. Rambu suar milik negeri tetangga itu tidak berfungsi lagi. Ada patok batas negara di pekarangan mereka. Bentuknya segitiga. Namun sudah dimodifikasi menjadi segi empat.

Sejak bertugas di menara suar, baik di Tanjung Datuk Desa Temajuk, Pejantan, Pengikik, Setinjang, Laya, Kelambau, dan Pemangkat, Effendi sama sekali belum merasakan nikmatnya kesejahteraan hidup.

“Saya dapat tunjangan keselamatan pelayaran Rp 6.500 per hari. Uang makannya Rp 21 ribu per hari. Itu pun dikenai pajak 16 persen. Harapan saya besaran uang makan itu disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi,” ucapnya.(ca/tempo.co/berita kalimantan)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL